Keputusan PA Abbas tentang Pembayaran Tahanan Memicu Reaksi Keras Palestina

Keputusan terbaru Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk mengalihkan dukungan finansial bagi keluarga tahanan dan mereka yang dibunuh oleh Zionis "Israel" ke yayasan independen telah memicu kecaman luas di kalangan pejabat Palestina dan faksi politik.
 
Langkah tersebut, yang dipandang sebagai penyerahan diri terhadap tekanan AS dan Israel, mengancam mata pencaharian ribuan keluarga Palestina yang telah lama bergantung pada bantuan ini.
 
Keputusan tersebut berdampak pada 35.000 hingga 40.000 keluarga, menurut Qadura Fares, kepala komite Palestina yang mengawasi urusan tahanan.
 
Berbicara pada konferensi pers di Ramallah, Fares menuntut penarikan segera keputusan tersebut, dengan menyatakan: "Saya mendesak Anda untuk mempertimbangkan kembali masalah ini dan menarik keputusan ini."
 
Ia mengkritik keputusan yang bersifat sepihak itu, dengan menyatakan bahwa "tunjangan bagi tahanan selalu menjadi titik konsensus" di antara faksi-faksi Palestina dan tidak boleh diubah tanpa konsultasi nasional.
 
Berdasarkan pengaturan baru itu, sebuah organisasi bernama Yayasan Pemberdayaan Ekonomi Palestina akan menentukan kelayakan untuk mendapatkan bantuan berdasarkan kebutuhan finansial.
 
Kantor berita Palestina WAFA melaporkan bahwa semua keluarga yang terdampak akan dikenakan kriteria penilaian baru, yang menimbulkan kekhawatiran bahwa banyak dari mereka akan dikecualikan dari dukungan yang sebelumnya mereka terima.
 
Pergeseran kebijakan itu disambut dengan kemarahan, terutama mengingat agresi Zionis Israel yang sedang berlangsung di Tepi Barat dan Gaza yang diduduki.
 
Hilmi al-Araj, kepala Pusat Pertahanan Kebebasan dan Hak Sipil, mengecam keputusan itu, menuntut agar keputusan itu "dicabut seolah-olah tidak pernah ada." Ia mengutuk waktu dan maksudnya, terutama saat tahanan Palestina menunggu pembebasan melalui negosiasi pertukaran tahanan yang sedang berlangsung.
 
Keputusan ini muncul setelah bertahun-tahun tekanan Israel dan Amerika terhadap Otoritas Palestina untuk menghentikan dukungan finansial bagi tahanan dan keluarga mereka.
 
Pemerintah Zionis Israel secara keliru telah membingkai pembayaran ini sebagai "pendanaan teroris", menggunakan isu tersebut sebagai dalih untuk merampas pendapatan pajak Palestina dan memperketat cengkeraman ekonominya di wilayah yang diduduki.
 
Perubahan kebijakan tersebut secara luas dipandang sebagai konsesi terhadap tuntutan Israel dengan mengorbankan perlawanan dan ketahanan Palestina.
 
Faksi-faksi Palestina, termasuk Hamas, telah mengecam keras tindakan tersebut.
 
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Senin malam, Hamas menolak keputusan tersebut dan menyerukan "pembatalan segera", dengan memperingatkan bahwa keputusan tersebut melayani kepentingan Zionis Israel dan melemahkan perjuangan tahanan Palestina yang telah mengalami kondisi sulit di bawah pendudukan.[IT/r]