Fatwa Ayatollah Khamenei Bisa Berubah - Iran Mungkin Beli Senjata Nuklir dari Korea Utara

Sebanyak 400 kilogram uranium dengan kadar oboh (HEU) 60% — jumlah yang cukup untuk membuat sekitar sepuluh bom — disimpan dalam wadah-wadah yang diduga terkubur di bawah reruntuhan, namun dapat dikeluarkan kembali.
 
Menurut laporan layanan internasional Tabnak, Institut Internasional untuk Studi Strategis (IISS) dalam sebuah artikel karya Mark Fitzpatrick, mantan pejabat senior institut tersebut, menelaah program nuklir Iran setelah serangan rezim Zionis/Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Perlu dicatat bahwa penerbitan artikel asing tidak berarti Tabnak mengonfirmasi isinya.
 
Serangan udara Zionis Israel dan AS ke fasilitas nuklir Iran pada Juni 2025 menyebabkan kerusakan besar, tetapi tidak menghilangkan keinginan Iran untuk memiliki opsi nuklir. Serangan-serangan ini justru memperkuat keyakinan komunitas keamanan Iran bahwa pencegahan nuklir dibutuhkan lebih dari sebelumnya.
 
Saat ini, tampaknya Iran masih berpegang pada fatwa anti-senjata nuklir Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Namun, pejabat tinggi menyatakan fatwa itu dapat direvisi jika kondisi berubah.
 
Untuk mendukung klaim awal Donald Trump, Presiden AS, bahwa program nuklir Iran sepenuhnya dihancurkan, Menteri Luar Negeri Marco Rubio menunjuk kehancuran fasilitas di Isfahan — tempat konversi heksafluorida uranium (UF₆) menjadi logam terjadi — sebuah tahap penting dalam produksi senjata nuklir. Juru bicara Pentagon mengatakan serangan-serangan itu kemungkinan menunda program Iran sekitar “dua tahun.”
 
Tetapi rentang waktu tersebut bisa menyesatkan. Para peneliti independen menunjukkan bahwa Iran untuk mencapai bom dengan cepat tidak mesti membangun kembali semua fasilitas yang rusak.
 
400 kilogram HEU 60% yang cukup untuk sekitar sepuluh bom disimpan dalam wadah yang konon terkubur di bawah reruntuhan, namun dapat diambil kembali. Isu utamanya adalah apakah pengambilan itu bisa dilakukan tanpa terdeteksi — dan jika terdeteksi, kemungkinan akan memicu serangan udara lanjutan.
 
Bahkan sebelum serangan Juni, Iran sudah membangun fasilitas pengayaan baru di Isfahan yang berpotensi meningkatkan pengayaan HEU. Teknologi konversi uranium berusia puluhan tahun dan mendirikan pabrik semacam itu tidak memerlukan waktu sangat lama.
 
Jika penilaian pemerintah AS bahwa Iran tak mudah melewati kendala teknis itu benar — dan pandangan serupa juga datang dari intelijen militer Israel — Iran punya opsi lain: meminta bantuan dari sekutu lamanya di Pyongyang; bahkan mungkin membeli beberapa hulu ledak siap pakai dari perkiraan arsip nuklir Korea Utara yang berjumlah sekitar 50–90 senjata (meskipun ini sangat spekulatif).
 
Korea Utara sebagai pemasok potensial
Jika Iran mencari bantuan eksternal, Korea Utara adalah pilihan yang paling alami. Sebagai negara yang kerap dikatagorikan sebagai “paria”, Iran dan Korea Utara telah lama bekerja sama dalam bidang misil. Kedua negara juga dikenai sanksi Dewan Keamanan PBB yang melarang perdagangan teknologi militer. Oleh karena itu, untuk memperoleh teknologi asing, mereka harus mengandalkan negara-negara terbuang lain, jaringan penyelundupan, atau pasar gelap — seperti jaringan yang pernah dipimpin oleh Abdul Qadeer Khan, insinyur Pakistan.
 
Sejak 2007, ketika reaktor produksi plutonium Korea Utara di Suriah dihancurkan oleh serangan Zionis Israel, tidak ada laporan jelas tentang transfer teknologi nuklir langsung dari Pyongyang. Namun ekspor misil berbeda: sejak 1987 Korea Utara menjual misil balistik ke Iran dan negara lain di kawasan. Hingga 2020, ada laporan kerja sama Pyongyang-Teheran dalam proyek misil jarak jauh. Korea Utara juga terus mengirim misil ke Rusia untuk digunakan dalam perang di Ukraina.
 
Jika penjualan hulu ledak siap pakai terlalu berisiko—karena Kim Jong Un kemungkinan sangat memegang nilai hulu ledak tersebut—maka mungkin Pyongyang bersedia mengirim HEU. Perkiraan menunjukkan Korea Utara memproduksi sekitar 180 kilogram HEU tingkat senjata per tahun di fasilitas Yongbyon dan Kangson; dengan unit Kangson baru, produksi itu mungkin naik menjadi 215–230 kilogram — cukup untuk membuat 7–9 senjata baru per tahun. Sebagian kelebihan produksi ini mungkin dapat dijual tanpa mengurangi daya gentar Pyongyang.
 
Dari sisi teknologi, kecil kemungkinan Iran akan bergantung pada Korea Utara untuk sentrifuse; kedua negara pernah memperoleh versi P-2 Pakistan dari jaringan Khan, tetapi jalur pengembangan domestik mereka telah menyimpang. Namun dalam peralatan lain untuk produksi senjata — seperti perangkat konversi gas HEU menjadi logam dan pemrosesan logam uranium — kerja sama lebih mungkin terjadi. Dalam serangan bulan Juni, Iran tampaknya tidak kehilangan kapasitas desain senjata secara keseluruhan, tetapi jika memang ada celah tersembunyi dalam aspek tertentu dari programnya, Iran mungkin ingin menutupnya dengan bantuan Korea Utara.
 
Ada juga kemungkinan Korea Utara mengirim sementara para ahli atau perancang senjata ke Iran untuk menggantikan sekitar 14 ilmuwan nuklir yang tewas dalam serangan Zionis Israel — faktor yang, menurut Israel, menjadi penyebab kemunduruan besar program nuklir Iran.
 
Menghalangi perdagangan nuklir
Jika intelijen AS atau sekutu mereka di Seoul mengetahui adanya rencana transfer material nuklir dari Korea Utara ke Iran, mereka memiliki instrumen untuk menghentikannya.
 
Salah satunya adalah Resolusi 1874 Dewan Keamanan (2009) yang memberikan wewenang kepada negara anggota PBB untuk memeriksa kapal-kapal Korea Utara dan, jika ada kecurigaan kaitan dengan program nuklir, menenggelamkannya. Selain itu, Resolusi 1929 (2010) melarang Iran mengimpor teknologi dan material nuklir; resolusi-resolusi ini sempat dibekukan pada 2015 oleh kesepakatan JCPOA, tetapi dengan diaktifkannya mekanisme pemicu pada 28 September 2025 oleh Prancis, Jerman, dan Inggris, pembatasan tersebut kembali diberlakukan penuh.
 
Instrumen lain adalah Initiative for the Proliferation Security Initiative (PSI), yang didirikan pada 2003 untuk kerja sama intelijen dan militer dalam mencegah transfer bahan senjata pemusnah massal. Meskipun didukung oleh 116 negara, PSI memiliki keterbatasan karena China dan India bukan anggota—pelabuhan mereka mungkin berada pada rute kapal dari Korea Utara ke Iran—dan PSI tak mampu sepenuhnya menghentikan transfer teknologi tak berwujud seperti file digital dan keahlian teknis.
 
Berdasarkan hukum internasional, kapal tidak boleh dihentikan di perairan lepas tanpa izin dari negara pemilik bendera. Namun jika AS atau Zionis Israel memiliki bukti transfer hulu ledak nuklir Korea Utara ke Iran, kemungkinan hukum internasional tidak akan menghalangi tindakan untuk mencegahnya.[IT/r]