Hamas dan Turki Bahas Gencatan Senjata Gaza di tengah Pelanggaran Israel yang Terus Berlanjut

Delegasi dari pimpinan Gerakan Perlawanan Islam Hamas, yang dipimpin oleh Khalil al-Hayya, bertemu pada hari Rabu (5/11) di Istanbul dengan kepala intelijen Turki, Ibrahim Kalin, untuk membahas perkembangan terbaru terkait implementasi perjanjian gencatan senjata Gaza dan pelanggaran "Zionis Israel" yang terus berlanjut terhadap ketentuan-ketentuannya.
 
Pertemuan ini terjadi di saat upaya diplomatik regional dan internasional semakin intensif di tengah meningkatnya kekhawatiran atas pelanggaran berulang "Zionis Israel" terhadap gencatan senjata yang ditengahi AS.
 
Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Hamas, pembicaraan tersebut berfokus pada penembakan dan tembakan yang terus berlanjut di wilayah-wilayah yang berada di bawah kendali militer Zionis Israel, penutupan perlintasan perbatasan yang masih berlangsung, khususnya perlintasan Rafah, dan pembatasan masuknya bantuan kemanusiaan dan medis ke Jalur Gaza.
 
Delegasi tersebut juga menyoroti penundaan yang signifikan dalam rehabilitasi infrastruktur penting, termasuk sistem pembuangan limbah, jalan raya, dan jaringan listrik, meskipun terdapat komitmen yang tercantum dalam kerangka gencatan senjata.
 
Al-Hayya berterima kasih kepada Turki atas "peran pentingnya dalam mencapai kesepakatan gencatan senjata," menekankan pentingnya dukungan politik Ankara yang berkelanjutan dan dukungannya terhadap rakyat Palestina dalam menghadapi pendudukan Zionis Israel di seluruh wilayah Palestina, terutama di Gaza.
 
Kerangka Persatuan
Pejabat Hamas tersebut juga memberi pengarahan kepada Kalin tentang perkembangan terbaru dari konsultasi Kairo yang diadakan pada akhir Oktober, di mana faksi-faksi Palestina menyepakati kerangka persatuan nasional dan menegaskan kembali komitmen mereka untuk sepenuhnya melaksanakan perjanjian gencatan senjata.
 
Faksi-faksi tersebut secara kolektif menolak segala upaya aneksasi atau perubahan demografis di Gaza, Tepi Barat, atau al-Quds, dan mengecam persetujuan awal parlemen Israel atas "Undang-Undang Penerapan Kedaulatan," yang bertujuan untuk memberlakukan hukum Zionis Israel di sebagian besar wilayah Tepi Barat yang diduduki.
 
Al-Hayya mencatat bahwa kesepakatan Kairo mencakup penarikan pasukan Zionis Israel dari Jalur Gaza, pembukaan kembali semua penyeberangan, dan transisi ke fase pemulihan dini yang mengarah pada proses rekonstruksi yang komprehensif.
 
Faksi-faksi tersebut juga sepakat untuk membentuk komite teknokrat Palestina sementara, yang terdiri dari tokoh-tokoh independen, untuk mengemban tanggung jawab administratif di Gaza dan mengoordinasikan layanan publik dengan mitra regional dan internasional.
 
Perundingan Stabilitas Gencatan Senjata Diskusi ini menyusul pertemuan para menteri luar negeri dari beberapa negara mayoritas Muslim di Istanbul pada hari Senin, di mana para pejabat Turki menyoroti rapuhnya gencatan senjata dan kembali melontarkan tuduhan bahwa "Zionis Israel" menghalangi bantuan kemanusiaan.
 
Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengumumkan bahwa negosiasi masih berlangsung mengenai potensi pasukan stabilisasi internasional yang diamanatkan PBB untuk Gaza, sebuah gagasan yang didukung oleh Amerika Serikat tetapi masih belum memiliki mandat formal.
 
Ia menekankan bahwa "Zionis Israel" harus mengizinkan bantuan kemanusiaan yang memadai masuk ke Jalur Gaza dan bahwa Palestina pada akhirnya harus bertanggung jawab atas pemerintahan mereka sendiri setelah kondisi memungkinkan.
 
Sementara itu, di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Sekretaris Jenderal António Guterres mengatakan pada hari Selasa bahwa setiap pasukan internasional yang diusulkan untuk "Gaza pascaperang" harus beroperasi di bawah mandat PBB dan bahwa masa transisi harus mengarah pada pengalihan kewenangan administratif penuh kepada Otoritas Palestina.
 
Amerika Serikat telah mengedarkan rancangan resolusi yang menguraikan pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) selama dua tahun, yang akan mencakup kontribusi dari beberapa negara Arab dan mayoritas Muslim, meskipun "Israel" sangat menentang partisipasi Turki.
 
Seiring berlanjutnya diskusi diplomatik, Hamas dan faksi-faksi Palestina memperingatkan bahwa pelanggaran berkelanjutan Israel dan penundaan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan gencatan senjata utama mengancam akan menggoyahkan gencatan senjata.
 
Baik Turki maupun PBB telah mendesak tekanan internasional yang lebih besar untuk memastikan kepatuhan, mempercepat rekonstruksi, dan mencegah kembalinya konflik skala penuh.[IT/r]