Menyelamatkan Pulau Halmahera di Indonesia dari Investasi Israel

Meskipun membangun reputasi global sebagai pembela hak-hak Palestina, Indonesia telah menyetujui konsesi panas bumi di Halmahera, sebuah pulau berhutan di Indonesia timur, yang melibatkan perusahaan yang tertanam dalam sistem ekonomi Israel. Keputusan ini membawa dua risiko yang jelas: melemahkan posisi politik Indonesia terhadap Palestina dan mengekspos lingkungan yang rapuh pada tekanan industri yang lebih dalam. Ini bukan sekadar kontradiksi kebijakan luar negeri, melainkan pilihan pembangunan dengan konsekuensi ekologis jangka panjang.

Pada 8 Januari 2026, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan wilayah kerja panas bumi Telaga Ranu kepada PT Ormat Geothermal Indonesia sebagai bagian dari dorongan nasional menuju target Net Zero Emission 2060. Perluasan energi terbarukan memang diperlukan di negara yang masih bergantung pada batu bara. Namun, urgensi tidak membenarkan pengabaian keselarasan politik maupun perlindungan lingkungan.

Kompleks nikel besar yang terutama didukung Tiongkok telah mengubah sebagian wilayah pulau menjadi pusat pengolahan yang terkait dengan rantai pasok baterai kendaraan listrik.

Halmahera sudah berada di bawah tekanan permintaan global yang meningkat. Investor yang terhubung dengan Jepang dan Korea Selatan membiayai pembangunan smelter, pembangkit listrik captive, serta jaringan logistik untuk mengamankan akses mineral. Kehilangan hutan meningkat di zona industri. Perairan pesisir menghadapi tekanan yang terus naik. Komunitas lokal menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi yang mendadak.

Konsesi panas bumi ini menambah jejak industri jangka panjang lain pada ekosistem yang sudah menyerap dampak kumulatif.

Satu pertemuan, satu perubahan: organisasi Muslim Indonesia mengubah arah di Dewan Perdamaian

PT Ormat Geothermal Indonesia dikendalikan oleh Ormat Technologies, perusahaan yang dibangun di atas jaringan rekayasa, manufaktur, dan modal Israel. Pendapatan serta teknologi yang terkait proyek ini akan beredar dalam sistem tersebut. Keterlibatan ekonomi pada skala ini membawa makna politik.

Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan secara konsisten menyuarakan dukungan terhadap penentuan nasib sendiri Palestina. Pendalaman hubungan komersial dengan perusahaan yang berakar di Israel menciptakan kesenjangan kebijakan yang terlihat. Ketika pesan kebijakan luar negeri dan perilaku ekonomi berbeda, kredibilitas menurun. Posisi moral menjadi lebih sulit dipertahankan.

Risiko lingkungan bukan sekadar teori. Proyek yang terkait dengan Ormat Technologies di tempat lain di Indonesia telah merusak ekosistem dan mengganggu komunitas lokal.

Ketika pesan kebijakan luar negeri dan perilaku ekonomi berbeda, kredibilitas menurun. Posisi moral menjadi lebih sulit dipertahankan.

Di Pembangkit Listrik Panas Bumi Blawan Ijen, limbah dari sumur produksi dilaporkan masuk ke saluran drainase dan mencemari mata air Gending Waluh, sumber air utama bagi warga Watu Capil, Kebon Jeruk, dan Margahayu. Warga menggambarkan air minum berasa tidak enak serta air mandi yang meninggalkan residu lengket di kulit. Banyak rumah tangga terpaksa mengambil air dari desa tetangga.

Pencemaran kemudian menyebar ke mata air Sumber Macan di Curah Macan. Warga melaporkan sakit perut setelah mengonsumsi air tersebut dan akhirnya meninggalkan sumber air itu. Sebagian keluarga mulai membeli air kemasan meski menambah beban keuangan. Keluhan masyarakat, menurut laporan lokal, mendapat tanggapan terbatas.

Di Pulau Buru dekat Wapsalit, aktivitas eksplorasi dilaporkan mendorong warga adat masuk lebih dalam ke kawasan hutan karena rasa takut dan ketidakpastian. Penduduk desa mengatakan mereka menerima penjelasan yang sangat minim mengenai proyek maupun risikonya. Pembangunan tanpa transparansi menempatkan masyarakat pada posisi rentan, bukan partisipatif.

Insiden-insiden ini penting karena menunjukkan apa yang dapat terjadi ketika ekspansi panas bumi melampaui pengawasan.

Halmahera berada dalam zona ekologi Wallacea, salah satu wilayah dengan keunikan hayati paling tinggi di dunia. Pengeboran panas bumi dapat mengganggu sistem air tanah yang menopang pertanian dan perikanan. Pembangunan jalan membuka hutan utuh bagi ekstraksi lanjutan. Koridor transmisi memecah habitat. Ketika tekanan-tekanan ini bertemu, pemulihan menjadi tidak mungkin.

Energi terbarukan memang menurunkan emisi karbon, tetapi tidak menghapus biaya lingkungan. Di berbagai wilayah Indonesia, proyek panas bumi memicu sengketa hak tanah, kompensasi, dan distribusi manfaat ekonomi yang tidak merata. Komunitas sering kali menanggung risiko lingkungan terlebih dahulu sambil menunggu bertahun-tahun untuk pertumbuhan yang dijanjikan.

Pengamat juga mempertanyakan kecepatan tender Telaga Ranu dan terbatasnya ruang konsultasi publik. Wilayah perbatasan jarang memiliki kapasitas regulasi yang sebanding dengan skala investasi yang masuk. Transparansi dalam kondisi seperti ini adalah perlindungan, bukan sekadar prosedur.

Risiko politik dan ekologis bertemu pada satu konsekuensi: Indonesia merusak integritasnya sendiri sekaligus lingkungannya sendiri.

Selama beberapa dekade, Indonesia memposisikan diri sebagai pembela konsisten hak-hak Palestina dan menolak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Sikap ini menjadi bagian dari identitas internasionalnya. Menyetujui proyek yang terkait perusahaan dalam sistem ekonomi Israel secara langsung bertentangan dengan identitas tersebut. Ini memberi sinyal bahwa prinsip politik dapat dikalahkan oleh investasi. Ketika sinyal itu muncul, kredibilitas melemah.

Pada saat yang sama, biaya lingkungan ditanggung oleh tanah dan masyarakat Indonesia. Halmahera menyerap risiko industri baru. Hutan menghadapi fragmentasi lanjutan. Sistem air berpotensi tercemar. Warga lokal menanggung konsekuensinya terlebih dahulu.

Risiko politik dan ekologis kembali bertemu pada satu konsekuensi: Indonesia merusak integritasnya sendiri sekaligus lingkungannya sendiri.

Ini bukan pertukaran antara kebijakan luar negeri dan pembangunan, melainkan kerugian ganda. Indonesia melemahkan konsistensi moral posisinya terhadap Palestina sekaligus mengekspos pulau yang rapuh pada tekanan ekologis tambahan.

Integritas dan perlindungan lingkungan adalah aset strategis. Jika keduanya terkikis, kerusakan melampaui satu proyek. Pemerintah seharusnya mencabut konsesi tersebut dan menyelaraskan kembali keputusan ekonominya dengan prinsip yang dinyatakan. Melindungi Halmahera berarti melindungi kredibilitas Indonesia sekaligus lingkungannya. [IT/G]