Al-Sharaa Bertemu dengan Macron, Umumkan Pembicaraan Tidak Langsung dengan 'Israel'

Presiden Prancis mendesak pemimpin Suriah untuk memastikan penuntutan pelaku kekerasan sektarian dan mengecam serangan Zionis 'Israel' terhadap Suriah.

Pernyataan ini muncul di tengah latar belakang insiden kekerasan terbaru yang menimpa kelompok minoritas seperti Alawi dan Druze, yang telah menimbulkan kekhawatiran tentang stabilitas Suriah.

Meskipun undangan Macron kepada al-Sharaa, seorang mantan militan yang kini menjadi politisi, telah memicu kontroversi, Presiden Prancis tersebut membela langkahnya, menegaskan bahwa keterlibatan dengan Suriah penting demi resolusi damai.

Pertemuan Macron dan al-Sharaa Picu Kontroversi di Prancis
Di Prancis, pemimpin sayap kanan Marine Le Pen menuduh Macron mengadakan pertemuan dengan "seorang jihadis" dalam sebuah pertemuan yang "provokatif dan tidak bertanggung jawab."

Begitu pula dengan ketua partai Republik di parlemen, Laurent Wauquiez, yang menyebut pertemuan tersebut sebagai "kesalahan serius."

"Kami tidak menyambut pemimpin yang merupakan mantan teroris dan anggota organisasi yang ingin menyerang Prancis," katanya.

Namun Macron dengan tegas membela undangan tersebut, mengatakan bahwa al-Sharaa "telah mengakhiri rezim yang kami kutuk dan lawan, dan dia siap membuat komitmen."

Macron Serukan Penuntutan Pelaku Kekerasan Sektarian
Presiden Prancis mengatakan bahwa ia telah mengatakan kepada al-Sharaa bahwa dia "harus melakukan segala upaya untuk memastikan perlindungan bagi seluruh warga Suriah tanpa kecuali," dan mengecam pembunuhan yang “tidak dapat diterima” yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir.

Macron menekankan bahwa kejahatan ini "sangat mengejutkan para sahabat Suriah," dan mendesak presiden Suriah untuk memastikan bahwa para pelaku "dituntut dan diadili."

Ia juga menegaskan bahwa Uni Eropa harus "secara sistematis memberikan sanksi terhadap para pelaku kejahatan ini."

Pernyataan Macron muncul setelah bentrokan sektarian pada bulan Maret yang menyebabkan lebih dari 1.700 orang tewas, terutama dari kalangan minoritas Alawi.

Bentrokan ini, serta kekerasan terbaru yang melibatkan pejuang Druze, telah menimbulkan kekhawatiran internasional mengenai masa depan Suriah di bawah kepemimpinan baru dan kemampuan pemerintahan sementara untuk mengendalikan kelompok ekstremis.

Al-Sharaa Umumkan Pembicaraan Tidak Langsung Suriah-Zionis 'Israel' untuk Meredakan Ketegangan
Menambah tekanan adalah serangan udara tanpa henti oleh Zionis "Israel" terhadap Suriah sejak tergulingnya al-Assad, termasuk satu serangan di dekat istana kepresidenan di Damaskus pada hari Jumat.

Di tengah meningkatnya ketegangan, al-Sharaa mengonfirmasi bahwa Suriah terlibat dalam "pembicaraan tidak langsung" dengan Zionis "Israel" melalui mediator dalam upaya "untuk menahan situasi agar tidak lepas dari kendali kedua pihak."

“Intervensi acak Israel… telah melanggar perjanjian gencatan senjata 1974,” kata al-Sharaa dalam konferensi pers di Paris bersama Macron, menegaskan bahwa “kami telah memberitahu semua pihak terkait bahwa Suriah berkomitmen pada perjanjian 1974.”

Dengan dalih melindungi minoritas Suriah, Zionis "Israel" telah melakukan ratusan serangan ke negara itu sejak kejatuhan al-Assad pada Desember dan mengklaim bahwa mereka ingin mencegah senjata canggih jatuh ke tangan otoritas baru.

Pasukan Israel juga telah menyusup ke zona penyangga yang diawasi PBB di sepanjang garis gencatan senjata 1974 di Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki, dan melakukan penyerangan lebih dalam ke wilayah selatan Suriah.

Macron Kecam Serangan Zionis Israel terhadap Suriah
Macron mengecam tindakan Zionis Israel, menyebutnya sebagai "praktik yang buruk."

“Mengenai pengeboman dan pelanggaran wilayah, saya pikir itu praktik yang buruk. Anda tidak menjaga keamanan negara Anda dengan melanggar integritas teritorial negara tetangga Anda,” tegas Macron.

Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia melaporkan bahwa lebih dari 20 serangan menghantam target militer di seluruh Suriah pada Jumat malam, dalam serangan paling dahsyat yang dilakukan oleh Zionis "Israel" di Suriah tahun ini.

Al-Sharaa Desak PBB Tegakkan Perjanjian 1974
Al-Sharaa mendesak Pasukan Pengamat Pelepasan PBB (UNDOF) untuk kembali ke Garis Biru pemisah antara Suriah dan militer pendudukan Israel.

Ia menyebut bahwa UNDOF telah beberapa kali mengunjungi Damaskus untuk membahas masalah tersebut.

“Kami mencoba berbicara dengan semua negara yang memiliki kontak dengan pihak Israel untuk menekan mereka agar berhenti mencampuri urusan dalam negeri Suriah, melanggar wilayah udara kami, dan mengebom beberapa fasilitas kami,” kata presiden sementara tersebut.

Tentang Pelonggaran Bertahap Sanksi Uni Eropa
Macron menyatakan harapannya bahwa sanksi Uni Eropa terhadap Suriah dapat dicabut secara bertahap jika kepemimpinan baru negara itu berhasil menstabilkan situasi.

Al-Sharaa dan pejabat tinggi Suriah lainnya, yang mengambil alih kekuasaan setelah jatuhnya al-Assad, memiliki latar belakang dalam jaringan teroris al-Qaeda. Mereka berada di bawah tekanan dari Eropa untuk menunjukkan keseriusan mereka dalam melindungi hak asasi manusia seiring dengan upaya Damaskus mencabut seluruh sanksi.

Al-Sharaa sebelumnya memimpin kelompok Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), yang memimpin serangan cepat yang menggulingkan al-Assad setelah 14 tahun perang.

Dia masih dikenai larangan bepergian oleh PBB, dan kemungkinan besar Prancis harus meminta pengecualian dari PBB, seperti yang terjadi dalam perjalanan terakhirnya ke Turki dan Arab Saudi, menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Sementara itu, al-Sharaa menyatakan bahwa tidak ada justifikasi untuk mempertahankan sanksi tersebut.[IT/r]