Iran: Sanksi Baru Menunjukkan 'Kurangnya Niat Baik' AS dalam Pembicaraan dengan Tehran

Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS pada hari Selasa (22/4) menetapkan seorang pengusaha Iran yang diidentifikasi sebagai Sayyid Asadoollah Emamjomeh dan perusahaannya atas peran mereka dalam ekspor minyak mentah dan gas minyak cair (LPG) Iran.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Esmaeil Baghaei mengatakan pada hari Kamis bahwa sanksi baru tersebut menunjukkan "kurangnya niat baik dan keseriusan" dari pihak AS yang akan mengadakan negosiasi tidak langsung baru dengan Iran pada hari Sabtu (26/4).

Sanksi tersebut juga merupakan "tanda jelas dari pendekatan permusuhan Washington terhadap rakyat Iran dan pengabaiannya terhadap aturan hukum dan hak asasi manusia," tambahnya.

"Pemberlakuan sanksi sepihak terhadap bangsa Iran merupakan tindakan sewenang-wenang dan ilegal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum internasional," kata Baghaei.

“AS harus bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat yang diakibatkan oleh tindakan kriminal ini."

Baghaei mengatakan penggunaan sanksi oleh Washington sebagai alat untuk tekanan politik terhadap negara-negara berkembang melanggar prinsip-prinsip dasar Piagam PBB dan hukum internasional.

Tindakan tersebut, katanya, merusak hak atas pembangunan dan dalam banyak kasus dianggap sebagai "contoh kejahatan terhadap kemanusiaan".

Sanksi baru tersebut merupakan tindakan ketujuh yang diambil oleh pemerintah AS terhadap Iran sejak 4 Februari, ketika Presiden AS Donald Trump menandatangani memorandum presiden yang memerintahkan kampanye tekanan maksimum terhadap Republik Islam tersebut.

Sanksi tersebut diberlakukan meskipun Iran dan AS telah mengadakan dua putaran pembicaraan untuk menyelesaikan perselisihan tentang program nuklir Teheran. Pembicaraan tidak langsung tersebut dimulai awal bulan ini di ibu kota Oman, Muscat, dan berlanjut selama akhir pekan di Roma, Italia.

Perwakilan tinggi dari Iran dan AS dijadwalkan bertemu lagi pada hari Sabtu di Muscat untuk meninjau negosiasi teknis antara para ahli mereka yang akan dimulai pada hari Rabu (23/4) di Roma.[IT/r]