SDF Berupaya Membersihkan Kamp-kamp di Timur Laut Suriah dari Warga Suriah dan Irak pada Tahun 2025

Pemerintahan Kurdi semi-otonom Suriah bertujuan untuk membersihkan kamp-kamp di timur laut dari ribuan warga Suriah dan pengungsi Irak yang mengungsi, termasuk yang diduga kerabat militan ISIS, pada akhir tahun, AFP melaporkan, mengutip seorang pejabat.
 
"Pemerintahan otonom sedang berupaya mengosongkan kamp-kamp" warga Suriah dan Irak "pada tahun 2025... berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa," Sheikhmous Ahmed, seorang pejabat pemerintahan Kurdi, mengatakan kepada AFP Senin (10/2) malam.
 
Kamp-kamp dan penjara yang dikelola Kurdi saat ini menampung sekitar 56.000 orang, banyak di antaranya diduga atau dianggap memiliki hubungan dengan ISIS, lebih dari lima tahun setelah kekalahan teritorial kelompok teroris itu di Suriah.
 
Pihak berwenang Kurdi melaporkan bahwa hampir 600 warga Irak yang ditahan di kamp al-Hol telah kembali ke rumah pada hari Minggu (9/2), sementara sekitar 300 warga Suriah yang mengungsi dijadwalkan meninggalkan kamp Arisha pada hari Selasa (11/2).
 
Al-Hol, kamp terbesar di timur laut Suriah, menampung lebih dari 40.000 tahanan dari 47 negara.
 
Hingga tahun 2024, kamp tersebut menampung lebih dari 20.000 warga Irak dan 16.000 warga Suriah.
 
Sumber keamanan Irak mengatakan kepada AFP bahwa sekitar 12.000 warga Irak telah meninggalkan al-Hol sejak tahun 2021, sementara sekitar 17.000 masih tinggal di sana.
 
Bulan lalu, pemerintah Kurdi mengumumkan rencana untuk memfasilitasi pemulangan sukarela penduduk dari al-Hol dan kamp-kamp lainnya ke daerah asal mereka.
 
Ahmed mencatat bahwa beberapa warga Irak telah meninggalkan al-Hol, sementara diskusi masih berlangsung mengenai pemulangan warga Suriah.
 
"Mekanisme pemulangan dan keluar" sedang dikoordinasikan dengan badan pengungsi PBB dan organisasi lain, mengingat "jumlah orang yang terlibat sangat besar", imbuhnya.
 
Belum ada solusi yang dicapai untuk warga negara asing lainnya.
 
Ahmed menggambarkan keberadaan tahanan non-Irak dan non-Suriah di al-Hol sebagai "masalah internasional" yang terkait dengan negara-negara yang bertanggung jawab untuk mengawasi kamp dan para pejuang yang ditahan oleh Pasukan Demokratik Suriah (SDF).
 
Sementara beberapa negara telah memulangkan warga negara mereka dari al-Hol, sebagian besar "belum melakukan penarikan apa pun," katanya.
 
Ini terjadi di tengah pembicaraan yang sedang berlangsung antara otoritas baru Suriah dan SDF mengenai masa depan kelompok itu, serta bentrokan di utara antara pasukan SDF dan faksi pro-Ankara.
 
Ahmed menepis spekulasi bahwa pemotongan bantuan AS baru-baru ini berada di balik dorongan tersebut, dengan menyatakan bahwa organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan PBB dan lokal terus memberikan bantuan, dan pemerintah tetap berkomitmen untuk memberikan layanan di kamp-kamp tersebut.
 
Namun, Human Rights Watch telah memperingatkan bahwa penangguhan bantuan AS baru-baru ini dapat memperburuk “kondisi yang mengancam jiwa” di kamp-kamp di timur laut Suriah. [IT/r]