Iran Perintahkan Pembangunan Pabrik Pengayaan Baru sebagai Tanggapan terhadap Resolusi I.A.E.A. yang ‘Bermotif Politik’

“Republik Islam Iran tidak punya pilihan selain menanggapi resolusi politik ini,” demikian bunyi pernyataan bersama oleh Kementerian Luar Negeri dan Organisasi Tenaga Atom Iran (A.E.O.I.).

Ditambahkan pula bahwa kepala Organisasi Tenaga Atom telah mengeluarkan perintah untuk membangun fasilitas pengayaan uranium baru di lokasi yang aman dan mengganti sentrifus generasi pertama di lokasi pengayaan Fordow dengan mesin IR-6 yang canggih.

Resolusi tersebut, yang didukung oleh AS, Prancis, Inggris, dan Jerman, diadopsi oleh Dewan Gubernur I.A.E.A. pada hari Kamis. Resolusi tersebut didasarkan pada resolusi I.A.E.A. laporan, yang menuduh Iran gagal bekerja sama dengan pengawas nuklir PBB atas dugaan "aktivitas nuklir yang tidak diumumkan."

Laporan itu menuduh Iran gagal memenuhi kewajiban Safeguards-nya berdasarkan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (N.P.T.), pertama kalinya dalam dua dekade badan nuklir PBB secara resmi menyatakan Iran tidak patuh.

Usulan itu dapat membuka jalan bagi penerapan kembali sanksi PBB—yang dicabut berdasarkan perjanjian nuklir 2015 yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).

Pernyataan bersama oleh Kementerian Luar Negeri dan A.E.O.I. menolak resolusi itu sebagai "alat politik daur ulang" yang tidak memiliki dasar teknis atau hukum. "Iran selalu mematuhi komitmen Safeguards-nya," katanya, dengan mencatat bahwa tidak ada laporan I.A.E.A. yang pernah mengonfirmasi pengalihan material atau aktivitas nuklir oleh Iran.

Pernyataan tersebut juga mengkritik laporan terbaru I.A.E.A. sebagai "sepenuhnya politis dan bias," dengan alasan bahwa isi resolusi tersebut bahkan bertentangan dengan temuan badan tersebut sendiri. Dikatakan bahwa para sponsor telah menghidupkan kembali tuduhan yang sudah ada selama puluhan tahun—beberapa di antaranya berasal dari lebih dari 25 tahun—yang sebelumnya dinyatakan ditutup berdasarkan resolusi I.A.E.A. pada November 2015, yang menegaskan peran badan tersebut dalam memverifikasi dan memantau komitmen nuklir Iran di bawah JCPOA, sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231.

"Tindakan keempat negara ini terjadi sementara mereka tetap bungkam mengenai pengecualian rezim Zionis dari Perjanjian Non-Proliferasi (N.P.T.) dan pengembangan program senjata pemusnah massal, termasuk senjata nuklir," kata pernyataan tersebut. "Mereka juga gagal mengambil tindakan apa pun dalam menanggapi ancaman rezim ini untuk menyerang fasilitas nuklir damai negara-negara anggota N.P.T," tambahnya.

Pernyataan tersebut selanjutnya mengatakan bahwa resolusi tersebut secara serius merusak kredibilitas dan integritas I.A.E.A., dan mengungkap sifat politik badan internasional ini.

Resolusi tersebut muncul saat Iran dan AS telah bernegosiasi sejak April untuk mencapai kesepakatan baru mengenai program nuklir Iran guna menggantikan JCPOA, yang gagal menyusul penarikan diri AS pada tahun 2018.[IT/r]