Iran Kecam ‘Standar Ganda Sistemik’ dalam Isu Nuklir, Tegaskan Tidak Akan Menyerah pada Tekanan

Amir Saeid Iravani menyampaikan pernyataan tersebut pada Jumat, dalam Sidang ke-80 Majelis Umum PBB yang membahas laporan terbaru Badan Energi Atom Internasional (IAEA) terkait Iran.

Iravani menegaskan bahwa IAEA harus tetap “profesional, faktual, dan bebas dari pengaruh politik,” seraya memperingatkan bahwa kredibilitas lembaga itu bergantung pada independensi yang ketat.

Ia menambahkan bahwa energi nuklir merupakan bagian penting dari pembangunan nasional, dan akses terhadap teknologi nuklir damai sebagaimana dijamin Pasal IV Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) adalah “hak tak teralih” yang tidak boleh dibatasi dengan dalih apa pun.

Pejabat itu menegaskan bahwa mekanisme pengamanan nuklir harus memfasilitasi kegiatan nuklir damai, bukan menghambatnya. Ia mengkritik standar ganda yang menghambat negara berkembang, sementara memberikan perlindungan politik, militer, dan nuklir kepada rezim Israel—entitas di luar NPT yang memiliki arsenal senjata pemusnah massal yang tidak diumumkan.

“Praktik-praktik seperti ini tidak melindungi non-proliferasi,” ujarnya. “Justru merusaknya dan secara fundamental melemahkan mandat kerja sama teknis badan tersebut.”

Iravani kemudian menyoroti serangan ilegal Israel-Amerika terhadap fasilitas nuklir Iran antara 13 dan 25 Juni, yang disebut sebagai “aksi agresi yang belum pernah terjadi sebelumnya.”

Menurutnya, “hanya beberapa jam setelah resolusi bermotif politik di Dewan Gubernur IAEA,” rezim Israel melancarkan serangan besar yang menargetkan fasilitas yang diawasi penuh, menewaskan dan melukai ribuan warga Iran.

Pada 22 Juni, Amerika Serikat juga ikut menyerang, menargetkan situs-situs yang diawasi IAEA, melanggar Piagam PBB, hukum internasional, Statuta IAEA, dan Resolusi Dewan Keamanan 487, tambahnya.

“Ini bukan sekadar serangan terhadap Iran,” katanya. “Ini adalah serangan terhadap otoritas Perserikatan Bangsa-Bangsa dan integritas sistem pengamanan global.”

Ia mengecam pejabat IAEA maupun Dewan Keamanan karena tidak mengutuk serangan tersebut, padahal puluhan resolusi sebelumnya secara tegas melarang penyerangan terhadap fasilitas nuklir.

Menegaskan kembali komitmen Iran terhadap NPT, Iravani menolak tuduhan Barat seputar kepatuhan Iran. Ia mengatakan AS dan trio Eropa (Inggris, Prancis, Jerman) berulang kali menggemakan “rekayasa Israel” terkait program nuklir damai Iran, sementara mengabaikan arsenal nuklir Tel Aviv dan penolakannya terhadap pengawasan internasional.

Ia menekankan bahwa Iran tidak pernah melanggar perjanjian nuklir JCPOA tahun 2015 dan bahwa laporan IAEA sendiri menunjukkan bahwa penangguhan sementara kerja sama Iran semata-mata akibat serangan militer tersebut.

Iravani menyerukan kerangka internasional baru untuk melindungi fasilitas dan personel nuklir dari serangan bersenjata, memperingatkan bahwa kredibilitas sistem pengamanan global bergantung pada hal itu.

Ia juga menyebut bahwa Iran dan IAEA telah mencapai kemajuan melalui nota kesepahaman 9 September di Kairo, yang menjadi dasar kelanjutan kerja sama pasca-serangan. Namun ia menilai kemajuan tersebut terancam oleh permusuhan baru dari AS dan E3, termasuk upaya mereka mengaktifkan mekanisme “snapback”—yang menurut Teheran tidak sah setelah masa berlaku Resolusi 2231 berakhir pada 18 Oktober.

Pernyataan itu disampaikan ketika IAEA mempersiapkan laporan baru yang berupaya memperkirakan stok uraniumnya menggunakan data sebelum serangan, tanpa menyinggung serangan Israel-AS ataupun pembunuhan ilmuwan nuklir Iran pada periode tersebut.

Laporan itu juga tidak membahas peran badan tersebut dalam memfasilitasi serangan melalui resolusi dewan sebelumnya, serta tidak menyebut upaya ilegal E3 memicu mekanisme snapback.

Iravani menutup pidatonya dengan menolak segala bentuk ancaman atau tekanan, menegaskan: “Kami hanya merespons rasa hormat, legalitas, dan kesetaraan.” [IT/G]