Financial Times: Rencana “New Gaza” yang Didukung AS Picu Kemarahan Arab karena Dikhawatirkan Akan Membelah Wilayah

Negara-Negara Arab Tolak Rencana “New Gaza” yang Didukung AS
Negara-negara Arab menentang proposal yang didukung AS untuk membangun kembali “New Gaza” di dalam wilayah Gaza yang diduduki Zionis Israel. Mereka memperingatkan bahwa rencana tersebut dapat mengarah pada “pembagian” jangka panjang dan pendudukan permanen sebagian wilayah Gaza, demikian dilaporkan Financial Times.
 
Inisiatif ini muncul setelah gencatan senjata yang ditengahi AS antara “Zionis Israel” dan Perlawanan Palestina bulan lalu, yang meninggalkan Gaza dalam kondisi terpecah di sepanjang apa yang disebut Yellow Line: pasukan pendudukan Zionis Israel menguasai satu sisi, sementara pihak Palestina secara efektif memerintah sisi lainnya.
 
AS Dorong Dewan Keamanan PBB Sahkan Rencana Gaza
Secara paralel, Amerika Serikat dikabarkan menekan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengadopsi sebuah resolusi yang akan melegitimasi “rencana perdamaian Gaza” Presiden Donald Trump di bawah hukum internasional, sehingga hampir tidak menyisakan ruang untuk negosiasi, menurut laporan The New York Times yang mengutip pejabat tinggi AS dan diplomat yang terlibat atau mendapat pengarahan terkait pembicaraan tersebut.
 
Langkah ini meningkatkan kekhawatiran di kalangan negara-negara Arab dan Eropa terkait potensi marginalisasi kepentingan Palestina.
 
Kehancuran dan Tantangan Rekonstruksi
Skala kehancuran akibat serangan Zionis Israel di Gaza—yang sebagian besar kini telah menjadi puing-puing akibat genosida—menjadikan rekonstruksi sebagai prioritas bagi negara-negara Barat dan Arab. Pejabat Zionis Israel dan AS menolak menyalurkan dana ke wilayah yang “dikuasai Hamas”, namun beberapa pihak, termasuk menantu Presiden Trump, Jared Kushner, mengusulkan pembangunan di sisi yang diduduki Israel sebagai cara untuk memberikan warga Palestina “alternatif” terhadap kelompok Perlawanan tersebut.
 
Konsep ini menggemakan proposal-proposal sebelumnya—yang akhirnya ditinggalkan—tentang “zona bebas Hamas” yang diusulkan oleh pejabat Israel selama perang. Negara-negara Arab, Muslim, dan Eropa telah menyampaikan kekhawatiran kepada AS bahwa rencana ini dapat mengarah pada pendudukan permanen sebagian wilayah Gaza.
 
Penolakan Diplomatik
“Akan ada benturan antara Palestina, Mesir, banyak pihak lainnya, termasuk Qatar, Turki, dan juga AS serta Zionis Israel jika AS terus mendukung pandangan Zionis Israel dalam hal ini, yang sama sekali tidak dapat diterima,” ujar seorang diplomat Arab kepada Financial Times.
 
Pejabat AS berargumen bahwa rencana tersebut dapat mempercepat rekonstruksi Gaza dan menciptakan “New Gaza tanpa militerisasi” yang aman bagi “Zionis Israel”. Kushner, arsitek utama rencana gencatan senjata 20 poin Trump, mengklaim bahwa pembangunan di wilayah yang “dikontrol Zionis Israel” dapat memberikan rakyat Gaza “tempat untuk pergi, tempat untuk bekerja, tempat untuk tinggal.” Seorang pejabat Zionis Israel yang dikutip oleh FT mengatakan bahwa gagasan tersebut merupakan salah satu dari beberapa opsi yang sedang dipertimbangkan. 
 
Kekhawatiran Akan Pembagian Permanen
Negara-negara Arab sangat khawatir bahwa batas sementara di sepanjang Yellow Line dapat menjadi permanen. Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, menegaskan bahwa Gaza adalah “satu kesatuan dan bagian dari Wilayah Palestina” serta menyerukan adanya jadwal yang jelas untuk penarikan pasukan “Zionis Israel”.
 
Seorang diplomat Arab lainnya memperingatkan, “Tampilannya akan sangat buruk. Akan terlihat seolah-olah kita sedang membangun untuk Zionis Israel, bukan untuk rakyat Palestina. Kami tidak ingin Gaza menjadi semacam wilayah limbo antara perang dan perdamaian di mana kondisi saat ini menjadi status quo.” Menurut diplomat tersebut, tidak ada negara Arab yang akan mendanai rekonstruksi di bawah kondisi seperti itu.
 
Rencana 20 poin Trump membayangkan penarikan bertahap pasukan Zionis Israel seiring dengan pengerahan “pasukan stabilisasi internasional”, meskipun ukuran, mandat, dan kontribusi pasukan tersebut masih belum jelas.
 
Kekhawatiran Keamanan dan Geografis
Mesir secara khusus menyuarakan keprihatinan atas usulan untuk membangun kembali wilayah Rafah di selatan Gaza, dekat perbatasan Mesir. Pemusatan warga Palestina di wilayah ini dikhawatirkan akan memudahkan “Zionis Israel” melakukan upaya pemindahan penduduk ke Mesir apabila mereka memilih melakukannya. Anggota garis keras dalam pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebelumnya telah mengemukakan rencana untuk “merelokasi” penduduk Gaza, termasuk konsep “Gaza Riviera” yang didukung Trump.
 
Bahkan di kalangan keamanan Zionis Israel sendiri, muncul keraguan. Mantan perwira intelijen Michael Milshtein mengatakan bahwa Hamas kemungkinan besar akan berusaha menggagalkan proyek tersebut, dan “pembelahan” Gaza—salah satu wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia—akan memecah keluarga-keluarga. Ia berpendapat bahwa rencana tersebut mencerminkan strategi sebelumnya, termasuk “zona bebas Hamas” dan “kota kemanusiaan” di Rafah, yang berupaya menahan Perlawanan Palestina melalui insentif ekonomi terbatas. 
 
Skeptisisme terhadap Kerja Sama Palestina
Para pengamat mencatat bahwa warga Palestina, yang telah berulang kali mengungsi selama perang, kemungkinan enggan untuk berpindah lagi di bawah pendudukan Zionis Israel. Mantan Duta Besar AS untuk “Zionis Israel”, Dan Shapiro, mengatakan, “Gagasan bahwa Anda dapat meyakinkan warga Gaza bahwa kehidupan yang lebih baik tersedia ketika tidak berada di bawah kekuasaan Hamas… adalah sesuatu yang kita semua harapkan benar. Namun sulit membayangkan adanya investasi atau perpindahan penduduk ke wilayah itu, setidaknya dalam waktu dekat.”
 
Sumber yang mengetahui perspektif negara-negara Teluk Arab menggemakan kekhawatiran tersebut, dengan menyatakan bahwa prioritas saat ini adalah bantuan kemanusiaan. Negara-negara Teluk mungkin mempertimbangkan untuk mendanai rekonstruksi di wilayah yang diduduki Zionis Israel hanya untuk tujuan bantuan darurat, bukan untuk proyek pemukiman atau “New Gaza”.
 
Konteks yang Lebih Luas
Amerika Serikat semakin menyesuaikan kebijakannya dengan “Israel” dalam strategi untuk menegaskan pendudukan atas sebagian wilayah Gaza, dengan dalih mempromosikan proyek rekonstruksi di area yang diduduki sambil menyingkirkan peran Palestina.
 
Pejabat AS, termasuk Jared Kushner, mendorong terciptanya “New Gaza” di bawah kendali Zionis Israel, dengan model otoritas transisi yang dapat melegalkan pendudukan jangka panjang.
 
Namun, negara-negara Arab dan Eropa dengan tegas menolak, memperingatkan bahwa rencana tersebut akan secara permanen melemahkan kedaulatan Palestina. Kekhawatiran mereka mencakup kemungkinan pemindahan paksa warga Palestina, pembentukan zona demiliterisasi di bawah pendudukan Israel, dan pengikisan struktur pemerintahan Palestina.
 
Bahkan di kalangan keamanan Zionis Israel sendiri, muncul keraguan tentang kelayakan mengelola wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi tersebut, sementara aktor regional seperti Mesir, Yordania, Qatar, dan Turki mendesak PBB untuk mencegah adopsi resmi atas langkah-langkah yang didukung AS ini.
 
Bagi rakyat Palestina, perlawanan kemungkinan akan muncul dalam berbagai bentuk. Banyak yang menolak untuk dipindahkan secara paksa atau menerima pemerintahan di bawah pendudukan. Faksi-faksi Perlawanan Palestina mungkin akan meningkatkan operasi asimetris. Tantangan hukum dan diplomatik juga diperkirakan akan meningkat, dengan negara-negara Arab dan badan internasional memandang rencana tersebut sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan hak-hak rakyat Palestina.
 
Sementara itu, advokasi kemanusiaan akan tetap menjadi alat penting untuk menarik perhatian dunia dan menekan negara-negara donor agar mensyaratkan penghormatan terhadap kedaulatan Palestina dalam setiap pendanaan rekonstruksi.[IT/r]