Kelompok HAM Desak ICC Tangkap Para Pemimpin Israel atas Perang di Gaza

Dalam pernyataan bersama yang dirilis bertepatan dengan Hari Internasional Solidaritas dengan Rakyat Palestina, koalisi organisasi HAM internasional—termasuk al-Karama for Human Rights (Jenewa), Torture Victims Association (Jenewa), al-Shabaka Center for Human Rights (London), Free Voice for Human Rights (Paris), EFDD International Organization (Belgia), Adalah Foundation for Human Rights (Istanbul), dan Solidarity for Human Rights (Jenewa)—menegaskan bahwa para pejabat Zionis Israel harus bertanggung jawab atas kekejaman yang dilakukan di wilayah Palestina yang terkepung.
 
Mereka menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah tribunal yang berbasis di Den Haag tersebut, serta mendesak penegakan cepat surat perintah penangkapan yang menargetkan para pemimpin Zionis Israel atas tindakan seperti penggunaan kelaparan sebagai senjata perang, serta kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pembunuhan disengaja, penganiayaan, dan tindakan lain yang diklasifikasikan sebagai perlakuan tidak manusiawi.
 
Organisasi-organisasi tersebut menekankan bahwa perdamaian berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa mengakhiri pendudukan serta memastikan akuntabilitas para pejabat Zionis Israel.
 
Seruan Keadilan di Tengah Gencatan Senjata yang Rapuh
Hari Internasional Solidaritas dengan Rakyat Palestina diperingati ketika Gaza masih berada di bawah gencatan senjata rapuh yang hampir tidak memberikan bantuan berarti bagi warga yang menghadapi krisis kemanusiaan yang digambarkan kelompok HAM sebagai “bencana besar” bagi lebih dari dua juta orang.
 
Mereka mencatat bahwa warga Gaza terus kekurangan kebutuhan pokok—including makanan, air, layanan kesehatan, listrik, dan tempat tinggal—sementara seluruh lingkungan telah hancur akibat serangan udara Israel yang tanpa henti, membuat ratusan ribu orang kehilangan rumah.
 
Isyarat simbolis saja tidak lagi cukup, peringatan mereka, sambil menyatakan bahwa kebijakan opresif rezim Zionis Israel dan pendudukan yang terus berlanjut tetap menjadi sumber utama penderitaan rakyat Palestina.
 
Solidaritas Harus Terwujud dalam Tindakan
Organisasi-organisasi tersebut mengatakan bahwa hari solidaritas internasional ini harus menjadi seruan global untuk memenuhi tanggung jawab moral dan hukum terhadap populasi yang mengalami salah satu pendudukan militer terpanjang di dunia—pendudukan yang ditandai dengan kekerasan sistematis dan blokade yang mencekik.
 
Solidaritas nyata, tegas mereka, dimulai dengan mengecam pelanggaran, mengakhiri impunitas, dan mendukung hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka di seluruh wilayah Palestina, dengan al-Quds sebagai ibu kotanya.
 
Mereka menegaskan bahwa tindakan Israel di Gaza sejak Oktober 2023 merupakan bentuk pemusnahan total sesuai Konvensi Genosida 1948, dan menyerukan intervensi internasional yang segera dan tegas. Pemerintah serta lembaga internasional, kata mereka, harus menekan otoritas Zionis Israel untuk mematuhi hukum humaniter internasional, menghentikan serangan terhadap warga sipil, dan mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk tanpa hambatan.
 
Jumlah Korban Tewas dan Kerusakan Terus Meningkat
Sejak Oktober 2023, pasukan pendudukan Zionis Israel telah membunuh lebih dari 70.100 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan melukai setidaknya 170.900 lainnya dalam perang dua tahun yang telah meratakan sebagian besar wilayah Gaza.
 
Dalam pembaruan terbarunya pada Senin, Kementerian Kesehatan mengonfirmasi bahwa 356 warga Palestina telah gugur dan 909 lainnya terluka sejak gencatan senjata mulai berlaku pada 11 Oktober tahun ini, akibat tembakan pasukan pendudukan yang menargetkan berbagai area di seluruh Jalur Gaza.
 
Menurut Kementerian Kesehatan, banyak korban masih terperangkap di bawah reruntuhan dan di jalan-jalan, karena tim ambulans dan pertahanan sipil tidak dapat menjangkau mereka akibat ancaman terus-menerus dan pembatasan yang diberlakukan oleh pasukan pendudukan Zionis Israel.[IT/r]