0
Saturday 12 July 2025 - 06:26
Opini: Untuk Membela Palestina, Indonesia Harus Memutuskan Hubungan dengan Tony Blair Institute
Story Code : 1220143
Dalam sebuah artikel yang dimuat MEMO pada hari Jumat, Dr. Muhammad Zulfikar Rakhmat yang menjabat Direktur Desk Indonesia-MENA di Centre for Economic and Law Studies (CELIOS) di Jakarta dan Peneliti Afiliasi di Middle East Institute, National University of Singapore menulis:
Indonesia selama ini dikenal sebagai pendukung konsisten perjuangan Palestina. Dari pidato pejabat negara hingga aksi massa, dari pernyataan diplomatik hingga amanat konstitusi yang menolak segala bentuk kolonialisme—dukungan itu tampak tegas dan berulang. Namun, komitmen tersebut kini dipertanyakan menyusul kerja sama berkelanjutan Indonesia dengan Tony Blair Institute for Global Change (TBI)—lembaga yang baru-baru ini terlibat dalam skema kontroversial pascaperang Gaza.
Jika Indonesia ingin menjaga integritas moral dalam membela Palestina, maka sudah saatnya memutuskan hubungan dengan TBI.
Laporan investigatif Financial Times mengungkap peran TBI dalam “Project Aurora”, sebuah rencana pembangunan ekonomi pascaperang Gaza yang dirancang oleh pebisnis Israel dan Boston Consulting Group. Rencana itu mencakup “relokasi sukarela” hingga 500.000 warga Palestina dengan iming-iming kompensasi $9.000 per orang—sebuah upaya sistematis untuk mengosongkan wilayah Gaza demi proyek properti mewah dan zona ekonomi berbasis blockchain. Di balik bahasa teknokratik yang canggih, tersembunyi agenda pemindahan paksa yang mengkhawatirkan.
TBI tidak berdiri di pinggir arena. Laporan tersebut menyebutkan keterlibatan staf lembaga ini dalam pertemuan strategis dan diskusi komunikasi proyek tersebut. Tony Blair sendiri disebut menerima pengarahan langsung. Lebih jauh, jaringan TBI menghubungkan proyek ini dengan Gaza Humanitarian Foundation (GHF), yang telah dikritik karena memfasilitasi militerisasi bantuan kemanusiaan di bawah kendali AS dan Israel. Konvoi bantuan yang dikaitkan dengan GHF diduga terlibat dalam kematian lebih dari 700 warga Palestina—banyak di antaranya tewas saat berebut makanan.
Keterlibatan TBI dalam proyek semacam ini bukan sekadar isu etika. Ini adalah persoalan konkret tentang akuntabilitas. Namun ironisnya, lembaga ini justru terus diberi ruang di jantung kebijakan Indonesia. TBI kini memiliki kantor permanen di Jakarta dan menjalin kemitraan dengan berbagai kementerian, termasuk Kominfo, Kemenkes, serta KemenPAN-RB. Lembaga ini terlibat dalam INA Digital, program transformasi layanan publik, dan memberikan masukan dalam kebijakan strategis di bidang kecerdasan buatan, keamanan siber, identitas digital, serta tata kelola data.
Tak hanya itu, Tony Blair sendiri duduk di Komite Pengarah proyek Ibu Kota Negara (IKN), dan baru-baru ini ditunjuk sebagai anggota dewan pengawas Danantara, sovereign wealth fund Indonesia. Peran-peran ini memberi Blair dan institusinya pengaruh signifikan terhadap arah pembangunan dan prioritas nasional jangka panjang.
Masalahnya bukan pada kapasitas teknis TBI, tetapi pada konsekuensi moral dari menjalin kemitraan dengan entitas yang terlibat dalam rencana kontroversial atas penderitaan rakyat Palestina. Melanjutkan kerja sama dengan TBI mengirim pesan yang keliru: bahwa Indonesia bersedia menutup mata terhadap keterlibatan dalam agenda pemindahan paksa demi branding pembangunan atau dukungan teknokratik.
Padahal banyak lembaga internasional yang memiliki kapasitas serupa tanpa jejak keterlibatan dalam pelanggaran hak asasi manusia. TBI bukan satu-satunya pilihan—ia hanya pilihan yang paling bermasalah secara etis dan politis.
Rekam jejak Tony Blair sudah bukan rahasia: dari invasi Irak, peran sebagai utusan Kuartet Timur Tengah, hingga kini melalui institusinya yang terlibat dalam rencana depopulasi Gaza. Keberadaannya dalam struktur pengambilan kebijakan di Indonesia bukan hal netral—itu adalah catatan gelap bagi reputasi diplomatik dan moral bangsa.
Indonesia kini dihadapkan pada pilihan: menjaga konsistensi antara sikap politik luar negeri dan mitra strategis di dalam negeri, atau terus larut dalam kontradiksi yang merusak kredibilitasnya sendiri. Memutuskan hubungan dengan Tony Blair Institute dan mengakhiri seluruh peran Blair dalam lembaga-lembaga strategis adalah langkah yang mendesak demi memulihkan integritas posisi Indonesia dalam isu Palestina.
Solidaritas memerlukan konsistensi.
Diam berarti membiarkan kekerasan berlanjut.
Kemitraan mencerminkan persetujuan.
Indonesia tidak bisa berdiri di dua kaki.[IT/AR]
Indonesia selama ini dikenal sebagai pendukung konsisten perjuangan Palestina. Dari pidato pejabat negara hingga aksi massa, dari pernyataan diplomatik hingga amanat konstitusi yang menolak segala bentuk kolonialisme—dukungan itu tampak tegas dan berulang. Namun, komitmen tersebut kini dipertanyakan menyusul kerja sama berkelanjutan Indonesia dengan Tony Blair Institute for Global Change (TBI)—lembaga yang baru-baru ini terlibat dalam skema kontroversial pascaperang Gaza.
Jika Indonesia ingin menjaga integritas moral dalam membela Palestina, maka sudah saatnya memutuskan hubungan dengan TBI.
Laporan investigatif Financial Times mengungkap peran TBI dalam “Project Aurora”, sebuah rencana pembangunan ekonomi pascaperang Gaza yang dirancang oleh pebisnis Israel dan Boston Consulting Group. Rencana itu mencakup “relokasi sukarela” hingga 500.000 warga Palestina dengan iming-iming kompensasi $9.000 per orang—sebuah upaya sistematis untuk mengosongkan wilayah Gaza demi proyek properti mewah dan zona ekonomi berbasis blockchain. Di balik bahasa teknokratik yang canggih, tersembunyi agenda pemindahan paksa yang mengkhawatirkan.
TBI tidak berdiri di pinggir arena. Laporan tersebut menyebutkan keterlibatan staf lembaga ini dalam pertemuan strategis dan diskusi komunikasi proyek tersebut. Tony Blair sendiri disebut menerima pengarahan langsung. Lebih jauh, jaringan TBI menghubungkan proyek ini dengan Gaza Humanitarian Foundation (GHF), yang telah dikritik karena memfasilitasi militerisasi bantuan kemanusiaan di bawah kendali AS dan Israel. Konvoi bantuan yang dikaitkan dengan GHF diduga terlibat dalam kematian lebih dari 700 warga Palestina—banyak di antaranya tewas saat berebut makanan.
Keterlibatan TBI dalam proyek semacam ini bukan sekadar isu etika. Ini adalah persoalan konkret tentang akuntabilitas. Namun ironisnya, lembaga ini justru terus diberi ruang di jantung kebijakan Indonesia. TBI kini memiliki kantor permanen di Jakarta dan menjalin kemitraan dengan berbagai kementerian, termasuk Kominfo, Kemenkes, serta KemenPAN-RB. Lembaga ini terlibat dalam INA Digital, program transformasi layanan publik, dan memberikan masukan dalam kebijakan strategis di bidang kecerdasan buatan, keamanan siber, identitas digital, serta tata kelola data.
Tak hanya itu, Tony Blair sendiri duduk di Komite Pengarah proyek Ibu Kota Negara (IKN), dan baru-baru ini ditunjuk sebagai anggota dewan pengawas Danantara, sovereign wealth fund Indonesia. Peran-peran ini memberi Blair dan institusinya pengaruh signifikan terhadap arah pembangunan dan prioritas nasional jangka panjang.
Masalahnya bukan pada kapasitas teknis TBI, tetapi pada konsekuensi moral dari menjalin kemitraan dengan entitas yang terlibat dalam rencana kontroversial atas penderitaan rakyat Palestina. Melanjutkan kerja sama dengan TBI mengirim pesan yang keliru: bahwa Indonesia bersedia menutup mata terhadap keterlibatan dalam agenda pemindahan paksa demi branding pembangunan atau dukungan teknokratik.
Padahal banyak lembaga internasional yang memiliki kapasitas serupa tanpa jejak keterlibatan dalam pelanggaran hak asasi manusia. TBI bukan satu-satunya pilihan—ia hanya pilihan yang paling bermasalah secara etis dan politis.
Rekam jejak Tony Blair sudah bukan rahasia: dari invasi Irak, peran sebagai utusan Kuartet Timur Tengah, hingga kini melalui institusinya yang terlibat dalam rencana depopulasi Gaza. Keberadaannya dalam struktur pengambilan kebijakan di Indonesia bukan hal netral—itu adalah catatan gelap bagi reputasi diplomatik dan moral bangsa.
Indonesia kini dihadapkan pada pilihan: menjaga konsistensi antara sikap politik luar negeri dan mitra strategis di dalam negeri, atau terus larut dalam kontradiksi yang merusak kredibilitasnya sendiri. Memutuskan hubungan dengan Tony Blair Institute dan mengakhiri seluruh peran Blair dalam lembaga-lembaga strategis adalah langkah yang mendesak demi memulihkan integritas posisi Indonesia dalam isu Palestina.
Solidaritas memerlukan konsistensi.
Diam berarti membiarkan kekerasan berlanjut.
Kemitraan mencerminkan persetujuan.
Indonesia tidak bisa berdiri di dua kaki.[IT/AR]
Most Populer
16 January 2026
