FT: Suriah Menuju Fragmentasi, Al-Sharaa Memiliki Waktu Terbatas untuk Bertindak

John Sawers, mantan kepala MI6, dalam sebuah opini yang diterbitkan di Financial Times, menyatakan bahwa kekerasan yang meletus di kota-kota pesisir Suriah merupakan indikasi mengkhawatirkan dari kemungkinan fragmentasi negara itu berdasarkan garis sektarian.
 
Sawers menegaskan bahwa kekerasan sektarian ini harus menjadi peringatan bagi presiden sementara Suriah, Ahmad al-Sharaa, dengan menambahkan bahwa janjinya untuk membentuk pemerintahan inklusif masih belum terealisasi.
 
Kritik terhadap Pemerintahan Al-Sharaa
Sawers menuduh bahwa al-Sharaa mengangkat dirinya sendiri ke tampuk kekuasaan dan lebih fokus pada mengonsolidasikan otoritasnya sendiri serta kelompok kecilnya selama Konferensi Dialog Nasional bulan lalu di Damaskus. Konferensi ini juga dihadiri oleh kelompok oposisi lainnya.
 
Laporan itu juga mengingatkan bahwa kelompok Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), yang dipimpin oleh al-Sharaa, muncul dari cabang al-Qaeda di Suriah. Sawers menyoroti bahwa presiden sementara dan pasukan bersenjatanya masih berakar pada Islamisme Salafi, yang bahkan tidak populer di kalangan mayoritas Sunni di Suriah.
 
Sawers juga mengkritik keputusan al-Sharaa yang menunjuk orang-orang HTS sebagai pejabat tinggi di militer baru, setelah membubarkan Tentara Arab Suriah dan kepolisian lama. Ia menyebut langkah ini sebagai pengulangan kesalahan yang dilakukan Amerika di Irak setelah jatuhnya rezim Saddam Hussein.
 
Peringatan terhadap Rezim Otoriter dan Perpecahan Suriah
Mantan kepala MI6 itu menegaskan bahwa al-Sharaa harus segera menunjukkan komitmennya terhadap pemerintahan yang inklusif, dengan memperingatkan bahwa upaya untuk mengembalikan kekuasaan otokratis di negara yang beragam seperti Suriah hanya akan memicu perlawanan bersenjata.
 
"Terlalu banyak milisi bersenjata, terlalu banyak peluang bagi kekuatan asing untuk ikut campur, dan ada tekad di antara rakyat Suriah untuk tidak kembali ke pemerintahan satu kelompok atas kelompok lainnya," kata Sawers.
 
Ia juga menyebut kesepakatan yang ditandatangani antara Pasukan Demokratik Suriah (SDF) dan otoritas Suriah baru sebagai "langkah awal yang penting", tetapi menegaskan bahwa "tindakan terhadap minoritas lain dan wilayah lain harus menyusul".
 
"Milisi tidak akan mau dibubarkan kecuali mereka yakin bahwa kepentingan komunitas mereka mendapat perlindungan hukum dan konstitusional," tambahnya.
 
Menurut Sawers, keamanan harus menjadi prioritas utama, tetapi itu berarti menggabungkan semua milisi ke dalam pendekatan bersama, bukan melucuti senjata mereka secara paksa. Ia juga menekankan bahwa komunitas Alawit harus mendapatkan tempat yang layak dalam sistem baru.
 
Reformasi Konstitusional dan Tantangan Ekonomi
Sawers menyoroti bahwa deklarasi konstitusi Suriah yang diterbitkan pada Kamis lalu mengandung beberapa prinsip yang bermanfaat. Namun, ia menekankan bahwa majlis perwakilan yang dijanjikan harus benar-benar terbuka untuk debat dan tidak mengadopsi hukum syariah secara kaku.
 
Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa al-Sharaa harus menarik ekspatriat Suriah yang memiliki keahlian internasional untuk memimpin pemerintahan teknokratis. Pemerintahan semacam itu dapat membantu mencabut sanksi Barat yang masih tersisa dan merevitalisasi ekonomi, yang memerlukan pembagian kekuasaan alih-alih memusatkannya di tangan al-Sharaa.
 
Suriah Berada di Jalur Perpecahan
Saat ini, menurut Sawers, Suriah berada di jalur menuju fragmentasi, yang akan menjadi kesempatan yang terlewatkan serta keuntungan bagi organisasi teroris seperti ISIS dan al-Qaeda.
 
Ia menegaskan bahwa al-Sharaa tidak memiliki banyak waktu untuk membuktikan bahwa ia benar-benar mampu membangun Suriah yang toleran dan inklusif, sesuai dengan janjinya.[IT/r]