Media Israel: Rencana Gencatan Senjata Baru Ubah Ketentuan Penarikan Pasukan dan Pertukaran Tahanan

Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat telah mengajukan proposal gencatan senjata terbaru kepada Hamas dan pihak pendudukan Zionis Israel, menurut laporan rinci yang disampaikan oleh Channel 12 Israel pada Rabu. Kerangka yang diperbarui ini bertujuan menghidupkan kembali negosiasi yang terhenti dan mencapai kesepakatan menyeluruh yang mencakup gencatan senjata sementara, pertukaran tawanan, dan pengurangan kehadiran militer di Jalur Gaza.

Laporan tersebut mengidentifikasi dua perubahan utama dalam rancangan terbaru: penyesuaian terhadap cakupan penarikan militer Israel dan sedikit modifikasi dalam formula pertukaran tahanan, yang selama ini menjadi poin negosiasi penting.

Proposal ini menetapkan periode gencatan senjata selama 60 hari, di mana Hamas akan membebaskan 10 tawanan Israel yang masih hidup dan menyerahkan 18 jenazah. Sebagai imbalannya, "Israel" akan membebaskan sejumlah tahanan Palestina dan memperbolehkan peningkatan signifikan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Meskipun rasio pertukaran sebagian besar tetap sama, versi baru memperkenalkan beberapa perubahan kecil. Draf sebelumnya menyebutkan pembebasan 125 warga Palestina yang menjalani hukuman seumur hidup dan 1.111 tahanan lainnya yang ditangkap setelah 7 Oktober. Seorang pejabat Israel yang tak disebutkan namanya, dikutip oleh Channel 12, menyatakan bahwa “perubahan ini tidak diharapkan akan menggagalkan pembicaraan,” namun poin kunci yang kini diperdebatkan adalah negosiasi atas daftar nama yang tepat.

Penarikan Pasukan IOF
Salah satu perkembangan paling signifikan menyangkut perubahan posisi militer Israel di Gaza selatan. Sebelumnya, Zionis "Israel" bersikeras mempertahankan kontrol atas zona selebar 5 kilometer di utara Koridor Philadelphi, yang berbatasan langsung dengan Mesir.

Namun, dalam proposal terbaru, angka itu dikurangi menjadi hanya 1,5 kilometer—sebuah langkah yang, menurut Channel 12, “sangat mendekati tuntutan Hamas” agar pasukan Israel kembali ke posisi sebelum Maret 2025.

Sumber-sumber Israel juga mengindikasikan adanya kesediaan untuk membatasi kehadiran militer mereka di sepanjang perbatasan Gaza hanya dalam bentuk “zona penyangga” selebar 1 kilometer—langkah kompromi lain yang semakin mendekati posisi Hamas.

Poin Krusial: Mekanisme Bantuan Kemanusiaan
Meskipun terdapat kemajuan dalam isu militer dan tahanan, mekanisme distribusi bantuan kemanusiaan masih menjadi sumber perselisihan. Channel 12 melaporkan bahwa Hamas menolak penggunaan dana kemanusiaan yang saat ini didukung oleh AS dan Israel, dengan alasan kurangnya netralitas dan transparansi.

Sebagai tanggapan, jalur negosiasi paralel telah dibuka di Mesir, dengan pembahasan mengenai kemungkinan Kairo mengambil peran sentral dalam koordinasi dan distribusi bantuan selama periode gencatan senjata.

Ke depan, perhatian tertuju pada Doha, di mana Perdana Menteri Qatar dijadwalkan bertemu dengan pimpinan Hamas pada hari Sabtu untuk mengamankan persetujuan atas kerangka kerja yang diperbarui ini.

Seorang sumber yang dekat dengan proses negosiasi mengatakan kepada Channel 12: "Para mediator Qatar percaya bahwa fleksibilitas Israel dalam isu penarikan pasukan dapat membuka pintu bagi tercapainya kesepakatan." Namun, sumber tersebut juga memperingatkan bahwa Hamas diperkirakan akan mengajukan sejumlah catatan dan keberatan, meskipun hal itu tidak dianggap sebagai penghalang besar.

Eksklusif: Ketangguhan Perlawanan Bentuk Arah Negosiasi dengan Zionis ‘Israel’
Dalam catatan terkait, Hani al-Dali, analis urusan perlawanan untuk Al Mayadeen, menyatakan pada Minggu lalu bahwa keteguhan dan ketidaksediaan Perlawanan Palestina untuk menerima kerangka kerja Israel telah membentuk jalannya negosiasi.

Al-Dali menekankan bahwa keteguhan Perlawanan Palestina dan keberlanjutan operasi di medan tempur telah memaksa Zionis "Israel" untuk mempertimbangkan ulang rencana penarikan pasukan yang sebelumnya diajukan dalam negosiasi, di mana Zionis Israel ingin mempertahankan kehadiran militer di sebagian wilayah Gaza.

Ia juga mencatat bahwa operasi-operasi berdampak tinggi yang dilakukan di lapangan—seperti gambar yang tersebar luas tentang seorang pejuang Perlawanan yang menanam bahan peledak di dalam tank Israel—telah memberikan tekanan besar terhadap militer Zionis Israel. Operasi semacam ini menyampaikan pesan yang jelas kepada kepemimpinan politik dan publik bahwa tentara Israel tidak mampu mencapai tujuannya di Gaza, mengingat kelelahan dan merosotnya moral pasukan.

Sikap Perlawanan Palestina atas Kesepakatan Gencatan Senjata
Mengenai posisi Perlawanan Palestina dalam negosiasi gencatan senjata, al-Dali menyatakan bahwa mereka telah menegaskan tidak akan ada pembahasan mengenai isu tawanan kecuali tiga syarat utama dipenuhi: penarikan penuh pasukan Zionis Israel dari Gaza, masuknya bantuan sesuai protokol kemanusiaan yang disepakati pada Januari, dan jaminan yang jelas untuk menghentikan agresi terhadap Gaza, dengan kelanjutan negosiasi pasca 60 hari tanpa dimulainya kembali serangan.

Analis urusan Perlawanan ini menekankan bahwa Hamas secara tegas menyatakan: negosiasi tidak dapat dilakukan berdasarkan peta yang mencakup keberadaan pasukan Israel di sebagian wilayah Gaza atau pengusiran paksa penduduk Rafah, baik ke utara maupun ke luar wilayah Gaza.

Al-Dali menambahkan bahwa kebocoran peta-peta ini telah memicu frustrasi di kalangan Zionis Israel dan AS, karena mengungkap niat sebenarnya Netanyahu: menghindari penarikan bermakna sambil berupaya mendapatkan kesepakatan pertukaran tawanan tanpa memberikan konsesi politik yang substansial—sikap yang kini terbuka lebar di hadapan para mediator.

Ia menyimpulkan bahwa Perlawanan Palestina menganggap peta tanggal 17 Januari sebagai satu-satunya kerangka kerja yang dapat diterima dalam negosiasi, dan menegaskan bahwa setiap upaya untuk memperkenalkan peta baru yang tidak menjamin penarikan penuh dan gencatan senjata permanen akan ditolak secara tegas dan tidak memiliki peluang untuk disetujui.[IT/r]