Sanksi untuk Albanese; Ketika Kebenaran Menjadi Ancaman

Amnesty International dengan tajam menyebut sanksi itu sebagai "serangan yang tak tahu malu dan transparan terhadap prinsip-prinsip dasar keadilan internasional." Sulit untuk tidak setuju. Apalagi mengingat konteksnya: laporan Albanese mendokumentasikan secara gamblang bagaimana perusahaan-perusahaan raksasa Barat—Microsoft, Alphabet, Amazon, Palantir—mengais keuntungan dari pendudukan ilegal Israel dan kebijakan genosida di Gaza.

Bagi sebagian negara, ini mungkin alarm moral. Bagi Washington, tampaknya ini hanya "serangan politik."

Francesca Albanese tidak berperan sebagai aktivis, apalagi partisan. Ia mengemban mandat resmi dari PBB. Mandat itu, sebagaimana ditegaskan oleh Sekjen Amnesty Agnes Callamard, bukan untuk menyenangkan negara adidaya, tetapi untuk menegakkan prinsip hak asasi manusia dan hukum internasional—dua hal yang kini tampaknya mulai diperlakukan seperti hambatan administratif dalam geopolitik global.

Lebih dari 57.000 warga Palestina telah terbunuh sejak Oktober 2023, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Namun alih-alih berintrospeksi, pemerintah AS tampaknya memilih strategi lama: serang utusan, abaikan pesannya.

Sanksi terhadap Albanese bukan insiden tunggal. Ini adalah bagian dari pola yang makin mengkhawatirkan, mengingatkan pada masa pemerintahan Trump, ketika para pengkritik kebijakan Israel dijadikan sasaran ancaman dan pembungkaman. Perbedaannya, kali ini datang dari pemerintahan yang mengklaim mengembalikan "martabat" hukum internasional.

Presiden Dewan HAM PBB, Jurg Lauber, menyuarakan keprihatinan yang sama: ini adalah pembalasan terhadap seorang pakar independen. Dan jika pakar PBB pun kini tidak aman, siapa lagi yang bisa dengan jujur berbicara tentang pelanggaran yang terjadi di wilayah pendudukan?

Editorial ini bukan soal Albanese semata. Ini soal arah dunia. Ketika menyampaikan fakta menjadi tindak yang dihukum, maka hukum internasional tidak lagi menjadi penopang keadilan—melainkan alat yang bisa dibengkokkan sesuai kepentingan.

Negara-negara yang masih menghargai nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, sudah saatnya berhenti menjadi penonton. Sanksi ini harus ditolak, bukan karena Francesca Albanese, tapi karena apa yang ia wakili: keberanian untuk menyampaikan kebenaran, sekalipun itu tak nyaman bagi kekuasaan.[IT/AR]