MenPANRB Tegaskan Komitmen RI Perkuat Pemerintahan Terbuka Kepada OECD

Ia menekankan bahwa digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan bertujuan mendekatkan layanan publik kepada rakyat, mempercepat akses, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Menurutnya, pemerintahan terbuka bukan sekadar reformasi teknis, tetapi upaya manusiawi untuk memastikan kesetaraan hak bagi seluruh warga negara dalam mengakses layanan publik.

Sebagai negara aksesi OECD, Indonesia tengah menyelaraskan reformasi tata kelola dengan standar global melalui penguatan transformasi digital dan inovasi. Pemerintah juga sedang merampungkan kerangka hukum pemerintahan digital serta membangun infrastruktur publik digital mencakup identitas, pertukaran data, dan sistem pembayaran digital.

Langkah ini diharapkan mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan partisipatif.