Pemerintahan Trump Berencana Mengirim 1 Juta Warga Palestina ke Libya

Pemerintahan Presiden AS Donald Trump dilaporkan mengajukan proposal kontroversial untuk memindahkan secara paksa hingga satu juta warga Palestina dari Jalur Gaza yang terkepung ke Libya, menurut sebuah laporan yang diterbitkan hari Jumat oleh NBC News.
 
Mengutip sumber yang memiliki pengetahuan langsung tentang masalah tersebut, termasuk dua orang yang diberi pengarahan tentang rencana tersebut dan seorang mantan pejabat AS, laporan tersebut mengungkapkan bahwa Washington telah membuka diskusi dengan para pemimpin Libya mengenai potensi pemindahan tersebut.
 
Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, pemerintahan Trump dikatakan telah menawarkan pelepasan miliaran dolar dalam aset Libya yang dibekukan dengan imbalan persetujuan Tripoli untuk menerima pengungsi Palestina.
 
Meskipun belum ada kesepakatan akhir yang dicapai, laporan tersebut menunjukkan bahwa proposal tersebut menandai peningkatan dramatis dalam upaya yang didukung AS untuk mengurangi populasi Gaza dengan kedok relokasi kemanusiaan, di tengah agresi pendudukan Israel yang sedang berlangsung di wilayah tersebut.
 
Gaza sebagai 'zona kebebasan'
Baru pada hari Kamis (14/5), selama kunjungannya ke Qatar, Presiden AS Donald Trump mengungkap rencana kontroversial untuk mengubah Gaza menjadi "zona kebebasan" yang dikendalikan AS.
 
Usulan ini muncul di tengah meningkatnya kekerasan Zionis Israel dan proses perdamaian yang terhenti di wilayah tersebut.
 
Trump menguraikan visinya untuk Gaza sebagai wilayah yang dibangun kembali di bawah pengawasan AS, yang bertujuan untuk memberikan dugaan keamanan dan peluang ekonomi bagi warga Palestina.
 
Ia mengklaim bahwa keterlibatan AS dapat menstabilkan wilayah tersebut dan menciptakan babak baru perdamaian. Namun, rencana tersebut menyerukan perubahan signifikan dalam tata kelola dan kendali, yang menimbulkan pertanyaan tentang kedaulatan Palestina.
 
Implikasi bagi upaya perdamaian Timur Tengah
Para ahli terbagi pendapat tentang apakah rencana Gaza yang dipimpin AS dapat menghidupkan kembali negosiasi perdamaian yang terhenti atau memperburuk ketidakstabilan regional.
 
Usulan tersebut menandai perubahan signifikan dalam kebijakan AS, yang mencerminkan pendekatan transaksional Trump terhadap diplomasi Timur Tengah, sementara masyarakat internasional tetap berhati-hati saat berbagai peristiwa terungkap.
 
Sebelumnya, pemimpin AS berulang kali menyarankan agar negaranya "mengambil alih" Gaza, memindahkan penduduknya ke tempat lain, dan membangun kembali wilayah itu menjadi apa yang disebutnya "Riviera Timur Tengah."
 
Trump menguraikan visinya untuk Gaza, dengan menyarankan agar Zionis "Israel" menyerahkan kendali wilayah yang dikepung itu kepada Amerika Serikat setelah perang.
 
Ia menggambarkan Gaza sebagai "lokasi pembongkaran" dan mengusulkan agar penduduk Palestina di sana dipindahkan ke negara lain, termasuk Yordania dan Mesir.
 
Ia tidak mengesampingkan kemungkinan pengerahan pasukan Amerika dan berjanji akan mengunjungi Gaza sendiri. Namun, usulannya dikecam secara luas sebagai pelanggaran berat hukum internasional.
 
Navi Pillay, ketua Komisi Penyelidikan PBB untuk Wilayah Palestina yang Diduduki, mengutuk rencana itu, menyebutnya sebagai tindakan pembersihan etnis yang terang-terangan. [IT/r]