Menkopolhukam Mahfud MD: Kepastian dan Perlindungan Hukum Prioritas Utama dalam Reformasi Hukum

Mahfud MD menjelaskan bahwa langkah pertama yang akan diambil adalah menciptakan lingkungan hukum yang kondusif untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan menjamin kepastian hukum. Dia menyatakan bahwa masalah kepastian hukum sering membuat investor merasa tidak nyaman, dan oleh karena itu, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan akan merancang sistem hukum yang memberikan kepastian kepada masyarakat, termasuk pelaku usaha.

Selain itu, Mahfud MD menyoroti perlindungan hukum sebagai bagian dari upayanya dalam menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo terkait rekomendasi Tim Percepatan Reformasi Hukum. Perlindungan hukum ini mencakup hak-hak masyarakat dan warga negara yang harus dihormati dan dipenuhi, tanpa adanya penyalahgunaan atau pelanggaran.

Tim Percepatan Reformasi Hukum yang dipimpin oleh Mahfud MD telah menyerahkan 150 rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo pada hari Kamis, 14 September, yang mencakup berbagai aspek reformasi hukum di Indonesia, termasuk lembaga peradilan, sektor agraria, perundang-undangan, dan pencegahan korupsi.