Suriah Membuka Secara Bersyarat Kantor Penghubung Israel di Damaskus dalam Rencana yang Didukung AS

Menurut seorang sumber Suriah yang dekat dengan Presiden Transisi Ahmad al-Sharaa dan berbicara kepada jaringan berita Israel i24NEWS, Damaskus bersedia mempertimbangkan pendirian kantor penghubung “Israel” di Damaskus dengan syarat kantor tersebut tidak memiliki status diplomatik.
 
Sumber tersebut mengatakan bahwa Damaskus tengah terlibat dalam sebuah inisiatif yang didukung AS untuk memperdalam hubungan Suriah–AS, yang mencakup usulan pembentukan ruang operasi keamanan dan militer gabungan Suriah–AS. Inisiatif ini dipresentasikan sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk menstabilkan Suriah selatan dan membubarkan apa yang disebut sumber tersebut sebagai “milisi di luar hukum.”
 
Apabila diterapkan, keberadaan kantor penghubung Zionis Israel—tanpa pengakuan diplomatik formal—akan menjadi langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hubungan langsung dengan pendudukan Israel, setelah puluhan tahun sikap prinsipil Suriah yang menolak normalisasi di bawah rezim sebelumnya.
 
SDF: Upaya Zionis Israel Menunda Kesepakatan Suriah
Menurut sumber yang sama, “Zionis Israel” telah mendesak Washington untuk menunda finalisasi pengaturan keamanan terpisah antara Damaskus dan Pasukan Demokratik Suriah (Syrian Democratic Forces/SDF) yang dipimpin Kurdi, hingga Tel Aviv menyelesaikan kerangka keamanan tersendiri dengan pemerintah Suriah.
 
“Zionis Israel” dilaporkan berupaya meningkatkan daya tawarnya dengan memanfaatkan ketegangan yang sedang berlangsung antara Damaskus dan SDF, serta gejolak internal di provinsi Sweida, Suriah selatan.
 
Perundingan yang Dimediasi AS di Paris
Perkembangan ini menyusul pertemuan yang dimediasi Amerika Serikat dan digelar di Paris antara pejabat senior Suriah dan Israel. Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa perundingan tersebut berlangsung di bawah naungan Amerika dan difasilitasi oleh Presiden AS Donald Trump.
 
Menurut Washington, diskusi berfokus pada penghormatan terhadap kedaulatan dan stabilitas Suriah, “kekhawatiran keamanan” Zionis Israel, serta apa yang disebut sebagai “kemakmuran bersama” bagi kedua pihak.
 
Sebagai bagian dari kesepahaman yang dicapai di Paris, Suriah dan “Zionis Israel” sepakat untuk mengejar pengaturan keamanan dan stabilitas jangka panjang. Kedua pihak dilaporkan menyetujui pembentukan sebuah mekanisme fusi bersama, yakni sel komunikasi khusus yang dimaksudkan untuk memungkinkan koordinasi berkelanjutan dalam berbagi intelijen, deeskalasi militer, keterlibatan diplomatik, serta potensi aktivitas komersial—semuanya di bawah pengawasan AS.
 
Pernyataan bersama menyebutkan bahwa mekanisme tersebut akan berfungsi sebagai platform untuk menangani perselisihan secara cepat dan mencegah kesalahpahaman. Washington menyambut langkah ini dan menegaskan kembali komitmennya untuk mendukung upaya implementasi sebagai bagian dari strategi regionalnya yang lebih luas.
 
Pernyataan itu ditutup dengan menyatakan bahwa kesepahaman tersebut mencerminkan semangat pertemuan Paris dan niat kedua belah pihak untuk “membuka lembaran baru” dalam hubungan mereka.
 
Perundingan Keamanan di Tengah Pendudukan
Perkembangan ini terjadi di tengah meningkatnya agresi Israel di Suriah selatan, menyusul pemanfaatan “Zionis Israel” atas kekosongan keamanan yang muncul setelah jatuhnya Bashar al-Assad pada Desember 2024. Sejak saat itu, pasukan pendudukan Israel telah memperluas kehadiran darat mereka melampaui wilayah yang sebelumnya diduduki, melakukan hampir setiap hari serangan lintas batas, serta melancarkan serangan udara berulang kali jauh ke dalam wilayah Suriah.
 
Sementara itu, para pejabat Suriah menegaskan bahwa mekanisme koordinasi teknis tidak dapat menggantikan berakhirnya pendudukan. Seorang pejabat Suriah mengatakan kepada Reuters bahwa kemajuan dalam isu-isu politik dan keamanan utama tetap mustahil tanpa komitmen Israel yang mengikat untuk menarik diri dari wilayah yang direbut setelah jatuhnya Assad.
 
“Tidak mungkin untuk melangkah maju dalam ‘berkas-berkas strategis’ tanpa jadwal yang jelas dan mengikat bagi pasukan Zionis Israel untuk meninggalkan wilayah Suriah,” ujar pejabat tersebut dengan syarat anonim.
 
Menurut pejabat yang sama, perundingan di Paris ditutup dengan usulan AS untuk menangguhkan operasi militer Zionis Israel terhadap Suriah, sebuah inisiatif yang bertujuan menahan eskalasi langsung sembari perundingan berlanjut. Damaskus memandang langkah-langkah tersebut tidak memadai tanpa adanya jaminan untuk membalikkan apa yang mereka sebut sebagai pendudukan yang merayap.
 
Pihak keamanan “Zionis Israel” belum memberikan tanggapan langsung atas posisi Suriah maupun atas usulan Amerika Serikat tersebut.[IT/r]