Iran Menyambut Baik Pencabutan Sanksi Suriah, Mendesak Diakhirinya Pendudukan Israel

Iran menyambut baik keputusan Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Inggris untuk meringankan sanksi sepihak terhadap Suriah, menyebutnya sebagai perkembangan yang "sudah lama tertunda" tetapi "positif".

Berbicara pada sesi Dewan Keamanan PBB tentang "Situasi di Timur Tengah: (Suriah)" di New York, Duta Besar dan Perwakilan Tetap Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amir Saeid Iravani, mengatakan bantuan kemanusiaan dan upaya rekonstruksi di Suriah tidak boleh dipolitisasi.

"Kami menyerukan pencabutan penuh dan tanpa syarat semua sanksi sepihak. Tindakan ilegal ini melanggar Piagam PBB dan hukum internasional," kata Iravani.

Menekankan bahwa lebih dari 16 juta warga Suriah masih sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan, Iravani mengatakan setiap pelonggaran sanksi harus mengarah pada perbaikan nyata dalam kondisi kehidupan. Ia juga menekankan bahwa keringanan sanksi harus mendukung pemulangan pengungsi dan pembangunan kembali infrastruktur dan ekonomi Suriah.

Diplomat Iran itu juga mengkritik instrumentalisasi penderitaan kemanusiaan untuk tujuan politik, menyerukan masyarakat internasional untuk memastikan bahwa pengiriman bantuan didepolitisasi dan semata-mata dipandu oleh kebutuhan kemanusiaan.

Iran mengutuk pendudukan Zionis Israel atas Golan
Iravani menegaskan kembali sikap tegas Iran dalam mendukung kedaulatan dan integritas teritorial Suriah, mengutuk kehadiran pasukan asing di negara itu. Ia secara khusus mengkritik pendudukan Golan Suriah oleh Zionis "Israel", mengecamnya sebagai pelanggaran hukum internasional dan Resolusi Dewan Keamanan 497 (1981).

Merujuk pada serangan udara 2 Mei di dekat istana presiden di Damaskus dan ratusan serangan serupa sejak runtuhnya pemerintah Suriah pada bulan Desember, Iravani mengecam tindakan "Israel" sebagai kejahatan perang. Ia menuduh AS sebagai dalang di balik serangan-serangan ini dan mengatakan bahwa serangan-serangan itu dirancang untuk melanggengkan ketidakstabilan demi keuntungan strategis.

Iravani juga mengatakan bahwa kehadiran militer asing yang terus berlanjut di Suriah timur laut dan selatan terus menjadi ancaman bagi perdamaian dan stabilitas, menuntut penarikan segera dan tanpa syarat semua pasukan ilegal dari wilayah Suriah.

Masa depan politik Suriah harus dipimpin oleh warga Suriah
Utusan Iran itu menekankan bahwa masa depan Suriah harus ditentukan oleh rakyatnya, bebas dari campur tangan pihak luar, dan menegaskan kembali dukungannya terhadap Resolusi Dewan Keamanan 2254 dan upaya Utusan Khusus PBB Geir Pedersen untuk memfasilitasi proses politik inklusif yang dipimpin warga Suriah.

Menyorot peran Iran sebagai pemangku kepentingan regional, Iravani mengatakan negaranya mendukung dialog antara otoritas sementara Suriah dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung AS, dan memandangnya sebagai langkah menuju integrasi nasional.

Ia menekankan dorongan Iran terhadap dialog inklusif yang menjamin hak yang sama bagi semua warga Suriah dan mendorong persatuan nasional dan perdamaian jangka panjang.

Dalam perkembangan regional yang penting, Iravani menyambut baik keputusan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) untuk membubarkan diri dan meninggalkan pemberontakannya terhadap Turki. Menggambarkan langkah tersebut sebagai langkah signifikan menuju penolakan kekerasan, ia mendesak kelompok-kelompok afiliasi lainnya, termasuk PJAK, untuk mengikuti langkah tersebut.

Keputusan PKK untuk mengakhiri konflik bersenjata selama lebih dari 40 tahun menandai titik balik di kawasan tersebut. Iran menyatakan harapan bahwa momentum ini akan berkontribusi pada stabilitas dan keamanan yang lebih luas.[IT/r]