'Israel' Menghalangi Petani Palestina Mengakses Lahan Pertanian Tepi Barat

Pasukan pendudukan Israel dilaporkan telah menerima instruksi untuk mencegah petani Palestina membajak lahan mereka di Tepi Barat, menurut surat kabar Zionis Israel Haaretz.
 
Langkah-langkah tersebut menyusul pengaduan yang diajukan oleh pemukim ilegal Zionis Israel dan merupakan bagian dari operasi militer yang lebih luas yang bertujuan untuk membatasi aktivitas pertanian Palestina. Haaretz melaporkan bahwa tentara, khususnya di Jabal al-Khalil, telah berulang kali dikerahkan, terutama pada awal musim dingin, untuk menghentikan kegiatan pertanian penting. Surat kabar tersebut menggambarkan istilah "gangguan pembajakan" sebagai tugas operasional yang diakui, yang dengan cepat menjadi fokus utama bagi pasukan di daerah-daerah di mana pertanian secara rutin menjadi sasaran.
 
Untuk menegakkan pembatasan tersebut, militer telah mengeluarkan perintah yang menetapkan lahan sebagai "zona militer tertutup," mencegah petani mengolah ladang mereka. Dalam beberapa kasus, metode pengendalian massa digunakan untuk membubarkan warga Palestina yang mencoba bekerja di ladang mereka, dan beberapa petani ditahan selama berjam-jam saat mencoba membajak lahan pertanian.
 
Pembajakan di awal musim dingin sangat penting untuk mempersiapkan lahan untuk penanaman di musim semi. Keterlambatan dalam proses ini mengancam hasil panen dan, seiring waktu, dapat berkontribusi pada hilangnya kepemilikan tanah Palestina, karena ladang yang tidak dibajak sering dianggap terbengkalai dan rentan terhadap klaim sepihak pemerintah Zionis Israel.
 
Laporan tersebut juga menyoroti peran pemukim Israel, yang secara aktif menghalangi pekerjaan pertanian Palestina. Serangan telah didokumentasikan di seluruh Tepi Barat, termasuk Beit Lahm bagian tenggara, daerah Ramallah, dan wilayah Tepi Barat bagian utara, di mana serangan pemukim telah menyebabkan cedera, penangkapan, dan gangguan lebih lanjut, yang sering kali dikoordinasikan dengan dukungan militer Zionis Israel.
 
'Zionis Israel' memperkuat 'aneksasi de facto' di Tepi Barat
Sebelumnya pada hari Minggu, menteri Israel Israel Katz dan Bezalel Smotrich mendorong serangkaian keputusan yang luas yang bertujuan untuk lebih memperkuat apa yang digambarkan oleh situs berita Israel Ynet sebagai "aneksasi de facto Israel atas wilayah Palestina di Tepi Barat yang diduduki."
 
Menurut laporan tersebut, langkah-langkah tersebut memperkenalkan perubahan besar pada "pendaftaran tanah" dan "prosedur akuisisi", yang secara signifikan mengubah cara pencatatan dan penegakan kepemilikan tanah di wilayah tersebut. Berdasarkan keputusan yang disetujui, otoritas Israel akan memperoleh wewenang yang lebih luas untuk menghancurkan bangunan milik Palestina, termasuk di Area A, yang secara nominal berada di bawah kendali penuh Otoritas Palestina berdasarkan perjanjian yang ada.
 
Salah satu langkah yang paling penting melibatkan pencabutan pembatasan kerahasiaan yang telah lama berlaku pada pendaftaran tanah Tepi Barat. Langkah ini akan memberikan akses yang lebih luas kepada otoritas Israel terhadap catatan kepemilikan dan diharapkan dapat memfasilitasi intervensi negara yang lebih besar dalam sengketa tanah.
 
 Keputusan tersebut juga diharapkan dapat membuka jalan bagi perluasan pemukiman yang substansial di seluruh Tepi Barat, karena kebijakan tanah yang direvisi memudahkan "Zionis Israel" untuk mengklaim, mengklasifikasikan ulang, atau mengalokasikan kembali tanah untuk penggunaan pemukiman. Langkah-langkah tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip Perjanjian al-Khalil tahun 1997, yang ditandatangani sebagai pengaturan sementara yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa Zionis Israel-Palestina di kota al-Khalil.
 
Perintah militer yang mencegah warga Palestina membajak lahan mereka sejalan dengan kampanye multi-arah oleh otoritas Israel untuk memperkuat kendali atas Tepi Barat, termasuk serangan pemukim, penggerebekan militer, pengusiran paksa, dan pemblokiran sumber pendapatan bagi warga Palestina di wilayah pendudukan.[IT/r]