Islam Times - Jaksa Turki Mengusahakan Pembubaran CHP atas Dugaan Pendanaan Ilegal

IslamTimes - Jaksa Turki berupaya membubarkan partai oposisi utama dan menuntut hukuman 2.000 tahun penjara untuk İmamoğlu atas dugaan pendanaan ilegal. ·

Sebuah dokumen yang ditinjau oleh Reuters mengungkapkan bahwa jaksa di Istanbul telah meminta Mahkamah Agung untuk memulai proses hukum untuk membubarkan Partai Rakyat Republik (CHP), partai oposisi utama Turki, menuduhnya didanai oleh sumber-sumber ilegal.

Langkah ini menyusul dikeluarkannya dakwaan yang diperluas pada hari Selasa (11/11) terhadap Pemerintah Kota Istanbul dan mantan walikotanya, Ekrem İmamoğlu, yang secara luas dipandang sebagai saingan politik paling menonjol bagi Presiden Recep Tayyip Erdoğan. İmamoğlu telah ditahan sebelum persidangan sejak Maret.

Dua minggu lalu, pengadilan Turki membebaskan Imamoglu dalam kasus korupsi yang terkait dengan masa jabatannya sebagai kepala distrik Beylikdüzü, menurut laporan oleh Cumhuriyet.

Kasus tersebut, yang diluncurkan pada Januari 2023, menuduh Imamoglu dan enam orang lainnya memanipulasi tender publik selama masa jabatannya sebagai walikota Beylikdüzü pada tahun 2015.

Jaksa menuntut hukuman tiga hingga tujuh tahun penjara. Namun, pengadilan memutuskan bahwa tidak ada bukti pelanggaran pidana.

Terlepas dari pembebasan tersebut, Kantor Kejaksaan Agung Istanbul pada hari yang sama meluncurkan penyelidikan baru terhadap Imamoglu dan beberapa pejabat atas tuduhan spionase, yang dilaporkan terkait dengan peristiwa seputar pemilihan walikota 2019.

Penindasan terhadap CHP
CHP telah menghadapi kampanye hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya selama setahun terakhir, yang dikecamnya sebagai bermotivasi politik.

Pemerintah Turki membantah klaim ini. Seorang jaksa menuntut hukuman penjara lebih dari 2.000 tahun untuk İmamoğlu, menuduhnya dan 401 orang lainnya terlibat dalam jaringan pencarian keuntungan ilegal yang diduga menyebabkan kerugian negara sebesar 160 miliar lira Turki (sekitar $3,81 miliar) selama periode sepuluh tahun.

Baik İmamoğlu maupun CHP menolak tuduhan tersebut, bersikeras bahwa tindakan hukum tersebut adalah bagian dari upaya yang didorong secara politik untuk menyingkirkan saingan Erdoğan.[IT/r]