Iran Bantah Kontak Langsung dengan AS, Sebut Strategi Keamanan AS Pro-Israel

Kementerian Luar Negeri Iran membantah klaim adanya jalur komunikasi langsung dengan Amerika Serikat, sekaligus mengkritik Strategi Keamanan Nasional terbaru yang dirilis Washington sebagai strategi yang secara terbuka menguntungkan Zionis Israel.
 
Dalam konferensi pers mingguan, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Esmaeil Baghaei, menegaskan bahwa komunikasi resmi antara Iran dan AS tetap berlangsung melalui bagian kepentingan masing-masing, dengan Swiss bertindak sebagai mediator.
 
“Pernyataan bahwa terdapat saluran khusus atau langsung antara Iran dan Amerika Serikat adalah tidak benar, dan tidak ada saluran seperti itu,” tegas Baghaei.
 
Kritik terhadap dokumen Keamanan Nasional AS
Baghaei menyinggung publikasi dokumen Keamanan Nasional terbaru AS, yang menurutnya mencerminkan prioritas lama Washington di Asia Barat.
 
“Semua kekhawatiran mereka berkisar pada akses terhadap sumber daya energi dan menjaga keamanan Israel,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa dokumen tersebut menempatkan AS sebagai hakim global, sebuah peran yang tidak diterima oleh negara mana pun.
 
Ia juga mengecam strategi tersebut karena secara eksplisit menyatakan kebanggaan atas serangan sebelumnya terhadap fasilitas nuklir Iran pada Juni tahun ini, yang menurutnya menunjukkan keterlibatan AS dalam kejahatan pendudukan Zionis Israel.
 
“Dokumen ini, lebih dari sekadar dokumen Keamanan Nasional AS, pada dasarnya adalah dokumen keamanan untuk rezim Zionis Israel,” tegas Baghaei.
 
Kedaulatan atas pulau-pulau Teluk
Menanggapi pernyataan terbaru dari Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) mengenai tiga pulau milik Iran, Baghaei menegaskan kembali sikap tegas Iran.
 
“Secara historis dan legal, tidak ada keraguan sedikit pun mengenai kedaulatan Iran atas pulau-pulau tersebut,” katanya.
 
Ia menolak klaim tersebut sebagai tidak berdasar dan mengulangi bantahan sebelumnya terhadap pernyataan UEA dan GCC.
 
“Kami secara tegas menolaknya,” ujar Baghaei, sembari memperingatkan negara-negara tetangga agar tidak “bermain dalam agenda musuh,” serta menegaskan komitmen Iran terhadap hubungan bertetangga yang baik.
 
Perundingan nuklir dan hubungan dengan IAEA
Mengenai hubungan dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Baghaei menjelaskan bahwa Iran tetap berhubungan langsung melalui misi permanennya di Wina.
 
“Mengatakan bahwa ada mediator dalam hubungan tersebut adalah tidak benar,” katanya, seraya menambahkan bahwa diskusi dengan pihak ketiga mengenai Badan tersebut tidak dapat dianggap sebagai mediasi.
 
Terkait tuduhan pejabat AS seperti Duta Besar Tom Barrack soal kesediaan Iran untuk bernegosiasi, Baghaei mengecam apa yang ia sebut sebagai campur tangan konsisten AS dalam urusan internal Iran.
 
“Segala pembicaraan tentang negosiasi hanyalah bentuk dikte,” jelas diplomat Iran itu.
 
“Amerika Serikat perlu mengubah pendekatannya, meskipun kami tahu mengubah kebiasaan itu sulit, jika bukan mustahil,” tambahnya.
 
AS lakukan dua pergantian rezim di Iran
Dalam sebuah wawancara dengan The National pada hari Jumat, Barrack menyinggung sejarah campur tangan Washington di Asia Barat, dengan menyatakan bahwa sejak 1946, AS telah memimpin sekitar 93 kudeta atau upaya “pergantian rezim” di seluruh dunia, termasuk dua di Iran, yang menurut diplomat tersebut tidak ada yang berhasil.
 
“(Untuk Trump) kemudian dituduh melakukan pergantian rezim, kita sudah memiliki dua pergantian rezim di Iran. Keduanya tidak berhasil,” katanya, merujuk pada serangan gabungan AS-Zionis Israel terbaru terhadap Iran.
 
“Jadi saya pikir bijaknya serahkan kepada kawasan untuk menyelesaikan,” ujar Barrack.
 
Ia menambahkan bahwa Trump dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio lebih memilih “solusi regional” daripada pergantian rezim, dengan menekankan bahwa dialog antarpelaku regional dan tidak adanya campur tangan kekuatan eksternal akan memberikan jalur yang lebih berkelanjutan. Barrack juga menyebutkan bahwa AS tetap terbuka untuk bernegosiasi dengan Tehran jika Iran menunjukkan “keseriusan” dan komitmen terhadap dialog konstruktif.
 
Pejabat Iran tetap berhati-hati. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi mengatakan kepada Kyodo News Jepang bahwa AS belum menunjukkan kesiapan untuk “negosiasi yang nyata dan serius,” menekankan bahwa kemajuan bergantung pada pengakuan Washington terhadap hak Iran atas energi nuklir damai dan pencabutan sanksi unilateral.[IT/r]