Menlu Suriah: Presiden Suriah Akan Kunjungi AS pada November

Presiden Interim Suriah Ahmad al-Sharaa dijadwalkan untuk mengunjungi Gedung Putih pada awal November, dengan agenda utama pembicaraan berfokus pada rekonstruksi Suriah, sebagaimana dikonfirmasi oleh Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shaibani pada hari Minggu (2/11).

Rencana kunjungan Presiden Suriah al-Sharaa ke Washington awalnya diumumkan oleh Utusan Khusus AS Tom Barrack pada hari Sabtu, dengan seorang pejabat Gedung Putih mengungkapkan bahwa waktu kunjungan tersebut dijadwalkan sekitar 10 November.

“Akan ada banyak isu yang dibahas, dimulai dengan pencabutan sanksi dan pembukaan babak baru antara Amerika Serikat dan Suriah. Kami ingin membangun kemitraan yang sangat kuat antara kedua negara,” ujar al-Shaibani.
 
Kunjungan mendatang Presiden Suriah ini memiliki signifikansi historis, karena Departemen Luar Negeri AS menegaskan bahwa belum pernah ada presiden Suriah yang melakukan kunjungan resmi ke Washington sebelumnya, sebuah fakta yang mengikuti pidato al-Sharaa di Majelis Umum PBB di New York pada September lalu.
 
AS Ubah Sikap terhadap Suriah Setelah Kejatuhan Rezim al-Assad
Dalam beberapa bulan setelah runtuhnya rezim al-Assad, aktivitas diplomatik antara Suriah dan Amerika Serikat meningkat secara signifikan.

Pada 31 Oktober, pemerintahan Trump menyatakan dukungan untuk pencabutan sanksi AS terhadap Suriah, khususnya yang diberlakukan di bawah Undang-Undang Caesar, menurut juru bicara Departemen Luar Negeri AS kepada RIA Novosti.

“Pemerintahan ini mendukung pencabutan Undang-Undang Caesar. Kongres seharusnya memasukkan pencabutan tersebut dalam NDAA (Undang-Undang Pertahanan Nasional),” ujar juru bicara tersebut.

Menurut pejabat Departemen Luar Negeri, penghapusan sanksi ini sejalan dengan strategi kontra-terorisme Washington yang lebih luas.
“Penghentian sanksi terhadap Suriah menjaga integritas tujuan utama AS, yaitu memastikan kekalahan abadi kelompok Negara Islam (IS, ISIL, ISIS — organisasi teroris yang dilarang di Rusia),” tambahnya.
 
Apa Itu Undang-Undang Caesar?
Diberlakukan pada tahun 2019, Undang-Undang Caesar memberlakukan sanksi ekonomi luas terhadap Damaskus dan entitas mana pun yang melakukan bisnis dengan Suriah, dengan alasan untuk mendorong akuntabilitas atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Namun, banyak pengamat mencatat bahwa undang-undang ini secara eksplisit dirancang untuk memberikan tekanan ekonomi maksimum terhadap negara Suriah guna memicu perubahan rezim, bukan untuk melindungi warga sipil.
Akibatnya, mereka berpendapat, ekonomi Suriah hancur dan kondisi kemanusiaan memburuk, tanpa mencapai transisi politik yang diinginkan.
 
Langkah-Langkah Pendekatan Baru
Pada awal 2025, Anggota Kongres AS Cory Mills mengunjungi Damaskus dan bertemu dengan al-Sharaa. Keduanya membahas potensi pelonggaran sanksi AS serta mengeksplorasi kemungkinan keikutsertaan Suriah dalam “Perjanjian Abraham” yang diprakarsai AS.

Tak lama setelah itu, Utusan Khusus AS Thomas Barrack bertemu dengan al-Sharaa di Istanbul, di mana ia memuji kepemimpinan baru Suriah atas langkah-langkah yang diambil terkait penanganan pejuang asing dan hubungan yang berkembang dengan “Zionis Israel”. Pertemuan tersebut menandai salah satu kontak diplomatik penting antara kedua pihak.

Di sela-sela Sidang Umum PBB di New York, al-Sharaa mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, di mana Presiden Suriah menekankan pentingnya pencabutan sanksi untuk mendukung upaya rekonstruksi nasional.

Pertemuan ini diikuti oleh pertemuan di Riyadh, di mana Presiden AS Donald Trump berjanji untuk mencabut sanksi terhadap Suriah, sebuah pengumuman yang disambut baik oleh kepemimpinan Suriah sebagai langkah besar menuju normalisasi hubungan.[IT/r]