Kesepakatan atau Sanksi: Barat Ancam Iran Jelang Tenggat Waktu Agustus

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, bersama dengan Menlu Prancis, Jerman, dan Inggris, telah sepakat untuk menetapkan tenggat waktu akhir Agustus guna mencapai kesepakatan nuklir baru dengan Iran.

Keputusan ini, yang dibahas dalam kontak bersama pada Senin (14/7) lalu, dapat memicu pengenaan kembali penuh sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa jika tidak tercapai kesepakatan, menurut laporan Axios yang mengutip tiga sumber yang mengetahui hal tersebut.

Jika Iran gagal memenuhi apa yang disebut “tenggat waktu” tersebut, ketiga negara Eropa berencana untuk mengaktifkan mekanisme “snapback” — yakni pengembalian otomatis seluruh sanksi Dewan Keamanan PBB yang sebelumnya dicabut dalam kesepakatan nuklir 2015. Mekanisme ini dimaksudkan sebagai tanggapan terhadap "ketidakpatuhan Iran" dan dijadwalkan akan kedaluwarsa pada bulan Oktober.

Langkah ini bersifat sensitif terhadap waktu. Proses snapback memerlukan waktu 30 hari untuk diberlakukan, dan para diplomat Eropa ingin memulainya sebelum Rusia menjabat sebagai presiden bergilir Dewan Keamanan PBB pada Oktober mendatang. Para pejabat Barat melihat snapback sebagai alat tekanan diplomatik sekaligus rencana cadangan jika negosiasi yang sedang berlangsung gagal, demikian isi laporan tersebut.

Namun, Iran menyatakan bahwa tidak ada dasar hukum untuk mengaktifkan snapback dan memperingatkan bahwa pemicuannya bisa mendorong Tehran keluar dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT).

Presiden Iran Masoud Pezeshkian kembali menegaskan pada Selasa (15/7) bahwa pemerintahannya tetap berkomitmen pada resolusi damai dan keterlibatan diplomatik. Dalam unggahan di platform X pada Senin malam, Pezeshkian menyatakan: “Untuk membuka cakrawala baru, kita harus melihat masa lalu secara kritis. Yang akan membawa kita menuju masa depan yang lebih baik adalah membangun harapan, kesiapan untuk belajar dan berubah, serta menempuh jalan baru melalui konsensus, empati, dan pemikiran rasional.”

Ia menambahkan bahwa Teheran masih percaya bahwa diplomasi adalah jalur yang layak dan berkomitmen untuk mengejarnya secara serius.

Koordinasi Diplomatik Tertutup
Sumber-sumber mengatakan bahwa panggilan hari Senin dimaksudkan untuk menyelaraskan strategi sekutu terkait waktu dan pesan yang ingin disampaikan melalui opsi snapback.

Dua sumber mengatakan kepada Axios bahwa para pejabat Eropa akan kembali berkomunikasi dengan Tehran dalam beberapa minggu mendatang untuk menegaskan bahwa sanksi masih bisa dihindari, asalkan Iran mengambil “langkah-langkah yang dapat diverifikasi” untuk meredakan kekhawatiran internasional atas program nuklirnya.

Salah satu tuntutan utama adalah agar Iran melanjutkan kerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), termasuk inspeksi yang dihentikan setelah serangan bersama AS-Zionis Israel terhadap fasilitas nuklir Iran.

Langkah lain yang dibahas adalah penghapusan sekitar 400 kilogram uranium yang telah diperkaya hingga 60% kemurnian.

Diplomasi Pasca-Perang dan Tekanan dari Zionis Israe
Dorongan untuk mengaktifkan snapback muncul setelah agresi militer terbaru Zionis Israel terhadap wilayah Iran, yang telah mengubah dinamika diplomatik. Meskipun sebelumnya beberapa pejabat Eropa dan Israel khawatir pemerintahan Trump mungkin enggan meningkatkan ketegangan demi menjaga peluang negosiasi, pandangan itu tampaknya telah berubah.

Dalam kunjungan Perdana Menteri  Zionis Israel Benjamin Netanyahu ke Gedung Putih baru-baru ini, ia dilaporkan mendesak Presiden Trump, Menteri Rubio, dan utusan Gedung Putih Steve Witkoff agar tidak menghambat upaya snapback. Dua pejabat Zionis Israel mengonfirmasi bahwa Netanyahu mengatakan kepada Witkoff bahwa Washington harus mengirim pesan jelas kepada Teheran bahwa waktunya hampir habis. “Kami merasa bahwa Trump dan timnya sependapat dengan kami,” kata salah satu pejabat tersebut.

Sikap AS Mengeras
Seorang pejabat senior AS mengonfirmasi bahwa pemerintahan saat ini mendukung pendekatan snapback dan menganggapnya sebagai alat pengaruh penting dalam upaya diplomatik yang sedang berlangsung. Pejabat tersebut menambahkan bahwa Presiden Trump “sangat frustrasi” dengan ketidakhadiran terus-menerus Iran dalam negosiasi.

Utusan Gedung Putih Steve Witkoff, yang mengelola kebijakan AS terhadap Iran di bawah Trump, dikabarkan telah menegaskan bahwa perundingan selanjutnya harus dilakukan secara langsung dengan perwakilan Iran, bukan melalui mediasi pihak ketiga. Menurut pejabat tersebut, hal ini dimaksudkan untuk “menghindari kesalahpahaman dan mempercepat proses.”

Kepercayaan yang Terkikis
Pernyataan terbaru dari para pejabat Iran menunjukkan keterbukaan terhadap diplomasi, namun juga mencerminkan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap AS dan Zionis “Israel” setelah perang terakhir.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menuduh Zionis “Israel” secara sengaja menggagalkan pembicaraan yang menjanjikan, dengan menyatakan bahwa hanya 48 jam sebelum serangan 13 Juni, Tehran dan Washington “hampir mencapai terobosan bersejarah.” Araghchi menambahkan bahwa lima pertemuan dengan pejabat AS telah menghasilkan lebih banyak kemajuan dibandingkan “bertahun-tahun negosiasi sebelumnya,” namun menegaskan bahwa Iran tidak akan menerima syarat yang setara dengan penyerahan diri.

Pejabat Iran secara luas menegaskan beberapa syarat utama dalam proses diplomatik apa pun: jaminan resmi dari AS terhadap aksi militer, pengakuan atas kegagalan kebijakan masa lalu, dan batasan yang tidak dapat dinegosiasikan seperti kemampuan rudal Iran dan hak nuklir damai.[IT/r]