Erdogan dari Turki Memperingatkan SDF Agar Tidak Menunda Kesepakatan Integrasi Suriah

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah mengeluarkan peringatan keras kepada Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung AS, menuduh mereka menunda upaya untuk berintegrasi dengan Damaskus dan menegaskan kembali komitmen Turki terhadap persatuan Suriah.

Pemerintahan yang dipimpin Kurdi di Suriah timur laut menandatangani perjanjian dengan pemerintah Suriah yang baru pada bulan Maret untuk berintegrasi ke dalam lembaga-lembaga negara Suriah.

Erdogan menekan SDF untuk berkomitmen pada persatuan Suriah
Berbicara kepada wartawan dalam penerbangan dari Azerbaijan, Erdogan menekankan bahwa Turki tidak akan tinggal diam sementara SDF melanjutkan apa yang ia gambarkan sebagai "taktik menunda yang disengaja" dalam menghadapi peluang untuk berintegrasi kembali ke dalam negara Suriah.

"Sebelumnya kami telah mengatakan bahwa kami menyambut baik kesepakatan tersebut. Namun, kami melihat bahwa Pasukan Demokratik Suriah masih melanjutkan taktik mengulur-ulur waktu mereka. Mereka harus menghentikan ini," katanya seperti dikutip kantornya pada hari Kamis (29/5).

Pernyataan presiden Turki itu disampaikan di tengah pembicaraan baru antara pasukan yang dipimpin Kurdi dan pemerintah Suriah yang bertujuan untuk membangun kembali pemerintahan terpusat di wilayah timur laut Suriah.

Posisi Turki terkait pembicaraan SDF dan Damaskus
Ankara telah lama menentang aspirasi otonomi SDF, menganggapnya sebagai perpanjangan dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang ditetapkan Turki sebagai organisasi teroris.

Erdogan telah meminta para aktor internasional, khususnya Amerika Serikat, untuk berhenti mendukung apa yang ia lihat sebagai agenda separatis di Suriah utara.

Sementara SDF telah mengadakan negosiasi sporadis dengan Damaskus, Turki menuduh kelompok itu menggunakan diplomasi sebagai kedok untuk memperkuat posisinya, sehingga menghambat kesepakatan tentang integrasi.

Suku Kurdi menuduh Damaskus memusatkan pengambilan keputusan
Negosiasi yang sedang berlangsung berlangsung dalam lingkungan yang kompleks yang ditandai oleh keterlibatan asing, fragmentasi teritorial, dan perebutan pemerintahan.

SDF, yang didukung secara militer oleh Amerika Serikat, telah mempertahankan kendali atas sebagian besar wilayah Suriah timur laut, termasuk ladang minyaknya, sejak kekalahan teritorial ISIS pada tahun 2019.

Namun, sejak penggulingan Presiden Bashar al-Assad yang telah lama berkuasa dalam serangan cepat pada bulan Desember 2024, kelompok tersebut menghadapi seruan yang semakin meningkat untuk bergabung kembali dengan kerangka kerja Suriah yang bersatu.

Meskipun ada kesepakatan pada bulan Maret, pemerintahan yang dipimpin suku Kurdi di Suriah timur laut menolak deklarasi konstitusional sementara yang diumumkan oleh otoritas Suriah yang baru dan mengatakan bahwa pemerintahan baru tersebut gagal mencerminkan keberagaman negara tersebut, menuduhnya memusatkan pengambilan keputusan Suriah.

Para pemimpin politik suku Kurdi berpendapat bahwa perjanjian apa pun harus menjamin representasi politik dan hak budaya, sementara Damaskus bersikeras pada kedaulatan penuh atas semua wilayah.

Damaskus mengatakan persatuan wilayah 'tidak dapat dinegosiasikan'
Bulan ini, Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shaibani memperingatkan bahwa "persatuan wilayah Suriah tidak dapat dinegosiasikan," seraya menambahkan bahwa setiap penundaan dalam pelaksanaan perjanjian dengan Kurdi akan "memperpanjang kekacauan" di negara tersebut.

Perjanjian tersebut akan mengintegrasikan lembaga sipil dan militer pemerintahan Kurdi ke dalam pemerintahan Damaskus.

Perjanjian tersebut juga akan mencakup semua penyeberangan perbatasan, bandara, serta ladang minyak dan gas.

Suriah, AS sepakat tentang perlunya pelaksanaan perjanjian SDF
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Minggu, kepresidenan Suriah mengatakan bahwa Presiden sementara Ahmad al-Sharaa bertemu dengan Utusan Khusus AS untuk Suriah Tom Barrack pada hari Sabtu.

Kedua belah pihak sepakat tentang "perlunya pelaksanaan perjanjian komprehensif dengan SDF, yang memastikan kembalinya kedaulatan pemerintah Suriah atas semua wilayah Suriah, sambil membahas mekanisme untuk mengintegrasikan pasukan ini dalam lembaga negara," kata kepresidenan.[IT/r]