Angkatan Laut IRGC: Kapal Tanker Super yang Melanggar Aturan Menabrak Ranjau Laut di Selat Hormuz

Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada hari Senin (31/8), Angkatan Laut IRGC mengatakan kapal tanker tersebut telah mencoba melewati rute yang tidak diizinkan berdasarkan peraturan keamanan maritim Republik Islam.
 
Angkatan Laut IRGC mengatakan Selat Hormuz berada di bawah kendali Iran yang 'lengkap dan tegas' https://t.co/HUFPwUyacE
— Press TV 🔻 (@PressTV) 29 Agustus 2026
 
Kapal tersebut dilalap "kebakaran besar" dan berhenti total setelah menabrak ranjau, demikian bunyi pernyataan tersebut.
 
“Angkatan Laut IRGC sekali lagi memperingatkan bahwa nasib kapal-kapal yang melanggar peraturan keamanan yang mengatur Selat Hormuz tidak akan berbeda,” tambahnya.
 
Iran menutup jalur sempit tersebut setelah diluncurkannya serangan agresi Amerika-Zionis Israel yang tidak beralasan terhadap negara itu pada 28 Februari.
Republik Islam dan Amerika Serikat menyepakati periode pembukaan kembali selama 60 hari sebagai bagian dari nota kesepahaman yang dimediasi Pakistan pada bulan Juni, tetapi pelanggaran Amerika memaksa Teheran untuk memberlakukan kembali penutupan tersebut.
 
Teheran telah mensyaratkan pembukaan kembali jalur air tersebut dengan terpenuhinya sejumlah prasyarat, termasuk pencabutan sepenuhnya blokade angkatan laut dan ekonomi ilegal AS terhadap Republik Islam, penghentian agresi yang berkelanjutan di semua lini, termasuk Lebanon, dan klarifikasi situasi mengenai blokade Yaman.
 
Baru-baru ini, Iran dan Oman, satu-satunya negara pesisir lain di selat tersebut, mencapai kesepahaman yang membayangkan pengaturan sementara untuk transit melalui jalur air tersebut.
 
Namun, menurut Republik Islam Iran, implementasi kesepahaman tersebut bergantung pada pemenuhan komitmen Washington terhadap Tehran.
 
Iran: Implementasi kesepahaman Hormuz dengan Oman bergantung pada pemenuhan komitmen AS https://t.co/wX2HYfUtBg
— Press TV 🔻 (@PressTV) 30 Agustus 2026
 
Sementara itu, Angkatan Laut IRGC menyarankan perusahaan pelayaran untuk tidak bertindak berdasarkan klaim yang dibuat oleh militer Amerika Serikat mengenai status quo yang mengatur jalur air tersebut.
 
“Kepatuhan terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Angkatan Laut IRGC yang mengatur transit maritim adalah wajib. Perusahaan pelayaran tidak boleh terpancing oleh provokasi militer AS yang membunuh anak-anak dan tidak boleh secara tidak perlu membahayakan nyawa awak kapal dan harta benda mereka,” kata pasukan tersebut.[IT/r]