Al-Shaibani: Syria, Rusia dalam Pembicaraan untuk Meninjau Perjanjian Pangkalan Militer

Menteri Luar Negeri transisi Suriah, Asaad Al-Shaibani, mengumumkan pada hari Sabtu bahwa Damaskus sedang melakukan pembicaraan intensif dengan Moskow untuk menilai kembali perjanjian bilateral sebelumnya, sambil memastikan bahwa belum ada kesepakatan baru yang dicapai.

"Tidak ada kesepakatan saat ini. Kami belum mencapai kesepakatan baru. Poin utama dari setiap pembicaraan dengan Rusia adalah untuk meninjau kembali perjanjian-perjanjian lama," kata Al-Shaibani dalam wawancara dengan stasiun televisi negara Al Ikhbariya.

Ia menjelaskan bahwa pembicaraan tersebut mencakup status instalasi militer Rusia di Suriah, yang telah menjadi pusat pengaruh regional Moskow sejak intervensinya pada 2015. "Pangkalan-pangkalan Rusia di Suriah adalah subjek pembicaraan antara Damaskus dan Moskow," tambahnya.
 
Penilaian Kembali Strategis
Pengumuman ini datang tak lama setelah kunjungan Presiden sementara Ahmad al-Sharaa ke Moskow, di mana ia bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membahas masa depan kerjasama bilateral, stabilitas regional, dan peran pangkalan militer Rusia. Pertemuan tersebut menandai dimulainya apa yang oleh kedua pemerintah disebut sebagai "fase sejarah baru" dalam hubungan mereka, mencerminkan transformasi politik yang sedang berlangsung di Suriah.

Di antara fasilitas yang sedang ditinjau adalah Pangkalan Udara Hmeimim di Latakia dan Fasilitas Angkatan Laut Tartus di pantai Mediterania, aset-aset penting yang memberikan Rusia akses langsung ke laut dan kemampuan untuk menunjukkan kekuatan di seluruh Timur Tengah dan Afrika Utara. 

Dalam pernyataan sebelumnya, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan bahwa keberadaan Moskow di Suriah akan berlanjut hanya dengan persetujuan pihak berwenang Suriah. Ia juga mencatat bahwa misi Rusia berkembang dari dukungan militer menjadi fokus yang lebih luas pada keamanan dan rekonstruksi, yang sejalan dengan prioritas pasca-perang Suriah.
 
Mengkoreksi Kemitraan
Pejabat di Damaskus telah mengindikasikan bahwa kepemimpinan baru negara tersebut berupaya untuk menyeimbangkan kembali ketentuan kerjasama agar mencerminkan realitas pasca-Assad. Meskipun penarikan pasukan Rusia tidak dipertimbangkan, revisi terhadap kerangka hukum, finansial, dan operasional yang mengatur pangkalan-pangkalan Rusia dilaporkan sedang dieksplorasi.

Sumber-sumber Suriah mengatakan bahwa pemerintah transisi telah meminta jaminan bahwa Rusia tidak akan mendukung sisa-sisa rezim sebelumnya dan telah meminta bantuan Rusia dalam membangun kembali angkatan bersenjata nasional serta memulihkan infrastruktur penting. Rusia, pada gilirannya, telah menyatakan kesiapan untuk mendukung rehabilitasi jaringan energi, jalur kereta api, dan fasilitas yang awalnya dibangun selama era Soviet.
 
Implikasi Regional dan Geopolitik
Mempertahankan pijakannya di Suriah tetap menjadi vital secara strategis bagi Moskow, memastikan aksesnya ke Mediterania dan memastikan pengaruh di urusan regional. Bagi Damaskus, kerjasama Rusia yang berlanjut memberikan dukungan politik dan investasi ekonomi di tengah rekonstruksi dan pemulihan yang rapuh.

Seiring dengan intensifikasi upaya Barat untuk memperluas normalisasi antara "Israel" dan negara-negara Arab, para analis memperingatkan bahwa kehadiran Rusia yang diperkuat di Suriah dapat semakin mempersulit strategi Barat di kawasan tersebut, memperkuat posisi Moskow sebagai penyeimbang terhadap pengaruh AS dan Eropa.[IT/r]