Media: Israel Berupaya Memperketat Cengkeramannya di Tepi Barat

Zionis Israel telah berupaya memperketat kendalinya atas Tepi Barat, menyetujui perubahan kebijakan yang menuai kecaman dari Otoritas Palestina (PA), negara-negara Arab dan Muslim, serta Uni Eropa. 
 
Sebagian besar Tepi Barat berada di bawah kendali militer Zionis Israel, sementara pemerintahan mandiri Palestina yang terbatas ada di beberapa wilayah yang dikelola oleh PA. Wilayah tersebut dibagi menjadi Area A, B, dan C, dengan Zionis Israel mengendalikan keamanan dan urusan sipil di sebagian besar Area C, tempat sebagian besar permukiman berada. 
 
Reformasi yang disetujui Kabinet Zionis Israel pada hari Minggu (8/2) akan mempermudah para pemukim di Tepi Barat untuk membeli tanah sekaligus memberikan otoritas Israel lebih banyak kekuasaan penegakan hukum atas warga Palestina. Mengutip pernyataan Menteri Pertahanan Israel Katz dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, The Times of Israel mengatakan bahwa langkah-langkah tersebut termasuk menghapus peraturan yang telah berlaku selama beberapa dekade yang mencegah warga negara Yahudi membeli tanah di Tepi Barat.
 
Reformasi tersebut juga dilaporkan mencakup ketentuan yang memungkinkan otoritas Zionis Israel untuk mengawasi situs-situs keagamaan tertentu dan untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah yang diperintah oleh Otoritas Palestina, khususnya mengenai bahaya lingkungan, pelanggaran air, dan kerusakan situs arkeologi. 
 
Reformasi ini dilakukan meskipun ada rencana perdamaian Presiden AS Donald Trump, yang memberikan pemerintahan sehari-hari di Gaza kepada tim teknokrat Palestina beranggotakan 15 orang di bawah 'Dewan Perdamaian'. Badan tersebut diresmikan bulan lalu sebagai bagian dari gencatan senjata yang dimediasi AS antara Hamas dan Israel. Trump telah menekankan bahwa ia tidak akan mengizinkan Israel untuk mencaplok Tepi Barat.
 
 
Otoritas Palestina mengutuk keputusan Israel yang "tidak sah dan ilegal", dan menyerukan PBB dan AS untuk campur tangan. Kelompok militan Palestina Hamas mendesak "eskalasi" konflik "dengan segala cara yang tersedia," sambil meminta negara-negara Arab dan Muslim untuk memutuskan hubungan dengan Zionis Israel.
 
Langkah tersebut juga menuai kecaman dari Uni Eropa dan para menteri luar negeri Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Indonesia, Pakistan, Turki, Arab Saudi, dan Qatar. Dalam sebuah pernyataan, para menteri memperingatkan terhadap kebijakan ekspansionis Israel yang "berlanjut" dan menyerukan kepada komunitas internasional untuk bertindak. 
 
Tindakan Zionis Israel ini menyusul persetujuan sebelumnya untuk pembangunan pemukiman, termasuk langkah-langkah yang diumumkan pada bulan Desember. Lebih dari 700.000 warga Zionis Israel dilaporkan kini tinggal di pemukiman di seluruh Tepi Barat dan Yerusalem Timur, wilayah yang direbut Zionis Israel dari Yordania pada tahun 1967 dan diinginkan oleh Palestina untuk negara masa depan. Para kritikus memperingatkan bahwa perluasan pemukiman yang berkelanjutan dapat secara permanen merusak prospek solusi dua negara.[IT/r]