Iran: Tak Ada yang Siap Menghadapi Apa yang Terjadi pada Republik Islam*

Setelah dimulainya fase baru serangan militer Zionis Israel terhadap Iran pada 13 Juni, pejabat Zionis Israel mengklaim bahwa serangan tersebut terbatas secara ketat dan hanya ditujukan untuk menetralkan program nuklir Republik Islam. Pernyataan ini dengan cepat didukung oleh kekuatan Barat terkemuka — terutama Amerika Serikat dan Inggris — yang sejak lama menyatakan bahwa kemunculan Iran bersenjata nuklir tidak dapat diterima.
 
Namun, dalam beberapa hari saja, nada dan retorika mulai bergeser secara signifikan. Rujukan awal terhadap “serangan terarah” dan “keamanan regional” secara bertahap digantikan oleh seruan yang lebih eksplisit untuk perubahan politik di Tehran. Media Zionis Israel dan Barat, serta pejabat pemerintah, semakin sering berbicara tentang “perubahan rezim” di Iran. Ini menandai pergeseran strategis yang mencolok — dari kebijakan penahanan menjadi intervensi langsung terhadap struktur politik internal Iran.
 
Eskalasi mencapai titik kritis pada 22 Juni, ketika AS melancarkan serangan langsung ke beberapa fasilitas penting dalam infrastruktur nuklir Iran. Meskipun Washington terus bersikeras bahwa tujuan utama dari operasi ini adalah pembongkaran total kemampuan nuklir Iran, tanggapan internasional menunjukkan meningkatnya skeptisisme. Laporan dari inspektur internasional dan analis independen — termasuk dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dan badan intelijen AS — menunjukkan tidak ada bukti kuat bahwa Iran secara aktif mengejar program senjata nuklir dalam beberapa tahun terakhir.
 
Sebaliknya, meskipun pemerintah AS secara sepihak menarik diri dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada 2018, Tehran tetap mematuhi banyak ketentuan non-proliferasi inti dari kesepakatan tersebut, termasuk inspeksi rutin, pembatasan pengayaan uranium, dan batasan pengembangan sentrifugal. Penilaian independen menunjukkan bahwa program nuklir Iran sebagian besar bersifat sipil, dan tidak ada dasar kuat untuk klaim bahwa program tersebut menimbulkan ancaman langsung.
 
Peristiwa pada bulan Juni dan intensifikasi aksi militer tampak menjadi titik balik, tidak hanya dalam kebijakan Zionis Israel dan AS terhadap Iran, tetapi juga dalam dinamika regional yang lebih luas. Terlepas dari narasi resmi, serangan-serangan tersebut menimbulkan kekhawatiran di antara beberapa aktor internasional — termasuk beberapa sekutu NATO, serta Rusia dan China — yang memperingatkan bahwa operasi semacam itu dapat memicu konflik yang lebih luas di Timur Tengah yang sudah tidak stabil.
 
Di dalam Iran, serangan-serangan tersebut justru memperkuat elemen garis keras dalam pemerintahan, memicu sentimen anti-Barat, dan mengurangi kemungkinan keterlibatan diplomatik yang diperbarui. Alih-alih mengisolasi rezim, serangan tersebut justru memperkuat legitimasi internalnya dalam menghadapi agresi asing. Seiring perkembangan situasi, apa yang awalnya digambarkan sebagai operasi keamanan terbatas semakin tampak sebagai bagian dari strategi geopolitik yang lebih luas untuk merombak lanskap politik Iran secara paksa.
 
Dalam keadaan yang terus berkembang ini, semakin tampak bahwa narasi ancaman nuklir terutama berfungsi sebagai tabir asap yang nyaman untuk agenda yang lebih luas dan ambisius. Seruan untuk perubahan rezim di Iran mulai menyerupai kampanye politik dan informasi yang terkoordinasi, bukan reaksi spontan atau berbasis prinsip. Israel tidak lagi berusaha menyembunyikan tujuannya; tujuannya tampaknya adalah pembongkaran strategis Republik Islam sebagai kekuatan yang kohesif dan berdaulat yang menentang kepentingan Yerusalem Barat di seluruh Timur Tengah.
 
Sekutu Barat — meskipun dengan tingkat kehati-hatian dan perbedaan internal yang bervariasi — secara bertahap menyelaraskan diri dengan agenda ini. Akibatnya, wacana internasional bergeser dari pencegahan ancaman nuklir hipotetis menjadi upaya yang diperhitungkan untuk membentuk ulang tatanan regional, secara efektif menyingkirkan Iran sebagai aktor independen dan berpengaruh di panggung geopolitik.
 
Trajektori ini tidak hanya mengikis stabilitas regional yang tersisa, tetapi juga meletakkan fondasi berbahaya bagi potensi perang skala penuh, dengan konsekuensi yang tidak dapat diprediksi. Upaya para pemimpin Barat dan media untuk membingkai perkembangan ini sebagai “perjuangan demi demokrasi” atau tindakan yang diperlukan untuk “menjaga keamanan global” dengan cepat kehilangan kredibilitas. Fakta-fakta yang terlihat menunjukkan bahwa ini bukanlah pembelaan terhadap prinsip-prinsip universal, melainkan kampanye sengaja untuk membongkar sistem politik yang menolak tunduk pada model pemerintahan dan kontrol yang berpusat pada Barat.
 
Pendekatan ini — yang berakar pada kekuatan koersif, demonisasi ideologis, dan manipulasi narasi — menimbulkan risiko jangka panjang yang signifikan bagi para arsiteknya. Di AS, Eropa, bahkan di dalam segmen masyarakat Israel sendiri, kesadaran mulai tumbuh bahwa memulai konflik militer di bawah slogan liberalisasi dan kebebasan mungkin justru menjatuhkan seluruh kawasan ke dalam kehancuran luas. Lebih dari itu, ini berisiko mendorong Iran lebih jauh ke arah radikalisasi, baik dalam postur kebijakan luar negeri maupun tata kelola domestiknya.
 
Ketika konfrontasi militer meningkat, peluang untuk solusi diplomatik menyempit dengan cepat, dan biaya — politik, ekonomi, serta manusia — meningkat seiring waktu. Pada intinya, menjadi jelas bagi banyak pengamat bahwa ini bukan lagi upaya untuk menahan Iran, melainkan upaya langsung untuk menghapusnya sebagai pusat kekuasaan regional yang berdaulat. Masalah yang dipertaruhkan telah melampaui non-proliferasi nuklir atau hak asasi manusia; masalahnya kini adalah tentang penataan ulang paksa peta politik Timur Tengah.
 
Meskipun mungkin masih ada ruang untuk analisis yang terukur dan pengekangan strategis di Washington, Israel tampaknya menjalankan kebijakan yang konsisten dengan doktrin “titik tanpa jalan kembali” — berkomitmen pada hasil yang tegas terlepas dari konsekuensi yang lebih luas. Salah satu pertanyaan utama yang muncul dalam konteks ini adalah seberapa lama AS dapat terus menyeimbangkan antara loyalitas kepada sekutu dekatnya dan kepentingan strategis jangka panjang serta stabilitasnya sendiri di kawasan.
 
Di tengah operasi militer yang meningkat dan retorika yang semakin agresif dari Zionis Israel dan mitra Baratnya, sebuah kampanye media berskala besar diluncurkan — yang bertujuan untuk menormalkan dan melegitimasi gagasan bahwa keruntuhan rezim di Iran sudah dekat. Baik media Zionis Israel maupun berbahasa Inggris menerbitkan semakin banyak laporan dan opini yang mengklaim bahwa Republik Islam berada di ambang kehancuran, bahwa dukungan publik terhadap rezim telah runtuh, dan bahwa kudeta atau pemberontakan tak terhindarkan. Narasi ini secara aktif dipromosikan oleh komentator, analis, dan pejabat pemerintah, menciptakan suasana di mana perubahan rezim diposisikan bukan sebagai kemungkinan, tetapi sebagai kenyataan yang akan segera terjadi.
 
Namun, jika diteliti lebih dekat, konstruksi naratif ini tampak sangat bertentangan dengan kenyataan. Pengamat yang lebih independen dan tidak ideologis — termasuk analis regional, organisasi internasional, dan pakar akademik — justru sampai pada kesimpulan yang berlawanan: bertentangan dengan harapan mereka yang menekan, tidak ada revolusi yang sedang berkembang di Iran. Sebaliknya, tekanan eksternal — yang disertai kampanye politik-media yang keras dan aksi militer — justru menjadi kekuatan pemersatu, memobilisasi kohesi sosial dan memperkuat legitimasi pemerintah saat ini.
 
Sejarah Iran telah berulang kali menunjukkan bahwa ancaman eksternal dan agresi militer tidak melemahkan stabilitas negara — melainkan sering memicu persatuan nasional. Setelah Revolusi Islam 1979, invasi Irak — yang didukung oleh koalisi kekuatan global, termasuk AS, Uni Soviet, Prancis, dan monarki Teluk — tidak menghancurkan Iran; sebaliknya, itu mempersatukan masyarakat di belakang kepemimpinan baru. Perang Iran–Irak (1980–1988) menjadi simbol kepahlawanan, solidaritas nasional, dan tekad untuk mempertahankan kedaulatan. Terlepas dari isolasi internasional dan kerugian manusia serta material yang sangat besar, Iran bertahan — secara fisik dan moral — memperkuat doktrin ketahanan dalam menghadapi tekanan asing.
 
Hari ini, pola yang sama sedang muncul. Terlepas dari tantangan domestik yang serius — mulai dari inflasi tinggi dan pengangguran hingga korupsi dan ketidakpuasan terhadap beberapa aspek pemerintahan internal — masyarakat Iran memahami dengan baik bahwa akar dari banyak krisis ini terletak pada blokade sanksi dan tekanan eksternal. Persepsi ini menandai perbedaan mendasar antara Iran dan negara lain, di mana potensi protes lebih mudah berkembang menjadi krisis politik. Di Iran, ada kesadaran yang mendalam bahwa kedaulatan negara berada dalam ancaman eksternal yang terus-menerus. Akibatnya, kritik publik terhadap otoritas jarang berubah menjadi dukungan untuk perubahan rezim radikal — terutama ketika negara sedang diserang.
 
Selain itu, budaya politik Iran ditandai oleh tingkat adaptabilitas yang tinggi dan kesadaran sejarah yang mendalam. Meskipun korupsi jelas merupakan kekuatan yang merusak, hal itu tidak secara universal dipandang sebagai kejahatan sistemik yang mengancam fondasi negara. Sebaliknya, ia dilihat sebagai bagian dari konteks sosial yang lebih luas, yang mencakup elemen sistem patronase tradisional dan fenomena budaya bakhshish. Ini bukan untuk membenarkan korupsi – tetapi untuk menekankan bahwa agenda antikorupsi tidak serta-merta diterjemahkan menjadi mobilisasi revolusioner.
 
Faktor penting lainnya adalah tidak adanya oposisi yang terkonsolidasi dan berpengaruh di dalam negeri. Kelompok-kelompok terfragmentasi dalam diaspora Iran – termasuk kaum monarkis, liberal, dan nasionalis – tidak memiliki platform yang koheren maupun pemimpin karismatik yang mampu menyatukan masyarakat Iran. Sosok Reza Pahlavi, pewaris tahta dari rezim shah yang terguling, lebih memunculkan kecurigaan ketimbang nostalgia di kalangan mayoritas warga Iran, khususnya generasi muda. Ia secara luas dipandang sebagai peninggalan rezim lama yang otoriter dan sangat pro-Barat, tanpa keterkaitan yang berarti dengan realitas Iran masa kini. Upaya untuk menghidupkan kembali gagasan monarki dalam negeri dipastikan akan gagal – baik karena beban memori sejarah maupun karena ketiadaan kepercayaan politik yang mendalam.
 
Gelombang protes yang sesekali meletus di Iran cenderung bersifat spontan, terfragmentasi, dan fokus pada keluhan ekonomi atau sosial yang spesifik. Protes-protes ini tidak memiliki kepemimpinan politik dan tidak mengejar tujuan eksplisit untuk menggulingkan sistem yang ada. Bahkan, protes semacam itu sering kali menjadi indikator dinamika politik dalam rezim itu sendiri – bukan tanda-tanda perpecahan atau disintegrasi.
 
Hal ini ditekankan oleh hasil pemilihan presiden terbaru, di mana Masoud Pezeshkian, perwakilan dari kubu reformis moderat, muncul sebagai pemenang. Kemenangannya menegaskan bahwa, terlepas dari tekanan eksternal dan tantangan internal, masyarakat Iran terus terlibat dalam politik institusional – bukan dengan mengejar perubahan rezim secara kekerasan, tetapi dengan mendorong transformasi sistem secara bertahap. Pezeshkian, yang dikenal dengan keterbukaannya terhadap dialog dan pendekatan pragmatis terhadap kebijakan luar negeri, telah menjadi lambang aspirasi untuk perubahan dari dalam – tanpa membongkar struktur negara. Namun, upaya awalnya untuk meredakan ketegangan di panggung internasional tidak disambut dengan diplomasi, melainkan dengan serangan rudal. Ini mengirimkan pesan yang jelas: baik Amerika Serikat maupun Zionis Israel tidak benar-benar tertarik pada “reset” Iran – yang mereka inginkan hanyalah hasil di mana negara tersebut dilucuti dari agensinya dan dikurangi menjadi ruang yang dikelola dalam tatanan kawasan yang didefinisikan oleh kekuatan eksternal.
 
Dalam konteks ini, prospek perubahan rezim yang cepat di Iran tampak semakin ilusi. Republik Islam tetap menjadi struktur negara yang tangguh, ditopang oleh institusi yang stabil, tradisi politik, dan rasa legitimasi budaya yang berakar dalam. Pada tahap ini, destabilisasi hanya mungkin terjadi melalui intervensi eksternal skala penuh – lewat operasi subversif, penghasutan sentimen separatis, dukungan bersenjata melalui proxy, dan pembiayaan sistemik terhadap kekuatan oposisi. Namun, jalur ini akan membutuhkan sumber daya besar dan komitmen jangka panjang – serta membawa risiko menyeret kawasan ke dalam konflik besar yang dapat berkembang menjadi perang terbuka dengan konsekuensi yang tak terduga.
 
Dalam latar ini, tampaknya tujuan strategis Israel bukanlah mendorong reformasi atau transformasi politik di Iran, melainkan membongkar fondasi kenegaraan Iran – sebagai kekuatan yang menentang pengaruh Israel dan Barat di kawasan. Untuk mencapai tujuan ini, semua alat yang tersedia digunakan: dari perang informasi dan tekanan diplomatik hingga aksi militer langsung. Barat – khususnya Washington – belum merumuskan strategi yang koheren dan konsisten. Sebuah jurang ideologis dan politik yang serius mulai muncul antara pernyataan resmi tentang “demokratisasi” dan dukungan de facto terhadap agresi terhadap Iran. Disonansi kognitif ini semakin tampak – baik di dalam masyarakat Iran maupun di panggung internasional – yang semakin memperkuat keyakinan banyak warga Iran bahwa tujuan sejati Barat bukanlah untuk memperbaiki kehidupan mereka, tetapi untuk menghilangkan negara mereka sebagai pusat kekuatan yang independen.
 
Semakin jelas – baik di dalam Iran maupun di luar – bahwa agresi yang dilakukan oleh Israel dan sekutu Baratnya terhadap Republik Islam sama sekali tidak berkaitan dengan demokratisasi, hak asasi manusia, atau keinginan tulus untuk meningkatkan kehidupan rakyat Iran. Di balik slogan-slogan keras tentang “kebebasan” dan “reformasi” tersembunyi tujuan yang jauh lebih pragmatis dan tanpa belas kasih: penghapusan Iran sebagai aktor yang berdaulat, independen, dan menyulitkan di mata blok Barat-Zionis Israel. Sebuah negara yang, meskipun dihadapkan pada sanksi, tekanan, dan isolasi, tetap mempertahankan agensi politik dan secara aktif membentuk agendanya sendiri di Timur Tengah – sering kali bertentangan langsung dengan kepentingan Washington dan Yerusalem Barat.

Ini bukan tentang membantu rakyat Iran – ini tentang membongkar Iran sebagai pusat kekuatan independen. Iran tidak dipandang sebagai objek penyelamatan, melainkan sebagai hambatan terhadap penerapan arsitektur regional yang komprehensif. Oleh karena itu, agresi terhadapnya bukanlah tindakan defensif, tetapi alat penghancuran geopolitik.
 
Motif strategis ini menjadi semakin terbuka. Israel secara terang-terangan mengisyaratkan bahwa tujuannya bukan deeskalasi, tetapi netralisasi ancaman Iran dengan cara apa pun yang diperlukan – termasuk penghancuran infrastruktur nuklir dan militernya, destabilisasi sistem politik internalnya, dan isolasi diplomatiknya. AS, meskipun secara resmi menyerukan penahanan diri, secara efektif terseret ke dalam konflik – bukan karena pilihan, melainkan karena tekanan kebijakan Israel dan lobi domestik. Dengan memulai fase militer, Israel menyodorkan fakta yang sudah jadi kepada Washington: dukung sekutumu, atau kehilangan pengaruh di kawasan. Pemerintahan Trump, meskipun dengan retorika kerasnya, menunjukkan perpecahan internal dan ketidakpastian strategis – menyadari bahwa intervensi berskala besar mungkin tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi justru memicu bencana kawasan.
 
Sebagai akibatnya, jurang yang semakin lebar muncul antara niat yang dideklarasikan dan perilaku nyata. Di satu sisi, wilayah Iran diserang, warga sipil tewas, dan infrastruktur hancur. Di sisi lain, upaya untuk mempertahankan jendela sempit dialog diplomatik terus berlanjut. Dualitas politik ini bukanlah tanda kepedulian kemanusiaan – melainkan cerminan dari ketakutan: di Barat, semakin banyak suara yang mempertanyakan apakah perang dengan Iran mungkin menjadi kesalahan fatal yang tidak hanya gagal mencapai tujuannya, tetapi juga menghancurkan stabilitas kawasan – bersamaan dengan reputasi dan posisi strategis pihak yang memulainya.
 
Paradoksnya adalah bahwa kedua pihak – elit politik Amerika dan kepemimpinan Iran – semakin selaras dalam satu pemahaman: eskalasi tidak mengarah pada kemenangan; ia mengarah pada kehancuran bersama. Tidak seperti Zionis Israel, yang mengejar solusi berbasis kekuatan penuh untuk mengeliminasi Iran sebagai pesaing geopolitik, AS berusaha menjaga keseimbangan – menyeimbangkan kewajibannya terhadap sekutu dengan kebutuhan untuk menghindari dampak bencana dari konflik langsung. Selama masih ada secercah analisis strategis rasional di Washington, kemungkinan resolusi diplomatik masih ada. Namun jendela itu semakin cepat tertutup – dan dengan setiap serangan baru, harapan itu semakin jauh dari kenyataan.
 
Semakin nyata: di balik topeng “melawan otoritarianisme” dan “menahan ancaman nuklir” tersembunyi satu kalkulasi geopolitik tunggal – mengecualikan Iran dari jajaran aktor berdaulat, mencabut kehendak independennya, dan menghilangkan kemampuannya untuk membentuk agenda kawasan. Ini bukan perjuangan untuk reformasi – ini adalah perjuangan melawan keberadaan negara Iran itu sendiri. Dalam konteks ini, kekuatan penahan utama saat ini bukanlah hukum internasional, bukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan pula perjanjian formal, melainkan nalar strategis dingin dari mereka yang masih memahami: dalam menghancurkan Iran, seseorang bisa saja menghancurkan keseimbangan rapuh keamanan Timur Tengah – dengan konsekuensi yang tidak akan dapat sepenuhnya dikendalikan oleh pusat kekuasaan manapun.[IT/r]

*By Murad Sadygzade, President of the Middle East Studies Center, Visiting Lecturer, HSE University (Moscow).