Rusia Memutuskan untuk Menghapus Taliban dari Daftar Teroris
Story Code : 1164571
Kabulov mengatakan berbagai prosedur hukum masih harus dilakukan untuk benar-benar menghapus Taliban dari daftar teroris menurut pemerintah Rusia. Ia menambahkan bahwa sejumlah lembaga Rusia lainnya sedang menyelesaikan prosedur legal lainnya untuk menghapus gerakan Taliban dari daftar teroris Rusia.
“Keputusan utama tentang hal ini telah dibuat oleh pimpinan Rusia. Namun, prosesnya harus dilakukan dalam kerangka hukum Rusia. Mudah-mudahan, keputusan akhir akan segera diumumkan,” tambahnya.
Hubungan diplomatik Rusia dengan Taliban dimulai setelah penarikan pasukan Barat yang dipimpin AS dari negara yang dilanda perang itu pada tahun 2021.
Wacana penghapusan Taliban dari daftar organisasi teroris ini muncul sejak bulan Mei lalu melalui Kementerian Luar Negeri dan Kehakiman Rusia lalu dilaporkan kepada Presiden Vladimir Putin.
Putin mengatakan pada bulan Juli bahwa Moskow menganggap Taliban sebagai sekutunya dalam perang melawan kelompok teroris. Kabulov mengatakan bahwa penghapusan Taliban dari daftar organisasi terlarang diperlukan sebelum Rusia mengakui Taliban sebagai kepemimpinan baru negara secara resmi.
Kabulov mengatakan pemerintah Taliban telah menempuh jalan panjang untuk mendapatkan pengakuan sejak berkuasa di Afghanistan pada tahun 2021. “Tetapi masih ada beberapa rintangan yang harus diatasi, setelah itu baru kepemimpinan Rusia akan membuat keputusan apakah akan mengakui Taliban ataukah tidak,” tambahnya.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov juga menyerukan pada hari Jumat (5/10) agar Barat mencabut sanksi terhadap Afghanistan yang dipimpin Taliban dan mengambil “tanggung jawab” untuk rekonstruksi di negara tersebut.
“Kami mendesak negara-negara Barat untuk mengakui tanggung jawab mereka untuk membangun ulang Afghanistan yang hancur pascakonflik dan mencabut pembatasan sanksi serta mengembalikan aset Kabul yang dirampas,” tukas Lavrov.
Taliban telah berada di bawah sanksi Barat selama lebih dari dua dekade. Sanksi tersebut awalnya diberlakukan untuk membatasi pembiayaan al-Qaeda dan organisasi lain yang ditetapkan sebagai kelompok “teroris”. [IT/G]