Islam Times - Foreign Affairs: Pengakuan atas Palestina Harus Melampaui Simbolisme

IslamTimes - Foreign Affairs menilai bahwa meningkatnya dukungan global untuk mengakui Palestina berisiko menjadi sekadar isyarat kosong jika tidak diiringi dengan tindakan nyata untuk menghadapi pendudukan Zionis “Israel” dan menegakkan hak-hak rakyat Palestina.

Sebuah laporan yang diterbitkan oleh Foreign Affairs pada hari Selasa (15/7) menampilkan artikel mendalam dari penulis Marc Lynch dan Shibley Telhami, yang membahas dorongan internasional yang kian menguat untuk mengakui Negara Palestina—gerakan yang semakin mendapat dukungan sebagai respons atas serangan brutal “Israel” di Gaza dan percepatan kolonisasi di Tepi Barat.

Artikel ini menjelaskan bagaimana konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah lama direncanakan—diselenggarakan oleh Prancis dan Arab Saudi untuk menggalang dukungan bagi kemerdekaan Palestina—terpaksa ditunda setelah Zionis “Israel” melancarkan serangan udara terhadap Iran, yang kemudian memicu perang 12 hari dan diikuti keterlibatan cepat Amerika Serikat. Eskalasi ini memaksa penundaan konferensi yang sedianya bertujuan menghidupkan kembali solusi dua negara sesuai dengan Inisiatif Perdamaian Arab 2002.

Meski terjadi penundaan, seruan untuk pengakuan terhadap Palestina terus menguat. Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan kembali komitmen negaranya:
“Penundaan ini tidak akan melemahkan tekad kami untuk terus maju dalam implementasi solusi dua negara... Dalam situasi apa pun, saya telah menyatakan tekad saya untuk mengakui negara Palestina.”

Sebaliknya, baik rezim Zionis “Israel” maupun pemerintahan Trump bekerja keras untuk menghalangi langkah tersebut. Sebuah kabel dari Departemen Luar Negeri AS, seperti dilaporkan oleh Reuters, menginstruksikan para diplomat agar mencegah negara lain ikut serta dalam konferensi:

“Amerika Serikat menentang langkah apa pun yang secara sepihak mengakui negara Palestina hipotetis, karena hal itu menambah hambatan hukum dan politik yang signifikan terhadap resolusi akhir konflik dan dapat memaksa Israel saat berperang, dengan demikian mendukung musuh-musuhnya.”

Pernyataan yang lebih terang-terangan datang dari Duta Besar AS untuk Zionis "Israel" Mike Huckabee, yang tidak hanya menolak pengakuan dini, tetapi juga mempertanyakan hak rakyat Palestina atas negara mereka sendiri.
“Kecuali terjadi perubahan signifikan dalam budaya mereka, tidak ada ruang untuk itu,” ujarnya.

Dalam pernyataan bernada rasis, ia bahkan menyarankan bahwa jika suatu saat negara Palestina benar-benar terbentuk, seharusnya dibentuk di negara Muslim lain, bukan dari wilayah yang saat ini diduduki “Israel” secara ilegal menurut hukum internasional.

Pengakuan tanpa Keadilan

Dalam laporannya, Lynch dan Telhami menggambarkan realitas yang suram di lapangan. Mereka menilai bahwa perang “Israel” terhadap Gaza sedang membuka jalan menuju pendudukan ulang secara penuh dan bahkan depopulasi wilayah tersebut, sementara pemukim ilegal di Tepi Barat, yang didukung militer Zionis “Israel”, secara brutal mengusir warga Palestina dan mempersiapkan aneksasi de facto. Para pejabat “Israel”, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, telah berulang kali menyatakan penolakan mereka terhadap negara Palestina.

Penulis mengutip laporan bahwa “grand bargain” yang diusulkan Trump antara “Israel” dan rezim-rezim Arab sama sekali tidak menyebutkan kedaulatan Palestina.

Namun, di tengah meningkatnya kemarahan global atas kehancuran di Gaza, momentum untuk pengakuan Palestina terus tumbuh. Lynch dan Telhami mencatat bahwa pendekatan transaksional Trump dalam kebijakan luar negeri mungkin membuatnya lebih mudah menerima langkah simbolik seperti mengakui negara Palestina—bukan atas dasar prinsip, tetapi sebagai alat tawar-menawar dengan monarki Teluk atau untuk menekan biaya besar dari perang “Israel” yang sudah menghabiskan lebih dari $22 miliar dana AS.

Namun, mereka mengingatkan bahwa pengakuan semata tidak cukup jika tidak diiringi langkah nyata:
“Pengakuan tidak boleh menjadi tujuan akhir,” tulis mereka. “Jika banyak negara mengakui Palestina tetapi gagal menghadapi realitas dominasi ‘Israel’ yang terus meningkat di wilayah pendudukan, maka pengakuan itu bisa menjadi kontraproduktif secara serius.”

Simbolisme Pengakuan

Penulis mengingatkan bahwa pada tahun 2012, Palestina diberikan status pengamat non-voting di Majelis Umum PBB—langkah yang memungkinkan mereka mengakses institusi-institusi seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Baru-baru ini, Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan bahwa pendudukan “Israel” yang berkelanjutan adalah ilegal dan menuntut agar pendudukan tersebut dihentikan. Namun, meskipun secara simbolis penting, keputusan-keputusan ini belum memberikan perlindungan nyata atau keadilan bagi rakyat Palestina.

Pengakuan oleh negara-negara Barat yang kuat—terutama di Eropa—akan menjadi pukulan besar bagi perlindungan diplomatik global yang selama ini dinikmati “Israel”, yang melindunginya dari akuntabilitas atas sistem apartheid-nya. Ini juga akan mengangkat kembali posisi diplomasi Palestina, yang telah terpinggirkan setelah serangkaian perjanjian normalisasi antara negara-negara Arab dan “Israel”.

Bagi Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman, mengaitkan pengakuan ini dengan Inisiatif Perdamaian Arab akan membantu memulihkan kredibilitas kawasan, terutama setelah kemarahan publik di dunia Arab terhadap kejahatan perang “Israel” yang terus berlanjut.

Namun, momentum baru ini dibayangi oleh kenyataan yang suram. Ketika para pejabat “Israel” berlomba memperluas permukiman dan memperkuat sistem apartheid, hanya sedikit rakyat Palestina—atau pengamat luar—yang masih percaya bahwa solusi dua negara benar-benar masih dapat diwujudkan. Lynch dan Telhami mengutip pernyataan Duta Besar Zionis "Israel" untuk Inggris, Tzipi Hotovely:
“Solusi dua negara sudah selesai.” [IT/r]