Bagaimana Dunia Bereaksi terhadap Pengeboman AS di Venezuela dan Penculikan Presiden Maduro

Militer Amerika Serikat melancarkan serangan dan membombardir sejumlah lokasi di Venezuela, termasuk ibu kota Caracas, pada Jumat pukul 02.00 waktu setempat. Helikopter-helikopter besar yang membawa pasukan AS memasuki wilayah negara Amerika Selatan tersebut, menculik Presiden Maduro, dan membawanya ke New York.

Satu jam kemudian, Presiden AS Donald Trump mengumumkan serangan terhadap Venezuela. Gedung Putih juga merilis rekaman yang memperlihatkan Maduro diborgol dan dikawal oleh pasukan Amerika. Trump turut mengisyaratkan niatnya untuk “mengelola” Venezuela dengan bantuan pejabat senior pemerintahannya serta menguasai cadangan minyak Venezuela yang sangat besar—yang terbesar di dunia.

Serangan tersebut dan pernyataan Trump memicu kecaman keras dari Caracas. Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodríguez, dalam pidato langsung kepada publik, mengecam serangan itu sebagai “penculikan ilegal dan tidak sah” terhadap presiden dan ibu negara Venezuela, serta menuntut pembebasan segera keduanya.

Rodríguez, yang kemudian ditunjuk oleh Mahkamah Agung Venezuela sebagai presiden sementara, menyatakan bahwa penculikan Maduro memiliki “nuansa Zionis,” merujuk pada agresi dan kebijakan perang Israel di kawasan Asia Barat.

Media internasional Peoples Dispatch menulis bahwa rakyat Venezuela berada dalam kondisi terkejut atas serangan Amerika Serikat, namun pemerintah tetap mengendalikan situasi di dalam negeri.

Media tersebut mengkritik aksi militer sepihak pemerintah AS, seraya menyebut dunia pernah gagal menghentikan invasi AS ke Irak pada 2003 serta berbagai aksi militer Washington terhadap Venezuela sejak 2001. Dispatch menambahkan bahwa Trump kemungkinan akan mengklaim kemenangan dalam pidato tahunan kenegaraannya, sambil memperingatkan bahwa ini merupakan contoh lain dari unilateralisme setelah Irak, Afghanistan, dan Libya.

Ketua Komite Kebijakan Informasi Dewan Federasi Rusia, Alexei Pushkov, mengatakan bahwa keinginan untuk menguasai cadangan minyak Venezuela telah menjadi tujuan strategis Amerika Serikat.

Ia menambahkan bahwa dalih pemberantasan narkoba hanyalah alasan semata, sementara penculikan Maduro merupakan sarana untuk mencapai tujuan utama, yakni penguasaan minyak Venezuela.

Majalah Jerman Focus juga menulis bahwa alasan Trump menyerang Venezuela adalah untuk mendapatkan akses ke cadangan minyak terbesar di dunia.

Media Israel, termasuk Channel 13, mengakui bahwa klaim Trump soal pemberantasan narkoba hanyalah kedok, sementara tujuan sebenarnya adalah menguasai minyak Venezuela serta menghadapi Rusia dan China dengan memperkuat hegemoni AS di kawasan.

Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev bereaksi keras terhadap operasi militer AS tersebut, menyebutnya sebagai “operasi kekerasan terhadap negara merdeka” yang tidak menimbulkan ancaman bagi Amerika Serikat.

Menyebut serangan itu sebagai “contoh cara Amerika menjaga perdamaian,” Medvedev mengatakan peristiwa tersebut menunjukkan bahwa setiap negara harus memperkuat kemampuan militernya semaksimal mungkin. “Satu-satunya jaminan nyata untuk melindungi kedaulatan adalah memiliki persenjataan nuklir,” ujarnya.

Profesor Sejarah dan Hubungan Internasional Universitas Lebanon, Jamal Wakim, dalam wawancara dengan jaringan Al-Manar, menyatakan bahwa peristiwa di Venezuela dan penculikan Maduro menunjukkan hukum internasional sudah tidak lagi berlaku.

“Tidak ada yang namanya hukum internasional; itu hanyalah boneka yang diciptakan Barat untuk membenarkan tindakan mereka dan diabaikan kapan pun mereka mau,” katanya, seraya menyinggung serangan AS sebelumnya ke Panama, Irak, Afghanistan, dan Iran.

China mengecam langkah AS sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional, norma dasar hubungan internasional, dan prinsip Piagam PBB.

“Kami menyampaikan keprihatinan serius atas penculikan paksa Presiden Nicolas Maduro dan istrinya serta pemindahan mereka ke luar negeri,” kata Kementerian Luar Negeri China, seraya mendesak Washington untuk menjamin keselamatan mereka, membebaskan keduanya segera, dan menghentikan upaya menggulingkan pemerintah Venezuela.

Rusia kembali menegaskan dukungannya kepada Venezuela. Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov menekankan perlunya pembebasan segera Maduro dan pengembaliannya sebagai kepala pemerintahan Venezuela.

Sebelumnya, Lavrov juga menyatakan solidaritas dengan rakyat Venezuela dalam menghadapi agresi bersenjata AS, seraya menegaskan bahwa Rusia akan terus mendukung kebijakan pemerintah Venezuela dalam melindungi kepentingan nasional dan kedaulatannya.

Alaa Mohammed, putra mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak, menyebut serangan AS ke Venezuela dan penculikan Maduro sebagai “premanisme dan perampokan.”

Dalam unggahan di akun X miliknya, Alaa menulis bahwa Presiden Trump—yang memimpikan Hadiah Nobel Perdamaian—secara terbuka mengumumkan masuknya pasukan AS ke wilayah Venezuela dan penculikan presiden serta istrinya. “Sejarah panjang perundungan dan banditisme,” tulisnya.

Mantan Wakil Presiden AS Kamala Harris mengecam penculikan Presiden Venezuela oleh pemerintahan Trump, menyebut operasi militer tersebut “melanggar hukum” dan “tidak bijaksana.”

Dalam unggahan di X, Harris menulis bahwa tindakan Trump di Venezuela “tidak membuat Amerika lebih aman, lebih kuat, atau lebih terjangkau.” Ia mengkritik perang perubahan rezim dan perebutan minyak yang dijual sebagai kekuatan, namun berujung pada kekacauan dan merugikan rakyat Amerika.

Anggota Kongres AS dari New Jersey, Cory Booker, juga mengecam tindakan Trump sebagai ilegal dan tidak adil, serta menuding Kongres AS lalai menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya.

Pemimpin Minoritas Demokrat Senat AS, Chuck Schumer, menyebut keputusan pemerintahan Trump menculik Presiden Venezuela dan melancarkan serangan sebagai “ceroboh.”

Anggota DPR AS Alexandria Ocasio-Cortez menulis bahwa serangan tersebut bukan soal narkoba. “Jika memang demikian, Trump tidak akan mengampuni salah satu pengedar narkoba terbesar di dunia bulan lalu. Ini soal minyak dan perubahan rezim,” tulisnya.

Wali Kota New York yang baru dilantik, Zohran Mamdani, menyatakan bahwa menyerang negara berdaulat secara sepihak merupakan tindakan perang dan pelanggaran hukum federal serta internasional.

Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel mengecam serangan militer tersebut sebagai terorisme negara dan agresi kriminal terhadap kedaulatan negara damai.

Ia menyatakan bahwa tindakan AS tidak ada hubungannya dengan pemberantasan narkoterorisme, melainkan bertujuan menghancurkan proyek integrasi dan perlawanan yang dirintis oleh Hugo Chávez.

Díaz-Canel juga membandingkan aksi AS di Venezuela dengan kejahatan kemanusiaan Zionis Israel di Gaza, dengan menyoroti sifat ilegal, tidak bermoral, dan pelanggaran hukum internasional.

Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menyatakan bahwa pengeboman dan penculikan Maduro telah “melampaui garis yang tidak dapat diterima.”

Dalam pernyataan di X, Lula menyebut tindakan tersebut sebagai penghinaan berat terhadap kedaulatan Venezuela dan preseden berbahaya bagi komunitas internasional. Ia mendesak PBB untuk merespons secara tegas.

Iran mengecam keras agresi militer AS terhadap Venezuela, menyebutnya sebagai contoh klasik tindakan agresi yang harus segera dikecam oleh PBB dan seluruh negara yang menjunjung supremasi hukum, perdamaian, dan keamanan internasional.

Kementerian Luar Negeri Iran memperingatkan bahwa konsekuensi dari tindakan tersebut akan berdampak pada seluruh sistem internasional dan semakin merusak tatanan global berbasis Piagam PBB.

Presiden Prancis Emmanuel Macron menjadi sekutu Eropa pertama Trump yang menyatakan dukungan terhadap serangan dan penculikan Presiden Venezuela, dengan menyebut rakyat Venezuela “bebas dari kediktatoran Maduro.”

Sikap Macron memicu kritik dari pemimpin kiri Prancis Jean-Luc Mélenchon, yang menuding Trump berusaha merebut minyak Venezuela melalui intervensi militer kuno dan penculikan keji terhadap presiden terpilih.

Kanselir Jerman Friedrich Mertz membela penculikan tersebut dengan alasan Maduro telah menghancurkan negaranya. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni juga mendukung serangan AS dengan menyebutnya sebagai “intervensi defensif.”

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan Inggris tidak akan berduka atas berakhirnya pemerintahan Maduro, meskipun kelompok anti-perang dan serikat buruh di Inggris mengecam keras operasi militer AS dan menuntut pengembalian Presiden Venezuela ke Caracas.

Sekutu utama Trump di Asia Barat, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Luar Negeri Gideon Sa’ar, menyampaikan ucapan selamat kepada Amerika Serikat atas serangan dan penculikan Presiden terpilih Venezuela. [IT/G]