Qatar dan Iran Bahas De-eskalasi serta Stabilitas Regional dalam Kontak Telepon

Dalam sebuah panggilan telepon pada hari Minggu (10/5), Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, membahas perkembangan regional terkini—dengan fokus pada stabilitas dan keamanan Asia Barat—bersama Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi.
 
Menurut pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Qatar, kedua diplomat tersebut menyinggung upaya-upaya yang sedang berjalan untuk meredakan ketegangan dan memajukan solusi diplomatik guna mengatasi konfrontasi regional.
 
Dorongan menuju de-eskalasi
Perdana Menteri Qatar menegaskan kembali dukungan penuh Negara Qatar terhadap inisiatif mediasi guna menyelesaikan sengketa regional melalui cara-cara damai.
 
Ia menekankan pentingnya bagi semua pihak untuk terlibat secara konstruktif dalam upaya-upaya tersebut demi menciptakan kondisi yang diperlukan bagi kemajuan dalam negosiasi. Ia juga menggarisbawahi perlunya meminimalkan risiko terjadinya kembali eskalasi, sembari menegaskan peran berkelanjutan Qatar dalam upaya mediasi regional.
 
Selat Hormuz dan keamanan maritim
Poin utama yang diangkat selama panggilan tersebut adalah pentingnya menjaga stabilitas di jalur-jalur maritim yang krusial.
 
Qatar menyatakan bahwa kebebasan navigasi merupakan prinsip fundamental yang tidak boleh dikompromikan, seraya menegaskan bahwa setiap langkah untuk menutup Selat Hormuz—atau menjadikannya sebagai alat tekanan politik—hanya akan memperburuk ketegangan dan mengancam keamanan kawasan tersebut.
 
Implikasi ekonomi yang lebih luas akibat potensi gangguan pada jalur perairan regional juga turut dibahas, dengan penekanan khusus pada dampaknya terhadap pasar energi global dan rantai pasok pangan. Dari sisinya, Qatar menyatakan bahwa gangguan semacam itu akan meluas hingga ke luar kawasan tersebut dan memengaruhi stabilitas ekonomi global.
 
Selat Hormuz sempat beroperasi secara normal hingga Amerika Serikat dan "Zionis Israel" melanggar ketentuan gencatan senjata yang diumumkan pada tanggal 8 April. Akibatnya, Iran mengumumkan penutupan total jalur perairan tersebut sebagai respons terhadap agresi AS-Israel. Washington kemudian memberlakukan blokade angkatan laut dan baru-baru ini menargetkan Pulau Qeshm serta kapal-kapal tanker minyak Iran, yang kian memperburuk ketidakstabilan situasi di Asia Barat.
 
Komitmen terhadap hukum internasional dan kerja sama regional
Kedua belah pihak menekankan pentingnya mematuhi hukum internasional dan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
 
Perdana Menteri Qatar menegaskan kembali bahwa memprioritaskan kepentingan negara-negara di kawasan serta rakyatnya merupakan hal yang esensial demi stabilitas jangka panjang. Ia menekankan bahwa keterlibatan diplomatik dan penghormatan terhadap kerangka hukum internasional tetap menjadi elemen sentral dalam mencapai perdamaian yang langgeng serta meredakan ketegangan.
Percakapan telepon tersebut diakhiri dengan kesepahaman bersama mengenai perlunya melanjutkan dialog dan mendukung upaya-upaya yang bertujuan menjaga keamanan serta stabilitas regional.
 
Rubio dan Witkoff bertemu PM Qatar terkait pembicaraan perang Iran
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, dan utusan Gedung Putih, Steve Witkoff, bertemu dengan Perdana Menteri Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, di Miami pada hari Sabtu, seiring berlanjutnya upaya mediasi guna mencapai kesepakatan yang bertujuan mengakhiri perang melawan Iran.
 
Sumber-sumber yang mengetahui seluk-beluk diskusi tersebut menyampaikan kepada *Axios* bahwa pertemuan itu berfokus pada negosiasi yang sedang berlangsung antara Washington dan Teheran terkait sebuah nota kesepahaman yang ditujukan untuk menghentikan perang serta membangun kerangka kerja bagi pembicaraan yang lebih luas.
 
Sumber-sumber tersebut mengindikasikan bahwa Qatar telah memainkan peran signifikan di balik layar dalam memfasilitasi komunikasi antara AS dan Iran, meskipun Pakistan bertindak sebagai mediator resmi sejak pecahnya perang tersebut.
 
Para pejabat AS dilaporkan memandang Doha sebagai perantara yang efektif dalam negosiasi dengan Tehran.[IT/r]