IAEA Rilis Laporan Baru Soal Iran Menjelang Sidang Dewan Gubernur

Sidang kali ini akan menjadi yang pertama sejak penghentian resmi fase implementasi JCPOA, sehingga berkas nuklir Iran kini sepenuhnya dibahas berdasarkan Perjanjian Safeguards NPT, bukan lagi melalui kerangka kesepakatan tahun 2015 yang sudah tidak berlaku.
 
Serangan 13 Juni dan Penghentian Kerja Sama Iran dengan IAEA
Laporan terbaru ini mencakup perkembangan sejak penilaian terakhir pada awal September, termasuk dampak dari agresi militer “Zionis Israel” dan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran pada Juni lalu.
 
Akibat serangan tersebut, Tehran menghentikan seluruh bentuk kerja samanya dengan IAEA, menuding lembaga tersebut bersikap politis dan menolak mengutuk serangan terhadap infrastruktur serta pegawai nuklir Iran.
 
Grossi sebelumnya menolak mengecam pembunuhan ilmuwan nuklir Iran selama serangan tersebut. Pada 8 September, ia menyatakan bahwa isu itu “bukan berada dalam lingkup tanggung jawabnya.”
 
Laporan baru kali ini juga tidak menyinggung serangan 13 Juni maupun pengeboman AS terhadap sejumlah lokasi nuklir Iran — tindakan yang oleh Tehran disebut sebagai pelanggaran Piagam PBB, hukum internasional, dan NPT.
 
Sebaliknya, IAEA berfokus pada persoalan verifikasi yang muncul setelah Iran secara sah menangguhkan kerja sama pada akhir Juni karena alasan keamanan dan mandat undang-undang internal.
 
Estimasi Cadangan Uranium Iran
IAEA menyampaikan bahwa per 13 Juni — beberapa hari sebelum kerja sama dihentikan — jumlah total uranium yang diperkaya Iran diperkirakan mencapai 9874,9 kg, dengan 9040,5 kg berbentuk UF6.
Perinciannya sebagai berikut:

• 2391,1 kg uranium diperkaya hingga 2% U-235
  6024,4 kg uranium diperkaya hingga 5% U-235
  184,1 kg uranium diperkaya hingga 20% U-235
  440,9 kg uranium diperkaya hingga 60% U-235

IAEA menegaskan bahwa angka ini merupakan estimasi berdasarkan data yang sebelumnya diberikan Iran dan catatan operasi fasilitas terkait sebelum serangan.
 
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menuturkan bahwa sebagian bahan nuklir negara itu masih berada di bawah puing-puing fasilitas yang dibom. Ia menambahkan bahwa Organisasi Energi Atom Iran tengah mengevaluasi aksesibilitas dan kondisi material tersebut sebelum melaporkan hasilnya kepada Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran untuk menentukan langkah selanjutnya.
 
IAEA: Kewajiban Safeguards Tetap Berlaku
Meski terjadi serangan militer terhadap fasilitas nuklir Iran, laporan IAEA menegaskan bahwa kewajiban safeguards tetap tidak berubah.
 
Grossi menyampaikan kepada Iran bahwa pelaksanaan inspeksi berdasarkan perjanjian NPT adalah hal “mendesak dan tidak dapat ditangguhkan dalam keadaan apa pun.”
 
Namun lembaga itu juga mengakui bahwa serangan terhadap fasilitas nuklir menciptakan situasi baru yang menuntut kerja sama konstruktif antara Iran dan IAEA agar verifikasi tetap dapat dilaksanakan.
 
Kesepakatan Kairo Jadi Dasar Prosedur Baru
Laporan tersebut merujuk pada Kesepakatan Kairo tanggal 9 September antara Menlu Iran dan Grossi, yang disebut sebagai dasar penataan ulang mekanisme kerja teknis di tengah kondisi keamanan baru.
 
Menurut IAEA, kesepakatan itu memberikan pemahaman bersama mengenai prosedur inspeksi, notifikasi, serta pelaksanaan safeguards yang tetap sejalan dengan ketentuan NPT, sambil memperhitungkan kekhawatiran Iran.
 
IAEA menyebut Iran telah mulai memfasilitasi penyampaian laporan akuntansi dan pembaruan Design Information Questionnaire (DIQ) untuk fasilitas yang tidak terdampak serangan AS–“Zionis Israel”, dan mendorong laporan serupa untuk lokasi yang rusak.
 
Ketegangan Baru: Mekanisme “Snapback”
Iran memperingatkan bahwa langkah Inggris, Prancis, dan Jerman untuk mengaktifkan mekanisme “snapback” PBB—yang dapat mengembalikan semua sanksi internasional—akan menciptakan kondisi baru yang membatalkan kerangka kerja teknis yang baru disepakati di Kairo.
 
Parlemen Iran pada 25 Juni secara bulat memilih untuk menangguhkan seluruh kerja sama dengan IAEA, menilai bahwa resolusi Dewan Gubernur tanggal 12 Juni membuka jalan bagi agresi militer terhadap fasilitas nuklir negara tersebut.
 
Walaupun pembicaraan dilanjutkan pada September, Tehran menegaskan bahwa keputusan E3 memicu ketidakpastian baru yang berpotensi menggugurkan landasan teknis perjanjian dengan IAEA.
 
IAEA sendiri tidak mengeluarkan kritik apa pun terhadap keputusan E3, namun tetap menuntut Iran menjalankan kewajiban safeguards-nya.[IT/r]