Hanya Dalam 3 Bulan, Pemerintah Partai Buruh Lampaui Penjualan Senjata ke 'Israel' oleh Partai Konservatif Selama 4 Tahun

Pemerintah Partai Buruh Inggris mengesahkan ekspor senjata senilai sekitar $160 juta ke Zionis "Israel" antara Oktober dan Desember 2024 — jumlah yang melampaui total yang disetujui oleh Partai Konservatif selama masa jabatannya dari 2020 hingga 2023. Data ini diperoleh dari catatan lisensi ekspor strategis terbaru, yang menunjukkan percepatan drastis dukungan militer Inggris terhadap Zionis "Israel" di tengah agresi yang terus meningkat di Gaza.
 
 
Sebaliknya, pemerintah Konservatif hanya memberikan lisensi penjualan senjata sekitar $144 juta selama empat tahun, dengan total tahunan sebesar $39 juta pada 2020, $30 juta pada 2021, $52 juta pada 2022, dan $23 juta pada 2023.
 
Temuan ini, yang dikumpulkan oleh kelompok Campaign Against Arms Trade (CAAT), menuai kecaman keras dari para aktivis hak asasi manusia dan kelompok masyarakat sipil.
 
“Ini adalah pemerintah Partai Buruh yang membantu dan bersekongkol dalam genosida Zionis Israel di Gaza,” kata Emily Apple, koordinator media CAAT. “Sangat menjijikkan bahwa alih-alih memberlakukan embargo senjata dua arah secara penuh, pemerintahan Keir Starmer justru secara besar-besaran meningkatkan jumlah peralatan militer yang dikirim Inggris ke Zionis Israel.”
 
Inggris Dihadapkan Tuntutan Hukum Terkait Komponen Jet Tempur F-35
Pengungkapan soal ekspor senjata ini muncul saat pemerintah Inggris sedang digugat di Pengadilan Tinggi oleh kelompok hak asasi manusia Palestina, Al-Haq, terkait peran Inggris dalam mengekspor komponen jet tempur F-35 yang digunakan oleh Zionis "Israel" di Gaza.
 
Pusat dari sengketa hukum ini adalah peran Inggris dalam memasok suku cadang untuk jet tempur F-35 Lightning II buatan AS, yang telah digunakan secara luas oleh Zionis "Israel" dalam agresinya terhadap Gaza. Meskipun beberapa lisensi ekspor senjata telah ditangguhkan pada 2024 karena kekhawatiran akan pelanggaran hukum humaniter internasional, komponen F-35 tidak termasuk di dalamnya, karena dikirim terlebih dahulu ke Amerika Serikat sebelum kemudian diteruskan ke Zionis "Israel" melalui program internasional F-35.
 
Pemerintah Inggris di bawah Perdana Menteri Sir Keir Starmer membela keputusan untuk terus mengekspor suku cadang F-35. Sir James Eadie KC, ketua tim hukum pemerintah, berargumen bahwa keputusan tersebut “sah dan dibenarkan,” dengan mengutip pentingnya program F-35 bagi kepentingan keamanan NATO dan sekutu-sekutunya.
 
Dokumen pengadilan yang diajukan oleh Departemen Bisnis dan Perdagangan memperingatkan tentang “risiko besar terhadap program F-35, serta terhadap perdamaian dan keamanan internasional jika program tersebut terganggu.”
 
Pemerintah mengklaim bahwa penghentian ekspor akan membahayakan kemitraan pertahanan nasional dan tujuan strategis yang lebih luas.
 
Meskipun hukum internasional dan hukum Inggris mewajibkan penghentian ekspor senjata ketika terdapat risiko nyata bahwa senjata tersebut dapat digunakan untuk pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional, pengacara pemerintah mengklaim bahwa bukti yang tersedia saat ini belum membuktikan bahwa genosida telah atau sedang terjadi di Gaza. Mereka juga menyatakan bahwa penilaian mengenai apakah genosida sedang berlangsung merupakan wewenang pengadilan, bukan pemerintah.
 
“Pemerintah Inggris berargumen bahwa ‘dampak penangguhan ekspor komponen F-35 terhadap operasi di Gaza kemungkinan kecil’ karena ‘IDF (militer Israel) adalah salah satu militer paling signifikan dan lengkap di dunia,’” ujar CAAT. “Namun klaim bahwa dampaknya ‘minimal’ bertentangan dengan fakta-fakta di lapangan.”
 
Menurut CAAT, armada 39 jet tempur F-35 milik Zionis "Israel" beroperasi lima kali lebih sering dari biasanya, sehingga permintaan akan suku cadang meningkat drastis. Permintaan informasi publik mengungkap bahwa lisensi terbuka Inggris untuk komponen F-35 digunakan 14 kali lebih sering pada tahun 2023 dibanding tahun-tahun sebelumnya.
 
Pengepungan Gaza Perparah Krisis Kemanusiaan di Tengah Peringatan Internasional
Lonjakan penjualan senjata oleh Inggris terjadi saat Zionis "Israel" terus melakukan pengepungan berkepanjangan atas Gaza, memblokir pasokan penting seperti makanan, obat-obatan, dan bantuan kemanusiaan. Laporan Integrated Food Security Phase Classification (IPC) menyebutkan bahwa hampir 500.000 warga Palestina menghadapi kelaparan “katastrofik,” dengan satu juta lainnya dalam kondisi darurat.
 
Bencana kemanusiaan ini semakin parah setelah Zionis "Israel" melanggar gencatan senjata pada bulan Maret dan kemudian menyatakan niat untuk sepenuhnya menduduki Gaza. PBB telah memperingatkan bahwa tindakan tersebut bisa dikategorikan sebagai kejahatan perang dan telah berulang kali menyerukan gencatan senjata serta akses kemanusiaan tanpa hambatan.
 
Meski kritik internasional meningkat, pemerintah Inggris belum menghentikan ekspor senjatanya ke Zionis "Israel". Para ahli hukum memperingatkan bahwa sikap ini dapat membuat pejabat Inggris rentan terhadap tuduhan keterlibatan dalam kejahatan perang.
 
Organisasi hak asasi manusia mengecam posisi pemerintah Inggris ini sebagai tidak hanya tidak bermoral, tetapi juga secara hukum berisiko tinggi, mengingat dokumentasi pelanggaran hak di Gaza yang sangat luas.[IT/r]