Islam Times - Putusan Pengadilan Memungkinkan Trump Menahan Miliaran Dolar Bantuan Luar Negeri Meskipun Telah Disetujui Kongres

Putusan Pengadilan Memungkinkan Trump Menahan Miliaran Dolar Bantuan Luar Negeri Meskipun Telah Disetujui Kongres

IslamTimes - Pengadilan banding AS telah memutuskan bahwa pemerintahan Trump dapat memblokir miliaran dolar bantuan luar negeri yang telah disetujui Kongres untuk tahun fiskal ini. Hal ini menandai kemenangan signifikan bagi upaya Presiden Donald Trump untuk mengurangi bantuan luar negeri dan merombak kebijakan luar negeri AS di bawah agenda "America First"-nya.

Dalam keputusan 2-1 pada hari Rabu (13/8), Pengadilan Banding Sirkuit DC membatalkan putusan pengadilan yang lebih rendah yang menyatakan bahwa penolakan pemerintah untuk mencairkan dana tersebut melanggar pemisahan kekuasaan konstitusional.

Panel menyimpulkan bahwa lembaga nirlaba dan bisnis yang menentang pembekuan tersebut tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut, meskipun hal tersebut masih belum tuntas, yaitu pertanyaan apakah penyitaan dana oleh presiden konstitusional.

Kasus ini berpusat pada dana yang dialokasikan Kongres untuk proyek-proyek kemanusiaan seperti pencegahan malaria, gizi anak, dan perawatan pascapersalinan. Para kritikus mengatakan pemotongan dana Trump telah menciptakan krisis global, merampas populasi rentan dari bantuan yang menyelamatkan jiwa.

Pemerintah telah membela pembekuan tersebut sebagai bagian dari kewenangannya untuk memastikan pengeluaran luar negeri selaras dengan prioritas kebijakannya, termasuk menggabungkan Badan Pembangunan Internasional AS ke dalam Departemen Luar Negeri.

Hakim Karen LeCraft Henderson, bersama dengan Hakim Greg Katsas yang ditunjuk Trump, menulis bahwa hanya Pengawas Keuangan Umum AS yang dapat menentang keputusan penyitaan berdasarkan hukum yang berlaku.

Hakim Florence Pan menentang keras, memperingatkan bahwa putusan tersebut mengabaikan "implikasi serius" terhadap supremasi hukum dan keseimbangan kekuasaan antara Kongres dan cabang eksekutif.

Lembaga nirlaba tersebut dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali di hadapan pengadilan banding penuh. Tanpa perintah pengadilan lebih lanjut, penerima hibah berisiko kehilangan dana sepenuhnya jika mereka tetap tidak berkewajiban hingga batas waktu tahun fiskal 30 September.[IT/r]