Kecaman Meluas atas Rencana Permukiman E1 Smotrich

Saat negara-negara Barat bersiap mengakui Negara Palestina pada bulan September, pemerintah Zionis “Israel” justru melanjutkan rencana untuk memperluas pendudukan di Tepi Barat, sehingga menjadikan pembentukan negara Palestina sebagai sesuatu yang mustahil.

Menteri Keuangan Zionis “Israel”, Bezalel Smotrich, secara resmi telah memajukan proyek permukiman E1 yang kontroversial, sebuah rencana pembangunan yang telah lama tertunda dan kini mengancam untuk mengubah lanskap geografis dan politik wilayah pendudukan Tepi Barat secara permanen.

Rencana ini mencakup pembangunan lebih dari 3.400 unit permukiman yang menghubungkan permukiman ilegal "Ma'ale Adumim" dengan Al-Quds yang diduduki, yang secara efektif akan memutus Tepi Barat menjadi dua bagian dan menghalangi kemungkinan terbentuknya negara Palestina yang berdaulat dan berkesinambungan.

E1, atau "East 1", adalah kawasan seluas 12 kilometer persegi yang terletak antara Al-Quds yang diduduki dan permukiman Zionis “Israel” Ma'ale Adumim. Selama bertahun-tahun, proyek ini dibekukan karena adanya penolakan keras dari komunitas internasional, mengingat dampaknya yang sangat besar terhadap upaya pendirian negara Palestina dan pelanggaran terhadap hukum internasional. Mahkamah Internasional (ICJ) dalam putusannya tahun 2024 menyatakan bahwa seluruh aktivitas permukiman di Tepi Barat dan Al-Quds Timur melanggar Konvensi Jenewa Keempat.

Smotrich tidak menyembunyikan motif di balik rencana ini. Ia menyatakan, “Ini akan mengubur gagasan negara Palestina,” dan menyebutnya sebagai “paku terakhir di peti mati” bagi ide pembentukan negara Palestina. Ia menegaskan bahwa rencana ini dikembangkan sepenuhnya dengan koordinasi bersama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan didukung oleh Amerika Serikat.

Pengumuman Smotrich mengenai dimulainya pembangunan permukiman E1 memicu kemarahan luas di Palestina dan komunitas internasional.

Kecaman dari Palestina
Juru bicara Presiden Palestina, Nabil Abu Rudeineh, mengecam langkah Smotrich dan menegaskan bahwa seluruh aktivitas permukiman ilegal menurut hukum internasional. Ia memperingatkan bahwa rencana ini, ditambah dengan kampanye genosida yang terus berlangsung, hanya akan memicu ketidakstabilan yang lebih besar. Abu Rudeineh juga menghubungkan langsung kebijakan ekspansionis ini dengan pernyataan terbaru Netanyahu mengenai ide "Israel Raya".

Hamas: Rencana Kolonial dan Pembersihan Etnis
Hamas memperingatkan bahwa rencana Smotrich bertujuan untuk mengisolasi Al-Quds dari lingkungan Palestina dan menghalangi terbentuknya negara Palestina di masa depan. Mereka menyebut langkah ini sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengusir warga Palestina dan mencaplok tanah mereka di bawah agenda Zionis fasis. Hamas menyebut proyek ini sebagai alat genosida dan menyerukan seluruh faksi Palestina untuk bersatu dalam perlawanan.

PFLP: Proyek Zionis Talmudik untuk Menghapus Palestina
Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) menyebut proyek E1 sebagai deklarasi perang terhadap wilayah Palestina. Mereka menegaskan bahwa pemerintahan Netanyahu sepenuhnya menganut ideologi Zionisme religius ekstrem dan sedang menjalankan agenda aneksasi serta pemindahan paksa. PFLP menyerukan kepada kepemimpinan Palestina untuk meninggalkan ketergantungan pada negosiasi dan mengadopsi strategi perlawanan nasional yang terpadu.

DFLP: Netanyahu Menunjukkan Wajah Asli Proyek Zionis
Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina (DFLP) mengecam pernyataan Netanyahu, termasuk pidatonya di PBB yang menghilangkan Tepi Barat dari peta. Mereka menilai ini sebagai konfirmasi atas rencana untuk menyelesaikan pendudukan dan menganeksasi seluruh tanah Palestina. DFLP menyatakan bahwa perlawanan di Gaza telah mendorong pengakuan internasional terhadap Palestina dan menolak seruan untuk melucuti senjata sebagai bentuk penyerahan diri terhadap pendudukan. Mereka juga menyerukan penguatan perlawanan rakyat untuk menghadapi proses aneksasi yang sedang berlangsung.

Komite Perlawanan: Seruan untuk Intifada
Komite Perlawanan di Palestina menyebut rencana Smotrich sebagai cetak biru kolonial yang dirancang untuk mendatangkan satu juta pemukim baru, menyita ribuan dunum tanah, dan menghapus setiap kemungkinan kedaulatan Palestina. Mereka menyerukan kepada rakyat Palestina di Tepi Barat, Al-Quds, dan wilayah 1948 untuk melancarkan pemberontakan besar-besaran guna menggagalkan ambisi Zionis dan mempertahankan tanah air mereka.

Yordania Mengecam
Kementerian Luar Negeri Yordania mengeluarkan kecaman keras terhadap rencana tersebut dan menyebutnya sebagai serangan terang-terangan terhadap hak-hak rakyat Palestina dan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Juru bicara Sufyan Al-Qudah menegaskan penolakan tegas Yordania terhadap kontrol Zionis “Israel” atas tanah pendudukan dan menekankan bahwa rencana tersebut membahayakan perdamaian regional dan solusi dua negara.

Komisi Eropa Mengecam
Komisi Eropa juga menyatakan penolakannya, menyebut bahwa aneksasi sebagian wilayah Tepi Barat oleh Zionis “Israel” adalah ilegal menurut hukum internasional. Seorang juru bicara menegaskan kembali posisi tegas Uni Eropa menentang pengusiran dan pemindahan warga Palestina, serta menekankan bahwa langkah-langkah tersebut membahayakan prospek perdamaian dan solusi dua negara yang layak. Komisi Eropa mendesak Zionis “Israel” untuk segera menghentikan seluruh aktivitas permukiman.

Hukum Internasional dan Rencana E1
Proyek permukiman E1 terus menuai kecaman dari dunia internasional. Mahkamah Internasional secara tegas menyatakan bahwa semua permukiman di wilayah pendudukan adalah ilegal. Proyek ini dipandang oleh para ahli hukum, diplomat, dan kelompok hak asasi manusia sebagai pukulan telak terhadap solusi dua negara dan alat untuk mengubah demografi secara paksa.

Namun demikian, Zionis “Israel” tetap melaju, diperkuat oleh dukungan AS dan konsensus politik internal. Di tengah eskalasi situasi, perlawanan Palestina—baik institusional maupun akar rumput—tetap teguh dalam penolakannya, dan menyebut proyek E1 sebagai ancaman eksistensial terhadap perjuangan nasional Palestina.[IT/r]