Timur Tengah Pasca Iran ala Israel dan AS

Xavier Villar dalam artikel yang dimuat Tehran Times pada hari Rabu menulis: 

Amos Yadlin, pensiunan jenderal Angkatan Udara Israel dan mantan kepala intelijen militer, adalah contoh sempurna dari apa yang disebut oleh cendekiawan Sahar Ghumkor sebagai "prajurit yang berubah menjadi cendekiawan": mantan tokoh militer yang membawa mentalitas medan perang mereka ke dalam ruang politik atau intelektual, melestarikan epistemologi yang berakar pada konflik dan sekuritisasi. Pandangan reduksionis ini—tipikal aparat militer yang menopang rezim pendudukan—sangat membentuk interpretasi Yadlin tentang kawasan tersebut, terutama ketika menyangkut Iran, yang ia gambarkan sebagai musuh bebuyutan yang tak terdamaikan.

Namun, isu ini lebih dari sekadar analisis yang cacat. Pandangan dunianya mengkristalkan pola pikir yang terobsesi dengan keamanan, yang merupakan ciri khas negara yang kebijakan luar negerinya bertumpu pada dominasi dan perampasan, dengan dalih bela diri yang terus-menerus. Dalam kerangka ini, kawasan tersebut tidak dipandang sebagai ruang yang dihuni oleh masyarakat dengan hak-hak yang sah, melainkan sebagai papan catur untuk perebutan kekuasaan, di mana hegemoni Israel dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan setiap aktor yang menentangnya harus dinetralisir.

Hantu Kedaulatan
Poros sentral wacana Yadlin, meskipun tidak pernah dinyatakan secara eksplisit, adalah penolakan terhadap kedaulatan regional. Usulannya untuk "tatanan baru di Timur Tengah" tidak bertujuan untuk stabilitas kolektif, melainkan untuk perancangan ulang strategis yang mengutamakan kepentingan Israel dan Barat—terutama Amerika Serikat. Dalam skema ini, tidak ada ruang bagi pengakuan yang berarti atas hak-hak masyarakat dan negara di kawasan untuk menjalankan kedaulatan atau mempertahankan integritas teritorial mereka dari campur tangan eksternal.

Israel, melalui narasi resmi dan tindakan militernya, menampilkan dirinya sebagai aktor utama dalam delegitimasi sistematis kedaulatan negara-negara seperti Suriah dan Lebanon. Delegitimasi ini didukung oleh propaganda, doktrin perang preemptif, dan praktik intervensi unilateral yang berulang. Apa yang dibingkai sebagai kebutuhan defensif sebenarnya adalah kebijakan destabilisasi regional yang bertujuan untuk memperkuat kendali strategis Israel.

Yadlin mengabaikan fakta bahwa, bagi jutaan orang di kawasan itu, kedaulatan bukanlah konsep abstrak, melainkan masalah kelangsungan hidup dan martabat. Dalam konteks yang ditandai oleh sanksi, blokade, dan kampanye militer, hak untuk menentukan nasib sendiri memiliki nilai politik dan emosional yang sangat besar. Namun, artikelnya melanjutkan premis bahwa masyarakat Asia Barat secara pasif menerima definisi "keamanan" yang dipaksakan oleh Tel Aviv atau Washington—sebuah gagasan yang tidak hanya tidak adil tetapi juga secara fundamental mendestabilisasi.

Israel sebagai agen penghancur regional
Gagasan "Timur Tengah pasca-Iran" tidak menandakan adanya resolusi konflik yang nyata. Sebaliknya, hal ini menyiratkan pendalaman strategi penghancuran Israel yang telah lama dijalankan. Yadlin tidak berusaha menyembunyikan antusiasmenya terhadap kampanye militer dan operasi rahasia yang, menurutnya, menciptakan "peluang" untuk memperluas proyeksi Israel di seluruh kawasan. Namun, tindakan-tindakan ini, alih-alih mendorong perdamaian, justru secara langsung melemahkan kedaulatan negara-negara seperti Iran, Suriah, Lebanon, dan Palestina.

Selama beberapa dekade terakhir, Israel telah mengebom infrastruktur sipil dan militer, memberlakukan blokade yang mencekik—terutama di Gaza, tempat lebih dari 56.000 orang tewas—dan menjalankan kebijakan pendudukan teritorial yang sistematis. Praktik-praktik ini, yang dibenarkan dengan kedok "keamanan", hanya memperkokoh lanskap fragmentasi dan kekerasan kronis.

Bahkan mitra-mitra yang secara historis dekat—seperti Mesir atau beberapa negara Teluk Persia—mulai menunjukkan ketidakpercayaan yang semakin besar terhadap Israel yang bertindak di luar pengawasan internasional yang berarti. Keterasingan yang semakin meningkat ini sebagian besar disebabkan oleh penolakan Israel untuk mengakui hak fundamental yang esensial bagi setiap proses perdamaian: kedaulatan sah rakyat Palestina dan negara-negara tetangga mereka di kawasan tersebut.

Iran: Mempertahankan Kedaulatan dari Agresi
Berlawanan dengan logika penghancuran ini, Iran berdiri sebagai aktor yang telah, selama beberapa dekade, menegaskan haknya untuk mempertahankan kedaulatan. Kebijakan regionalnya tidak dapat dipahami di luar konteks upaya destabilisasi yang terus-menerus dihadapinya: sanksi, sabotase, operasi rahasia, dan bahkan upaya 'pergantian rezim' yang didukung eksternal.

Yadlin menggambarkan Iran sebagai kekuatan yang mendestabilisasi, tetapi interpretasi ini menghapus konteks fundamental: Iran telah dipaksa untuk mengembangkan aliansi dan kemampuan pertahanan dalam menanggapi ancaman nyata yang berkelanjutan. Membangun keseimbangan strategis dalam menghadapi tekanan Israel dan AS, dalam hal ini, merupakan tindakan pembelaan diri yang sah—bukan agresi ekspansionis.

Baik dalam wacana politik maupun inisiatif diplomatiknya, Iran secara konsisten menekankan perlunya menghormati kedaulatan semua negara sebagai fondasi yang tak tergoyahkan bagi koeksistensi regional. Visinya, alih-alih mengejar hegemoni, justru mengarah pada rekonfigurasi tatanan regional yang didasarkan pada rasa saling menghormati dan penentuan nasib sendiri.

Janji Palsu Stabilitas
Wacana Israel, sebagaimana diwujudkan oleh Yadlin, menegaskan bahwa stabilitas regional bergantung pada netralisasi Iran. Namun, "stabilitas" yang ditawarkan hanyalah "perdamaian" yang dipaksakan, yang dibangun di atas asimetri permanen, ketakutan struktural, dan kendali militer. Dalam kerangka ini, konflik dinaturalisasi, dan pendudukan disajikan sebagai langkah pertahanan yang diperlukan.

Yang menarik, artikel Yadlin tidak menyebutkan gencatan senjata. Kelalaian ini bukanlah kelalaian editorial—melainkan pernyataan politik. Ini menandakan bahwa perang tanpa akhir tetap menjadi kerangka kerja yang disukai, dan bahwa kekuatan unilateral terus menjadi instrumen utama kebijakan luar negeri Israel.

Pada saat yang sama, penyangkalan ini menutupi kekhawatiran yang lebih dalam: terkikisnya mitos kekebalan militer Israel secara bertahap. Konfrontasi baru-baru ini dengan Iran dan aktor regional lainnya telah mengungkap batas-batas kekuatan militer Israel. Narasi supremasi absolut, yang selama beberapa dekade telah mendasari agresi strategis Israel, mulai retak. Menolak gagasan gencatan senjata juga merupakan penolakan untuk menghadapi kenyataan yang tidak mengenakkan: perang abadi tidak lagi menjamin hegemoni.

Kedaulatan sebagai fondasi perdamaian
Asia Barat tidak akan bergerak menuju perdamaian abadi selama narasi yang mengingkari kedaulatan rakyatnya masih berlaku, dan selama kekuatan tetap menjadi alat pemaksaan yang dominan. Setiap analisis strategis yang serius tentang masa depan kawasan harus dimulai dengan prinsip dasar: pengakuan hak semua aktor untuk menentukan nasib sendiri—tanpa pengecualian atau hierarki.

Jalan menuju stabilitas sejati bukanlah eksklusi atau fragmentasi, melainkan pemulihan kedaulatan, pertahanan integritas teritorial, dan promosi dialog inklusif yang menyuarakan mereka yang secara historis dibungkam.

Dalam konteks ini, Iran dan sekutunya memainkan peran sentral dengan mempertahankan model regional yang berlandaskan otonomi dan koeksistensi—bukan kepatuhan atau intervensi eksternal. Hanya ketika kedaulatan tidak lagi dipandang sebagai ancaman, dan mulai diakui sebagai hak bersama, siklus kekerasan akan mulai berakhir—dan kemungkinan nyata perdamaian yang adil dan abadi pun muncul.[IT/AR]