Suriah Menanggapi Tuntutan AS, Menyatakan Tidak Akan Menjadi Ancaman bagi 'Israel'

Yang paling penting, dalam surat tersebut Suriah berjanji bahwa negaranya tidak akan menjadi ancaman bagi Zionis "Israel".
 
Sebelumnya, Amerika Serikat menyampaikan delapan tuntutan kepada Suriah, termasuk penghancuran seluruh persediaan senjata kimia yang tersisa dan memastikan bahwa orang asing tidak diberikan jabatan senior di pemerintahan. Permintaan ini muncul di tengah upaya Suriah untuk mendapatkan pelonggaran sanksi yang telah melumpuhkan ekonominya setelah 14 tahun perang dan isolasi.
 
Meskipun Washington mengeluarkan pengecualian selama enam bulan pada bulan Januari untuk memudahkan bantuan kemanusiaan, dampaknya masih terbatas. Sebagai imbalan atas pemenuhan semua tuntutan tersebut, AS menawarkan untuk memperpanjang masa pengecualian menjadi dua tahun dan mungkin memberikan keringanan tambahan.
 
Reuters pertama kali melaporkan bahwa pejabat AS Natasha Franceschi menyampaikan tuntutan tersebut kepada Menteri Luar Negeri Suriah, Asaad al-Shibani, dalam pertemuan di Brussel pada 18 Maret. Dalam pidato perdananya di Dewan Keamanan PBB, Shibani menekankan bahwa Suriah telah mengambil langkah untuk memenuhi beberapa tuntutan, khususnya terkait persediaan senjata kimia Suriah dan pencarian warga Amerika yang hilang.
 
Surat sepanjang empat halaman dari Suriah kepada AS tersebut berisi janji untuk membentuk kantor penghubung di Kementerian Luar Negeri guna membantu pencarian jurnalis Amerika yang hilang, Austin Tice, serta langkah-langkah kerja sama dengan lembaga pengawas senjata global dalam upaya pelucutan senjata kimia.
 
Tidak Ada Ancaman terhadap Zionis 'Israel'
Namun, surat tersebut kurang jelas dalam menjawab beberapa poin penting lainnya, termasuk pengusiran pejuang asing di Suriah dan pemberian izin kepada AS untuk melakukan serangan kontra-terorisme.
 
Surat tersebut menyebutkan bahwa telah diadakan diskusi dengan mantan utusan AS, Daniel Rubinstein, mengenai para pejuang asing, namun menggambarkan masalah ini sebagai sesuatu yang membutuhkan "sesi konsultasi yang lebih luas". Disebutkan bahwa promosi militer untuk pejuang asing telah ditangguhkan, namun tidak dikonfirmasi apakah pengangkatan sebelumnya telah dicabut.
 
Suriah juga menanggapi kekhawatiran terkait faksi-faksi Palestina yang beroperasi di wilayahnya. Surat itu menyatakan bahwa sebuah komite telah dibentuk untuk memantau kelompok-kelompok ini dan menegaskan bahwa faksi bersenjata di luar kendali negara tidak akan ditoleransi. Secara khusus, Suriah berjanji tidak akan membiarkan wilayahnya menjadi sumber ancaman bagi pihak manapun, "termasuk Zionis Israel."
 
Terkait isu 'kontra-terorisme', posisi Suriah adalah bahwa kerja sama semacam itu "memerlukan pemahaman bersama." Surat tersebut menegaskan bahwa pemerintahan interim tidak akan mengizinkan ancaman terhadap kepentingan AS atau Barat, namun tidak secara tegas berkomitmen untuk mengambil tindakan spesifik.
 
Suriah menyatakan kesediaannya untuk terus berinteraksi dengan Washington, menunjukkan bahwa langkah-langkah yang telah diambil dapat membuka jalan bagi diskusi lebih rinci mengenai pencabutan sanksi dan pembukaan kembali kedutaan besar. Surat tersebut, yang dikirim pada 14 April, tiba sesaat sebelum Shibani melakukan perjalanan ke New York, di mana ia diharapkan membahas tanggapan tersebut dengan pejabat AS.
 
Dokumen tersebut mengusulkan dialog berkelanjutan tentang koordinasi upaya anti-ekstremisme tanpa secara langsung mengizinkan serangan AS, sebuah isu sensitif mengingat sejarah intervensi militer asing.
 
Surat itu juga mengakui adanya komunikasi yang sudah berlangsung antara pejabat kontra-terorisme Suriah dan perwakilan AS di Amman, mengungkapkan kontak langsung yang sebelumnya tidak dilaporkan, yang bertujuan untuk memerangi elemen ISIS. Suriah menyatakan terbuka untuk memperluas kerja sama ini di bawah ketentuan yang disepakati bersama.[IT/r]