Arab Saudi Tolak Pernyataan Israel tentang Pengusiran Warga Palestina

Kabinet Saudi telah "dengan tegas" menolak pernyataan Zionis Israel tentang pengusiran warga Palestina, menegaskan kembali pendiriannya yang tegas terhadap perjuangan Palestina.
 
Keputusan tersebut diumumkan setelah sesi Kabinet yang diketuai oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman, di mana para menteri membahas perkembangan regional dan internasional.
 
Menurut Saudi Press Agency, Kabinet menegaskan kembali "pusat perjuangan Palestina bagi Arab Saudi" dan menggarisbawahi bahwa "perdamaian abadi hanya dapat dicapai melalui penerimaan prinsip hidup berdampingan secara damai melalui solusi dua negara."
 
Penolakan Arab Saudi tersebut menyusul pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyatakan bahwa warga Palestina dapat direlokasi ke wilayah Saudi sebagai bagian dari restrukturisasi regional yang lebih luas.
 
Kementerian Luar Negeri Saudi dengan tegas menolak usulan ini, dan mengutuk Zionis "Israel" karena berupaya menyembunyikan "kejahatan sistemik yang dilakukan oleh pendudukan Zionis Israel terhadap warga Palestina, termasuk pembersihan etnis."
 
Pejabat Saudi menekankan bahwa pemindahan paksa warga Palestina tidak dapat diterima, dan memperingatkan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum internasional dan merusak upaya untuk mencapai stabilitas regional.
 
#الرياض | برئاسة سمو ولي العهد.. الجانب السياسي من جلسة #مجلس_الوزراء Somalia pic.twitter.com/yQWZdkUy7y
— وزارة الخارجية (@KSAMOFA) 11 Februari 2025
 
Reaksi Internasional Arab Saudi tidak sendirian dalam kritiknya. Negara-negara Arab dan Muslim lainnya, termasuk Mesir, Yordania, dan Qatar, juga mengecam pernyataan Netanyahu karena menganggapnya sebagai langkah provokatif yang dapat mengganggu stabilitas kawasan.
 
Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) telah mengeluarkan pernyataan yang mengecam segala usulan pemindahan paksa warga Palestina.
#OKI Mengecam Pernyataan Israel yang Tidak Bertanggung Jawab terhadap #ArabSaudi: https://t.co/tjIxPiDg7U pic.twitter.com/unN01e6Ojx
— OIC (@OIC_OCI) 10 Februari 2025
 
Pejabat Saudi telah berulang kali menekankan bahwa resolusi yang komprehensif dan adil untuk masalah Palestina harus didasarkan pada hukum internasional dan kerangka diplomatik yang mapan, termasuk Prakarsa Perdamaian Arab, yang membayangkan apa yang disebut solusi "dua negara" sebagai landasan perdamaian di Timur Tengah.
 
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengadakan pertemuan penting dengan Raja Yordania Abdullah II di Gedung Putih, di mana ia menguraikan rencana kontroversial untuk kontrol AS atas Gaza.
 
Selama pertemuan tersebut, Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mengambil alih kendali Gaza, membenarkan tindakan tersebut dengan menyatakan, "Di bawah otoritas AS."
 
Ia lebih lanjut menyatakan bahwa warga Palestina "akan hidup dengan aman di lokasi lain yang bukan Gaza," mengisyaratkan kemungkinan pemindahan ke Mesir atau Yordania.
 
Usulan tersebut telah memicu kemarahan di seluruh dunia Arab, mendorong Mesir untuk menyerukan pertemuan puncak darurat Arab pada tanggal 27 Februari untuk membahas ancaman terhadap keberadaan Palestina.
 
Raja Yordania Abdullah II, yang saat ini berada di Washington, menegaskan kembali kekhawatiran negaranya atas pemindahan paksa warga Palestina, dengan menyatakan, "Kita harus menunggu untuk melihat [rencana] dari Mesir."
 
Raja Abdullah juga mengumumkan bahwa Yordania siap menerima 2.000 anak dari Gaza yang sangat membutuhkan bantuan medis, sementara dengan tegas menolak segala upaya untuk mengubah keseimbangan demografi wilayah tersebut.[IT/r]