Arab Saudi Desak Dewan Keamanan PBB Hentikan 'Kebijakan Agresif' Israel di Gaza di tengah Rencana Penggusuran

Kementerian luar negeri kerajaan tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa penggusuran tersebut merupakan "pelanggaran mencolok terhadap hukum, prinsip, dan standar kemanusiaan paling dasar internasional."
 
Zionis Israel terus maju dengan rencana untuk menduduki seluruh Jalur Gaza, dimulai dengan Kota Gaza, kota terbesar di wilayah tersebut.
 
Serangan yang sedang berlangsung di Kota Gaza mengancam akan menggusur hampir satu juta warga Palestina, hampir setengah dari populasi wilayah tersebut.
 
Meskipun ada perintah evakuasi paksa dari Zionis Israel, banyak keluarga pengungsi masih terjebak di kota tersebut.
 
Kementerian luar negeri Saudi menggarisbawahi "perlunya komunitas internasional, terutama anggota tetap Dewan Keamanan PBB, untuk turun tangan guna menghentikan kebijakan agresif Zionis Israel terhadap rakyat Palestina dan tanah mereka."
 
Negara itu juga kembali menyerukan pertanggungjawaban Zionis Israel atas "genosida dan pelanggaran berat terhadap warga sipil."
 
Netanyahu mengatakan dalam sebuah wawancara dengan saluran Telegram Israel bahwa terdapat "berbagai rencana untuk membangun kembali Gaza," dengan mengklaim bahwa "separuh penduduk ingin meninggalkan Gaza" dan bahwa rencananya "bukanlah pengusiran massal."
 
"Saya bisa membuka Rafah untuk mereka, tetapi akan segera ditutup oleh Mesir," ujarnya lebih lanjut.
 
Mesir dan Qatar mengecam pernyataan Netanyahu tentang pengusiran Kementerian Luar Negeri Mesir mengatakan, dalam sebuah pernyataan, bahwa pernyataan Netanyahu merupakan bagian dari "upaya berkelanjutan untuk memperpanjang eskalasi di kawasan dan melanggengkan ketidakstabilan sambil menghindari pertanggungjawaban atas pelanggaran Israel di Gaza."
 
Kementerian Mesir menegaskan kembali "penolakan tegasnya terhadap pengusiran paksa warga Palestina dari tanah mereka." Kementerian Luar Negeri Qatar juga mengecam keras pernyataan Netanyahu, menyebutnya sebagai "perpanjangan dari pendekatan pendudukan untuk melanggar hak-hak saudara-saudara Palestina."
 
“Kebijakan hukuman kolektif yang dipraktikkan oleh pendudukan terhadap Palestina … tidak akan berhasil memaksa rakyat Palestina meninggalkan tanah mereka atau merampas hak-hak sah mereka,” katanya dalam sebuah pernyataan.
 
Hal ini terjadi di tengah upaya mediasi yang sedang berlangsung yang dipimpin oleh Mesir dan Qatar, yang bertujuan untuk menengahi gencatan senjata antara Hamas dan rezim Zionis Israel serta memungkinkan akses kemanusiaan ke Gaza.
 
Sementara itu, Zionis Israel mengirim tank-tank lebih dalam ke Kota Gaza awal pekan ini, ketika Netanyahu mengadakan pertemuan yang disebut “kabinet keamanan” pada Minggu malam untuk membahas serangan baru untuk merebut wilayah tersebut.
 
Beberapa pemimpin dunia telah mengutuk rencana tersebut, dengan PBB memperingatkan bahwa hal itu dapat menyebabkan “pemindahan paksa besar-besaran” dan “lebih banyak pembunuhan.”
 
Hamas telah berjuanji akan melakukan “perlawanan sengit” terhadap serangan yang direncanakan tersebut.
 
Sejak Zionis Israel melancarkan perangnya di Gaza pada Oktober 2023, otoritas kesehatan setempat melaporkan lebih dari 64.300 warga Palestina telah tewas. [IT/r]