Iran: Intervensionisme AS Bertujuan Memicu Kekerasan dan Terorisme

Dalam pernyataan yang dirilis pada Rabu, kementerian menegaskan bahwa sikap AS bukan didorong oleh kepedulian terhadap rakyat Iran, melainkan sejalan dengan kebijakan “tekanan maksimum, ancaman, dan campur tangan” dalam urusan domestik Republik Islam.

Menurut pernyataan tersebut, sikap mencampuri urusan dalam negeri itu bertujuan menghasut kekerasan dan terorisme serta merusak stabilitas negara.

Kementerian menekankan bahwa berdasarkan Konstitusi Iran, unjuk rasa damai diakui secara hukum dan pemerintah tidak pernah mengabaikan upaya untuk menanggapi tuntutan sah masyarakat dalam kerangka hukum. Disebutkan pula bahwa meskipun Iran tengah berupaya mengurangi kesulitan ekonomi, sebagian besar tantangan tersebut bersumber dari perang ekonomi dan finansial menyeluruh AS melalui sanksi ilegal dan tidak adil.

Washington juga dituding melancarkan perang psikologis, kampanye media, penyebaran informasi palsu, ancaman intervensi militer, serta hasutan terhadap kekerasan dan terorisme.

Tindakan tersebut, lanjut pernyataan itu, bertentangan dengan Piagam PBB, norma-norma imperatif hukum internasional, serta prinsip-prinsip dasar sistem hak asasi manusia internasional.

Kementerian mengingatkan rekam jejak panjang permusuhan dan campur tangan AS di Iran, termasuk kudeta 1953 terhadap pemerintah terpilih secara demokratis, dukungan AS terhadap rezim Ba’ath Irak dalam perang delapan tahun melawan Iran, keterlibatan bersama rezim Israel dalam perang ilegal terhadap Iran pada Juni lalu, serta penerapan sanksi sepihak.

Pernyataan itu menyerukan komunitas internasional untuk mengakui sifat ilegal dan tidak manusiawi dari langkah-langkah koersif sepihak AS yang secara langsung memengaruhi kehidupan dan mata pencaharian rakyat Iran, dan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kementerian menegaskan bahwa Republik Islam Iran akan menghadapi campur tangan asing dengan kewaspadaan, berlandaskan warisan Islam, serta memperkuat persatuan nasional, dan tidak akan membiarkan kebijakan AS merusak kedaulatan, kemerdekaan, dan martabatnya.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menegaskan bahwa urusan dalam negeri Iran sepenuhnya merupakan hak rakyatnya dan tidak dapat didikte pihak asing. [IT/G]