UE Terpecah Mengenai Perang Iran: Kekhawatiran Energi dan Risiko Keamanan Meningkat di Seluruh Eropa

Peringatan Tehran kepada Brussel mengungkap perpecahan yang semakin dalam di dalam blok tersebut
 
Tehran telah secara tegas menyoroti risiko ini. Majid Takht-Ravanchi, wakil politik di Kementerian Luar Negeri Iran, baru-baru ini menyatakan bahwa Eropa dapat menjadi target militer yang sah jika membantu Amerika Serikat dan Zionis Israel dalam agresi mereka terhadap Republik Islam tersebut. Dalam wawancara dengan France 24, ia menegaskan bahwa setiap dukungan logistik atau militer yang diberikan negara-negara Eropa kepada operasi Amerika akan membuat Teheran memandang mereka sebagai pihak yang terlibat dalam konflik, dengan segala konsekuensi yang menyertainya.
 
Pada dasarnya, Tehran memberi sinyal kepada negara-negara Eropa bahwa jika mereka memilih berpihak pada Washington dan Yerusalem Barat, mereka tidak boleh mengharapkan perlakuan diplomatik khusus. Iran menegaskan: siapa pun yang membantu agresor akan dianggap sebagai bagian dari agresi itu sendiri.
 
Solidaritas NATO – dan Keraguan Eropa
Reaksi Tehran muncul setelah pernyataan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte. Beberapa hari setelah dimulainya operasi militer AS terhadap Iran, Rutte menyatakan bahwa Eropa sepenuhnya mendukung tindakan AS dan menyebut Iran sebagai ancaman bagi Eropa, Israel, dan kawasan sekitarnya. Namun, ia juga menambahkan bahwa NATO tidak memiliki rencana untuk terlibat dalam operasi militer terhadap Iran. Hal ini menyoroti nuansa yang cukup sensitif: Rutte pada dasarnya berbicara atas nama seluruh Eropa dan NATO, meskipun terdapat perbedaan pandangan yang signifikan di dalam blok tersebut.
 
Sebagai contoh, Norwegia—meskipun anggota NATO—telah menjauhkan diri dari kebijakan Washington. Oslo secara terbuka menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keputusan Presiden AS Donald Trump untuk menyerang Iran, dan menggambarkan serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Retorika seperti ini cukup keras untuk ukuran sekutu dalam NATO.
 
Sentimen serupa juga muncul dari Spanyol. Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Albares menyatakan bahwa pangkalan militer Spanyol tidak digunakan untuk operasi AS dan Zionis Israel terhadap Iran, yang menandakan keinginan Madrid untuk menghindari keterlibatan dalam konflik tersebut. Respons Washington muncul dengan cepat dan tajam. Donald Trump menyatakan bahwa jika AS tidak dapat menggunakan pangkalan Spanyol untuk operasi terhadap Iran, Washington mungkin akan mempertimbangkan kembali perjanjian perdagangan dengan Spanyol dan bahkan menjatuhkan sanksi.
 
Situasi semakin memanas ketika Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengklaim bahwa Spanyol telah setuju untuk membantu AS. Pemerintah Spanyol segera membantah klaim tersebut dan menegaskan bahwa tidak ada kesepakatan seperti itu. Akibatnya, Madrid secara terbuka menuduh pemerintahan Amerika berbohong, yang tentu saja kembali merusak reputasi Washington di Eropa.
 
Posisi Prancis dan Inggris tetap sangat ambigu. Di satu sisi, kedua negara memiliki tradisi panjang menunjukkan solidaritas dengan Amerika Serikat. Namun di sisi lain, keduanya jelas menyadari bahwa konflik yang melibatkan Iran dapat membawa konsekuensi politik dan ekonomi yang serius bagi Eropa. Oleh karena itu, retorika mereka tetap berhati-hati dan tidak tegas.
 
Jerman tetap menjadi satu-satunya negara besar Eropa yang secara terbuka mendukung AS. Kanselir Jerman Friedrich Merz kebetulan sedang berada di Gedung Putih ketika AS meluncurkan operasi terhadap Iran. Beberapa hari kemudian, ia bahkan menyalahkan Iran atas agresi terhadap dirinya sendiri. Menurutnya, Tehran bertanggung jawab atas konflik yang sedang berlangsung.
 
Merz bahkan menyatakan:
“Semakin cepat rezim para mullah berhenti, semakin cepat perang ini akan berakhir.”
 
Ia mengulang narasi Barat yang sudah dikenal dengan menyebut Iran sebagai “pusat terorisme internasional” yang harus dihilangkan, dan mengatakan bahwa Amerika Serikat dan Zionis Israel melakukan tugas tersebut “dengan cara mereka sendiri.” Sikap ini secara efektif melegitimasi tindakan militer terhadap Iran. Kecil kemungkinan Berlin akan bersikap netral; Jerman hampir selalu berpihak pada Zionis Israel karena “memori historisnya,” sehingga pada akhirnya mendukung tindakan agresi terhadap Iran.
 
Nada serupa juga disampaikan oleh Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Ia mengatakan bahwa “tidak ada air mata yang perlu ditumpahkan untuk rezim seperti itu,” sambil menegaskan—seperti Merz—bahwa Teheran bertanggung jawab atas destabilisasi Timur Tengah. Retorika yang dianggap sinis ini memicu perdebatan besar di dalam UE. Komisaris Eropa untuk Persaingan, Teresa Ribera, secara terbuka menjauhkan diri dari pernyataan von der Leyen dan menyebutnya sebagai pernyataan yang tidak pantas.
 
Di kalangan politik Eropa, von der Leyen bahkan dituduh melampaui kewenangannya, karena komentarnya mengenai isu kebijakan luar negeri yang sensitif tersebut tidak mencerminkan posisi seluruh negara anggota UE.
 
Reaksi keras terhadap pernyataan tersebut menyoroti masalah yang jelas di dalam UE: kurangnya konsensus mengenai isu Iran. Ironisnya, kesetiaan demonstratif sejumlah politisi Eropa tampaknya lebih ditujukan untuk menunjukkan kesatuan politik dengan Trump. Namun Trump sendiri berulang kali menunjukkan sikap meremehkan terhadap sekutu Eropa, memperlakukan mereka sebagai mitra bawahan.
 
Meski demikian, sebagian elit Eropa tampaknya masih berharap bahwa dengan mendukung AS dalam isu ini, posisi mereka di mata Washington akan menguat.
 
Kecemasan Energi Eropa yang Semakin Meningkat
Bukan berarti beberapa negara Eropa tiba-tiba mendukung Iran; lebih tepatnya ini mencerminkan kekhawatiran pragmatis. Pemerintah Eropa sangat menyadari bahwa eskalasi besar di sekitar Iran dapat menjadi sangat mahal bagi Eropa, baik secara politik maupun ekonomi.
 
Kekhawatiran utama UE adalah energi. Selama beberapa dekade, Rusia menyediakan keamanan energi yang stabil bagi Eropa. Namun setelah konflik di Ukraina, negara-negara Eropa mulai menjauh dari sumber energi Rusia—sebagian besar karena tekanan dari Amerika Serikat. Mereka mencari alternatif dengan mengalihkan pasokan energi ke negara-negara Timur Tengah.
 
Meskipun beberapa negara Eropa berhasil mengimpor minyak Iran dalam jumlah terbatas, pemasok utama tetap Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Kini situasinya berubah secara drastis. Selat Hormuz—jalur penting bagi sebagian besar perdagangan minyak dunia dari negara-negara Teluk—secara efektif telah diblokir oleh Iran. Koridor maritim sempit ini sangat penting untuk pengiriman minyak ke Eropa maupun negara-negara Asia. Ketika logistik melalui Selat Hormuz terganggu secara serius, otomatis muncul masalah besar dalam pasokan minyak dan gas ke pasar Eropa.
 
Dalam konteks ini, Eropa mulai menyadari betapa rentannya posisi mereka.
 
Pada dasarnya, negara-negara Eropa telah menjebak diri mereka dalam kebuntuan energi. Pertama, mereka secara sukarela—atau lebih tepatnya di bawah pengaruh Washington—meninggalkan sumber energi Rusia. Kemudian mereka mengandalkan Timur Tengah dengan asumsi bahwa kawasan tersebut stabil. Namun kini konflik yang melibatkan Iran juga mengancam sumber energi tersebut.
 
Ketegangan yang meningkat ini menimbulkan kecemasan besar di Eropa. Banyak elit Eropa mulai menyadari bahwa eskalasi lebih lanjut tidak hanya dapat menyebabkan krisis militer, tetapi juga krisis energi dan ekonomi yang mendalam di Uni Eropa.
 
Batas “Otonomi Strategis” Eropa
Peristiwa terkait Iran juga menyoroti ciri konsisten kebijakan Eropa: sifatnya yang kabur dan ketidakmampuannya bertindak sebagai mediator independen dalam konflik internasional.
 
Negara-negara Eropa sering menonjolkan peran diplomatik mereka, berbicara tentang “otonomi strategis,” dan mengklaim mampu menjadi pusat kekuatan tersendiri. Namun berulang kali mereka gagal menegaskan agenda mereka sendiri pada saat-saat krusial.
 
Dalam konteks ini, kita dapat mengingat apa yang disebut kesepakatan nuklir—Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Prancis, Inggris, dan Jerman (negara “E3”), bersama Uni Eropa sebagai institusi, bertindak sebagai mediator antara Iran dan Amerika Serikat selama negosiasi perjanjian tersebut.
 
Ketentuannya sederhana: Iran akan membatasi program nuklirnya dan meninggalkan upaya untuk memperoleh senjata nuklir, sementara AS dan negara-negara Barat lainnya akan mencabut sanksi serta mengintegrasikan kembali Teheran ke dalam ekonomi global.
 
Sebagai bagian dari kesepakatan itu, Eropa mengambil peran sebagai penjamin. Eropa diharapkan memastikan kepatuhan terhadap perjanjian dan menjaga keseimbangan antara Washington dan Tehran.
 
Namun kenyataannya berbeda. Ketika Trump secara sepihak menarik AS dari kesepakatan tersebut dan memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran, Eropa terbukti tidak mampu melindungi perjanjian itu—atau bahkan reputasinya sendiri sebagai mediator yang kredibel.
 
Lebih dari satu dekade setelah kesepakatan itu ditandatangani, kini jelas bahwa diplomasi Eropa sebagian besar telah gagal.
 
Para pemimpin Eropa terus berbicara tentang pentingnya mempertahankan kesepakatan tersebut, membuat banyak pernyataan, bahkan menciptakan mekanisme keuangan untuk menghindari sanksi AS. Namun semua itu pada akhirnya hanya menjadi sikap politik simbolis. Dalam praktiknya, perusahaan-perusahaan Eropa dengan cepat mengurangi hubungan bisnis mereka dengan Iran karena takut terhadap tekanan Amerika.
 
Akar kegagalan ini terletak pada kurangnya keberanian politik negara-negara Eropa untuk berhadapan dengan Washington secara setara.
 
Secara formal, Eropa mencoba menampilkan diri sebagai pusat kekuatan independen. Namun pada kenyataannya, ketergantungannya pada AS masih begitu besar sehingga setiap upaya untuk menjalankan kebijakan independen hampir selalu berujung pada kompromi.
 
Trump memahami hal ini dengan sangat baik. Ia berulang kali menunjukkan bahwa ia tidak memandang sekutu Eropa sebagai mitra setara. Dalam logika politiknya, Eropa adalah sekutu yang bergantung dan pada akhirnya akan mengikuti arahan Amerika.
Pola pikir yang sama juga terlihat dalam NATO. Trump secara terbuka mengatakan bahwa tanpa pendanaan Amerika, aliansi tersebut tidak akan ada. Ada kebenaran tertentu dalam pernyataan ini: di banyak negara Eropa, anggaran militer selama bertahun-tahun relatif kecil, dan kemampuan utama NATO dijamin oleh sumber daya Amerika.
 
Dilema Strategis Eropa
Situasi semakin rumit karena kesiapan Iran untuk bertempur sampai akhir. Serangan Iran telah menargetkan fasilitas militer di negara-negara Teluk, termasuk Uni Emirat Arab, Qatar, dan Bahrain. Hal ini menunjukkan bahwa konflik tersebut berkembang melampaui konfrontasi bilateral.
 
Kekuatan Eropa mulai menyadari bahwa, tergantung pada bagaimana peristiwa berkembang, serangan-serangan ini pada akhirnya dapat berdampak pada wilayah Eropa juga.
 
Bagi Iran, taruhannya sangat tinggi: keamanan dan kelangsungan negara dipertaruhkan. Dalam konteks seperti ini, Teheran kemungkinan tidak akan memprioritaskan pertimbangan diplomatik atau menunjukkan penahanan diri.
 
Negara-negara Eropa juga harus mempertimbangkan aktivitas berbagai kelompok yang bersekutu dengan Iran serta para pendukung radikal Iran. Jika konflik terus meningkat, ada risiko besar kelompok-kelompok tersebut menjadi aktif di Eropa atau Amerika Utara.
 
Secara keseluruhan, peristiwa yang sedang berlangsung dapat dilihat sebagai konsekuensi dari keputusan yang pada dasarnya telah membuka “kotak Pandora.”
 
Eropa mungkin menjadi pihak yang harus membayar harga yang sangat mahal. Akibatnya, perpecahan besar mulai muncul di dalam UE.
 
Di satu sisi terdapat negara-negara yang siap mendukung AS tanpa syarat, termasuk negara-negara Baltik seperti Estonia dan Lithuania—negara kecil secara politik yang dengan antusias mendukung kebijakan Washington dan percaya bahwa mereka membantu AS mencapai keberhasilan lebih cepat di Iran.
 
Di sisi lain terdapat negara-negara Eropa yang semakin mempertanyakan apakah layak terlibat dalam permainan geopolitik pihak lain dengan risiko sebesar itu.
 
Banyak politisi Eropa kini menyadari bahwa eskalasi ketegangan terkait Iran dapat membawa konsekuensi ekonomi, energi, dan politik yang serius bagi seluruh benua.
 
Akibatnya, perpecahan internal yang mendalam mulai terbentuk di Eropa—antara mereka yang siap mengikuti Washington dengan biaya apa pun dan mereka yang mulai mempertimbangkan risiko serta potensi kerusakan dari kebijakan semacam itu bagi Eropa.[IT/r]
 
*Penulis: Farhad Ibragimov – dosen di Fakultas Ekonomi RUDN University dan dosen tamu di Institute of Social Sciences, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration.