Iran Peringatkan Uni Eropa Hindari Mekanisme Snapback

Mekanisme snapback mengacu pada ketentuan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 yang memungkinkan penerapan kembali sanksi PBB (yang sebelumnya telah dicabut terhadap Iran), terutama yang terkait dengan program nuklirnya. Mekanisme ini dapat dipicu jika "negara peserta" dalam Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), atau perjanjian nuklir dengan Iran, menuduh Iran melakukan "ketidakpatuhan yang signifikan".

 Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqci  menegaskan bahwa penerapan mekanisme tersebut dapat mengakhiri peran Uni Eropa dalam perundingan program nuklir Iran, dan memicu kerusakan diplomatik yang tidak dapat diperbaiki.

Dalam pertemuan dengan para duta besar asing untuk Teheran pada Sabtu, Araqchi mencemooh keyakinan keliru sejumlah negara Uni Eropa bahwa penggunaan mekanisme tersebut akan berfungsi dengan baik.

Araqchi menambahkan langkah tersebut akan menandai "titik tergelap dalam sejarah hubungan antara Iran dan ketiga negara Eropa" dan memiliki dampak yang tak terelakkan.

"Kami berharap mereka kembali ke jalur diplomasi. Tidak ada jalan lain selain negosiasi," ujar Menlu Iran.

Ia menegaskan bahwa setiap kesepakatan nuklir dengan Iran harus menghormati hak Teheran untuk melakukan pengayaan. Iran 
tidak akan mundur dari pengayaan, karena banyak pengorbanan telah dilakukan oleh Iran dan perang  telah dipaksakan kepada Iran.

"Jika negosiasi terwujud, pokok bahasan perundingan akan menjadi isu nuklir semata dengan imbalan pencabutan sanksi. Tidak ada pokok bahasan lain yang akan dibahas dalam perundingan," tegas Araqchi.

Ia menegaskan bahwa Iran akan tetap aktif dalam Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) dan tetap berkomitmen pada Perjanjian Safeguards.
Sementara kerja sama Iran dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) telah mengambil bentuk baru, bukan berhenti.

Araqchi menjelaskan bahwa menurut UU Parlemen yang baru, kerja sama Iran dengan badan nuklir PBB akan dikelola oleh Dewan Keamanan Nasional Tertinggi (SNSC).[IT/AR]