Foreign Policy: Mengapa Pemilu Berikutnya “Israel” Bisa Menjadi Pemilu Paling Penting

Akankah Zionis “Israel” tetap menjadi demokrasi “liberal” yang diimpikan oleh para pendirinya pada tahun 1948, atau akankah terus merosot menuju tatanan politik yang lebih konservatif dan semakin otoriter?
 
Pertanyaan itu, menurut David Rosenberg dalam analisis yang diterbitkan oleh Foreign Policy, akan menjadi inti dari pemilihan parlemen yang dijadwalkan pada 27 Oktober.
 
Rosenberg berpendapat bahwa kembalinya Benjamin Netanyahu ke posisi perdana menteri pada tahun 2022 menandai titik balik yang menentukan, karena ia membentuk koalisi dengan partai-partai sayap kanan dan Yahudi ultra-Ortodoks.
 
Sejak saat itu, pemerintah telah mengejar dua tujuan utama.
Yang pertama adalah membentuk kembali keseimbangan kekuasaan antara lembaga peradilan dan politisi terpilih dengan membatasi wewenang Mahkamah Agung, memperluas peran pemerintah dan Knesset dalam pengangkatan hakim, dan memperketat kendali politik atas lembaga-lembaga hukum.
Yang kedua adalah memperluas peran agama Yahudi dalam kehidupan publik sambil memberikan dukungan politik, keuangan, dan hukum yang lebih besar kepada para pemukim di Tepi Barat yang diduduki.
 
Perombakan Peradilan
Perombakan peradilan Netanyahu adalah salah satu proyek penting pemerintah. Hal ini memicu protes massal dan menghadapi putusan pengadilan yang mencegah implementasi penuhnya. Pecahnya perang Gaza setelah serangan 7 Oktober 2023 kemudian mendorong isu ini ke latar belakang, menurut Foreign Policy.
 
Namun, pemerintah tidak meninggalkan upayanya untuk membentuk kembali lembaga peradilan. Pemerintah terus memajukan sebagian dari rencana tersebut sambil memperluas hak istimewa bagi kaum ultra-Ortodoks entitas Zionis, khususnya mengenai pengecualian dari wajib militer—isu yang telah menjadi salah satu perselisihan domestik yang paling memecah belah di negara itu.
 
Sementara itu, kekerasan pemukim terhadap warga Palestina di Tepi Barat semakin intensif di tengah tuduhan bahwa pemerintah telah mentolerir serangan tersebut atau memberikan perlindungan politik kepada mereka.
 
Rosenberg juga menuduh Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir berupaya mengubah polisi menjadi instrumen politik untuk menekan protes anti-pemerintah, sementara Menteri Pertahanan Israel Katz berupaya memperkuat pengaruh pemerintah atas lembaga militer.
 
Penulis membandingkan pendekatan Netanyahu dengan pendekatan Presiden AS Donald Trump, khususnya upaya mereka untuk melemahkan lembaga-lembaga yang mampu membatasi kekuasaan eksekutif dan kecenderungan mereka untuk menggambarkan lawan politik sebagai musuh yang tidak sah.
 
Oposisi yang Terpecah
Rosenberg berpendapat bahwa Netanyahu tidak hanya berhasil menekan oposisi tetapi juga meminggirkan saingan di dalam partainya sendiri, Likud, sambil memberikan tekanan pada lembaga-lembaga negara mulai dari peradilan hingga militer.
 
Sementara itu, oposisi tetap lemah dan terpecah-pecah meskipun mencakup spektrum politik dari kiri dan tengah hingga kanan, serta termasuk partai-partai yang mewakili warga Palestina di wilayah pendudukan.
 
Rosenberg mengkritik oposisi karena baru-baru ini gagal menghadirkan alternatif politik yang koheren atau secara efektif menghalangi agenda Netanyahu di Knesset. Namun terlepas dari perpecahan mereka, kekuatan oposisi memiliki beberapa posisi inti yang sama, termasuk membela independensi peradilan, menentang politisasi militer dan polisi, menantang kekerasan pemukim, dan menolak hak istimewa khusus untuk kaum ultra-Ortodoks.
 
Skenario paling berbahaya, menurut analisis tersebut, adalah jika Netanyahu dan sekutunya meragukan hasil pemilihan jika mereka kalah.
 
Mantan kepala staf angkatan darat Zionis Israel, Gadi Eisenkot, telah muncul sebagai penantang potensial paling menonjol dari oposisi terhadap Netanyahu. Tetapi kebangkitannya tidak menjamin jalan menuju kekuasaan. Beberapa pendukungnya berasal dari "sayap kanan moderat" dan dapat kembali ke Likud jika Netanyahu berhasil merehabilitasi citra partai tersebut.
 
Mengecualikan partai-partai Arab
Oposisi menghadapi hambatan lain yang lebih rumit: posisi Eisenkot terhadap partai-partai Arab. Dia telah berjanji untuk membentuk pemerintahan yang terdiri secara eksklusif dari partai-partai Zionis, yang secara efektif mengecualikan partai-partai Arab dari koalisi mana pun. Menurut jajak pendapat yang dikutip dalam analisis tersebut, hal itu dapat mempersulitnya untuk mengamankan mayoritas parlemen yang stabil.
 
Rosenberg juga berpendapat bahwa pemilih Zionis semakin mengakar dalam identitas politik mereka, mengurangi kemungkinan pergeseran besar antara kedua blok tersebut. Dengan latar belakang ini, ia memperingatkan bahwa kampanye tersebut dapat berubah menjadi konfrontasi yang sangat sengit.
 
Presiden Isaac Herzog telah memperingatkan terhadap kekerasan dan intimidasi. Sementara itu, para kritikus pemerintah khawatir bahwa polisi atau Shin Bet, dinas keamanan internal entitas Zionis, dapat digunakan secara politis untuk melawan oposisi.
 
Skenario yang paling mengkhawatirkan, menurut Rosenberg, adalah jika Netanyahu dan sekutunya menantang legitimasi pemilihan itu sendiri jika hasilnya bertentangan dengan mereka—menempatkan lembaga-lembaga demokrasi Zionis "Israel" di hadapan ujian yang berpotensi serius.
 
Bahkan jika oposisi berhasil mengungkap kegagalan pemerintahan Netanyahu, mereka mungkin kesulitan untuk membujuk pemilih untuk menerima perubahan mendasar dalam kebijakan keamanan. Namun, pemerintahan yang dipimpin Eisenkot masih dapat mengubah cara "Israel" mengelola tantangan keamanannya, khususnya di Gaza.
 
Pemerintahan Eisenkot Dapat Mengubah Arah
Menurut analisis tersebut, pemerintahan yang dipimpin Eisenkot kemungkinan besar tidak akan menerima agenda sayap kanan untuk menggusur warga Palestina atau membangun kembali permukiman Israel di dalam Gaza. Hal itu juga dapat mengurangi operasi militer dan berpotensi menarik pasukan pendudukan Israel sambil membuka jalan bagi upaya rekonstruksi jika Hamas menyetujui pengaturan yang mendekati perlucutan senjata.
 
Namun, di Lebanon, pemerintahan baru akan menghadapi dilema yang lebih rumit. Penarikan penuh dari daerah-daerah tempat pasukan musuh Israel ditempatkan, menurut analisis tersebut, dapat memberi Hizbullah ruang yang lebih besar untuk menekan Palestina utara yang diduduki.
 
Di Tepi Barat, pemerintahan baru kemungkinan akan berupaya untuk mengekang kekerasan pemukim dan perluasan permukiman tetapi tidak akan mampu menghilangkan keduanya sepenuhnya.
 
Adapun solusi dua negara, hal itu tetap lebih jauh dari sebelumnya. Rosenberg berpendapat bahwa peristiwa 7 Oktober secara efektif mengubur prospek negara Palestina dalam waktu dekat, sementara pemerintah Israel dan Amerika Serikat di bawah Trump tampaknya tidak mau mendorong secara serius untuk hasil seperti itu.
 
Pada akhirnya, analisis ini berpendapat bahwa pemilihan mendatang jauh lebih dari sekadar apakah Netanyahu tetap berkuasa atau tidak. Pada akhirnya, analisis ini menyatakan bahwa pemilihan mendatang mencakup lebih dari sekadar pertanyaan tentang kelanjutan kepemimpinan Netanyahu atau penggulingannya. Pemilihan ini dapat menentukan arah pendudukan Israel selama bertahun-tahun mendatang.
 
Kemenangan Netanyahu, menurut Rosenberg, dapat diinterpretasikan sebagai mandat populer untuk terus melemahkan pengawasan kelembagaan terhadap kekuasaan pemerintah sambil semakin memperkuat pengaruh sayap kanan dan ultra-Ortodoks.[IT/r]