Pemilu Irak 2025: Pertarungan Sunyi antara Kedaulatan dan Hegemoni

Undang-undang pemilu yang direvisi setelah gelombang protes 2019 membawa wajah baru bagi politik Irak. Sistem proporsional Sainte-Laguë kini dikonsolidasikan menjadi hanya 18 daerah pemilihan—sebuah desain yang tampak teknokratik, tetapi pada hakikatnya menguntungkan elite politik lama dan melemahkan kandidat independen yang sempat mendominasi pada 2021.

Dengan format baru ini, setiap provinsi menjadi satu konstituensi besar, sehingga partai besar seperti State of Law (Nouri al-Maliki) dan State of Reconstruction and Development (PM Mohammed Shia al-Sudani) memiliki peluang besar untuk menyapu kursi. Hasilnya, politik Irak bergerak kembali ke tangan kelompok mapan yang lebih mudah dijinakkan oleh tekanan luar negeri.

Washington, Dompet, dan Dominasi
Amerika Serikat memainkan permainan yang jauh lebih halus daripada pendudukan bersenjata 20 tahun lalu. Kini, kekuasaan dikelola melalui instrumen ekonomi. Semua pendapatan minyak Irak — sekitar 5 miliar dolar per bulan — terlebih dahulu disimpan di Federal Reserve Bank AS sebelum ditransfer ke Baghdad. Dengan kata lain, tombol ekonomi Irak berada di tangan Washington. Penundaan kecil saja dalam transfer dolar bisa mengguncang nilai dinar dan mengacaukan pasar nasional.

Di bawah pemerintahan Donald Trump yang kembali berkuasa, Washington menghidupkan kembali doktrin “bersama kami atau melawan kami.” Irak didorong untuk menjauh dari Iran, dan segala bentuk hubungan dengan Poros Perlawanan—terutama Pasukan Mobilisasi Rakyat (PMF)—dicap sebagai ancaman. Ancaman sanksi, embargo, dan tekanan diplomatik digunakan untuk mendikte arah kebijakan Baghdad.

AS bahkan berupaya melarang PMF ikut serta dalam pemilu, menuduhnya “milisi di luar negara.” Padahal, PMF justru pilar utama keamanan Irak ketika ISIS menghancurkan Mosul dan sepertiga negara nyaris runtuh.

Pemilu sebagai Medan Tempur Strategis
Dalam konteks itu, pemilu 2025 bukan sekadar penentuan kursi parlemen, melainkan arena politik yang menentukan arah geopolitik Irak. Jika blok anti-perlawanan menang, maka tekanan parlemen terhadap PMF dan kelompok-kelompok pro-Resistance akan meningkat tajam. Itu berarti poros perlawanan dari Teheran hingga Beirut akan kehilangan simpul vitalnya di Baghdad.

Sebaliknya, kemenangan kubu yang dekat dengan PMF dan SCF (Shiite Coordination Framework) akan mempertahankan jalur strategis Teheran–Baghdad–Damaskus–Beirut, yang selama ini menjadi tulang punggung politik anti-hegemoni di Asia Barat.

Dengan kata lain, pemilu Irak adalah referendum terselubung antara kemerdekaan politik dan ketundukan geopolitik.

Uang Asing dan Perang Sunyi
Biaya pemilu tahun ini mencapai rekor 9 miliar dolar AS — angka yang mencerminkan bukan hanya tingginya biaya politik, tapi juga arus dana asing yang membanjiri Irak. Beberapa laporan menunjukkan adanya campur tangan finansial dari AS, UEA, dan Qatar untuk mendanai kampanye kandidat tertentu.

Uang bukan lagi sekadar alat kampanye; ia menjadi instrumen kolonialisme gaya baru, yang memindahkan kedaulatan dari rakyat ke rekening. Melalui pembelian suara dan kooptasi tokoh suku, kekuatan asing membangun jejaring pengaruh yang menjangkau akar masyarakat.

Antara Konstruksi dan Kooptasi
Perdana Menteri Mohammed Shia al-Sudani, yang kini menjadi figur sentral, membangun citra teknokrat bersih dan reformis. Wacana “pembangunan dan rekonstruksi” yang ia usung disambut positif, namun dalam kacamata geopolitik, ia berada di persimpangan antara reformasi nasional dan tekanan eksternal.

Sudani dikenal memiliki hubungan pragmatis dengan semua pihak—Washington, Teheran, dan sekutu Teluk—namun keseimbangannya kini diuji. Jika ia memenangkan pemilu, posisinya sebagai pemimpin akan bergantung pada kompromi dengan Kerangka Koordinasi Syiah (SCF) yang menjadi fondasi politik perlawanan.

Sementara itu, Moqtada al-Sadr, tokoh paling labil sekaligus paling berpengaruh dalam politik Syiah Irak, memilih memboikot pemilu—bukan sebagai tanda mundur, melainkan strategi “perlawanan di luar sistem.” Ia memobilisasi dukungan akar rumput di Sadr City, memanfaatkan ketidakpuasan sosial dan agama untuk menjaga pengaruhnya di tengah rakyat.

Dengan tetap di luar pemerintahan, Sadr menampilkan diri sebagai “oposisi moral,” siap mengguncang jalanan bila pemerintah kehilangan legitimasi. Dalam jangka panjang, ia tampaknya menyiapkan panggung untuk legitimasi religius-politik pasca-Sistani, memperluas pengaruhnya dari politik ke spiritualitas nasional.

Pertarungan Tak Kasatmata
Irak hari ini bukan lagi medan perang fisik, melainkan 'medan pertempuran ideologis dan ekonomi.' Di satu sisi, Poros Perlawanan berusaha mempertahankan kedaulatan dan arah politik independen. Di sisi lain, Amerika Serikat bersama sekutunya mencoba menyusun ulang Timur Tengah agar Israel bisa bernafas bebas dalam “zona stabilitas” baru yang diatur Barat.

Pemilu 2025 bisa menjadi titik balik. Jika kelompok pro-perlawanan menang, Irak akan tetap menjadi pilar strategis dalam blok anti-hegemoni. Tetapi jika blok pro-Barat mendominasi, maka Baghdad berisiko jatuh ke dalam orbit baru yang menjadikannya pusat kendali proyek “Timur Tengah Baru” — di mana Israel bukan lagi ancaman, melainkan mitra yang dilegalkan secara politik.

Dalam lanskap seperti ini, setiap suara rakyat Irak adalah keputusan geopolitik: apakah negara itu tetap berdiri sebagai bagian dari poros kemerdekaan, atau tenggelam lagi ke dalam bayang-bayang hegemoni lama yang disamarkan sebagai demokrasi.[IT/AR]