Pemerintahan Netanyahu Runtuh setelah UTJ Mengundurkan Diri Akibat Pengkhianatan Wajib Militer

Koalisi berkuasa Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu berada di ambang kehancuran setelah partai ultra-Ortodoks United Torah Judaism (UTJ) mengundurkan diri sebagai protes atas kebijakan wajib militer. Hal ini mengungkap keretakan yang mendalam di dalam tubuh politik seiring perang genosida rezim Zionis di Gaza memasuki bulan ke-21.

Senin (14/7) malam, enam anggota parlemen UTJ mengajukan pengunduran diri mereka dari kementerian pemerintah dan komite parlemen, menuduh Netanyahu mengkhianati janji lama untuk melindungi santri dari wajib militer. "Dia melanggar perjanjian," kata pejabat partai, merujuk pada kegagalan Netanyahu meloloskan undang-undang yang menjamin pengecualian bagi siswa yeshiva setelah Mahkamah Agung Zionis "Israel" membatalkan perjanjian sebelumnya.

Pengunduran diri tersebut, yang akan berlaku efektif dalam 48 jam, memangkas koalisi Netanyahu menjadi mayoritas tipis 61 kursi di Knesset. Jika partai Shas yang bersekutu mengikuti jejak UTJ, seperti yang telah diancamkan, Netanyahu dapat kehilangan mayoritas parlemen, di saat modal politiknya sedang terkikis dengan cepat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Perpecahan Gencatan Senjata

Perpecahan politik ini terjadi ketika Netanyahu menghadapi perlawanan dari dalam blok sayap kanannya atas negosiasi gencatan senjata yang sedang berlangsung dengan Hamas di Qatar. Sementara menteri ekstremis seperti Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich menuntut kelanjutan perang, Netanyahu tampaknya condong ke arah penghentian sementara agresi. Gencatan senjata 60 hari yang diusulkan akan memungkinkan pembebasan separuh tawanan Israel yang tersisa dan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza yang masih hancur.

"Begitu kesepakatan yang tepat diajukan, perdana menteri akan dapat meloloskannya," kata Topaz Luk, ajudan dekat Netanyahu, dalam sebuah wawancara dengan Radio Angkatan Darat, menggarisbawahi bahwa Netanyahu masih memiliki cukup suara kabinet untuk mengesampingkan keberatan garis keras.

Kekacauan politik internal terjadi dengan latar belakang kehancuran yang tak terbayangkan di Gaza. Sejak 7 Oktober 2023, rezim pendudukan telah merespons dengan serangan udara, pengepungan, dan invasi darat yang gencar, menewaskan lebih dari 58.000 warga Palestina, menggusur seluruh penduduk, dan menargetkan rumah sakit, sekolah, dan kamp pengungsi. Infrastruktur Gaza telah hancur, dan penduduknya kini menghadapi kelaparan dan penyakit di bawah blokade.

Di antara pasukan pendudukan, meningkatnya jumlah korban militer, dengan hampir 450 tentara Zionis Israel tewas, telah memicu reaksi publik yang semakin besar. Ketegangan meningkat terkait wajib militer, karena kaum ultra-Ortodoks, yang telah lama dikecualikan melalui perjanjian politik, kini menghadapi tekanan yang semakin besar untuk bertugas, sebuah tuntutan yang terus mereka tolak atas dasar agama. Sementara itu, banyak warga Zionis Israel sekuler, yang menyaksikan anak-anak mereka gugur dalam perang agresi, tidak lagi bersedia menerima pengecualian ini.

Dengan Knesset yang akan reses pada akhir Juli, Netanyahu memiliki waktu singkat untuk menstabilkan koalisinya yang runtuh. Namun, perlawanan yang semakin besar, dari para pejuang Gaza hingga retakan di blok penguasa, menandakan semakin terurainya kendali politik Zionis.[IT/r]